Mesti Paham Aturan, Bawaslu Mukomuko Soroti Netralitas ASN

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 08 Sep 2024 - 22:30

AWASI: Anggota Bawaslu tengah memantau KPU Mukomuko saat melakukan verifikasi berkas pendaftaran bapaslon bupati dan wakil. FIRMANSYAH/RB--

“Mari kita bijak, sukseskan Pilkada tanpa terlibat dalam politik praktis. Serta penyalahgunaan wewenang. Biarkan masyarakat bisa memilih dengan tenang, tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ajaknya.

Teguh menjelaskan, terhadap pelanggaran netralitas ASN, tentunya berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Terkait sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Yang pastinya ASN dilarang membuat unggahan atau memposting tentang calon.

Bahkan ASN juga dilarang mengomentari, membagikan (share), menyukai (like), hingga bergabung atau follow akun atau grup kampanye pemenangan calon.

SKB ini ditandatangani lima kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.

“Sekali lagi di ingatkan seluruh ASN untuk bersifat netral, dan pamahami regulasi yang ada, sehingga nantinya tidak mengangu kenyamanan dan Pilkada bersih tahun ini. Sebab sebagai pemerintah daerah mendukung dan menyukseskan Pilkada harus dilakukan,” tandasnya.

mesti paham aturan, bawaslu mukomuko soroti netralitas asn                            koranrb.id – badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, dengan tegas menyatakan sikap akan menindak aparatur sipil negara (asn) yang terlibat dalam politik praktis. 
seperti terang-terangan terlibat dalam tahapan kampanye (pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mendukung calon.
dengan memberikan sanksi teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. 
“kita tidak melarang asn untuk menyalurkan hak pilihnya. namun nanti pada saat waktu pencoblosan. tapi kalau saat ini asn diminta fokus saja pada pekerjaannya sebagai abdi negara. termasuk juga pada perangkat desa, bpd dan bumdes, kita harapkan juga tidak terlibat dalam gerakan politik praktis,” kata ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo.
baca juga:jadi prioritas, peningkatan ipm harus tercapai di mukomuko
baca juga:permasalahan hewan ternak tidak kunjung berakhir
teguh menambahkan, tahun 2024 ini merupakan tahun politik, beberapa pemilihan mulai dari dprd, dpd ri, dpr ri, dan presiden sudah dilaksanakan, yang menyisakan agenda pilkada digelar secara serentak. 
maka dari itu berbagai upaya dilakukan agar pilkada 2024 bisa berjalan kondusif, termasuk dalam bermedia sosial dan berfoto di publik. 
untuk netralitas asn, tni, polri dan bumn telah diatur dalam peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 mengenai netralitas asn dan juga peraturan bawaslu no 28 tahun 2018 mengenai netralitas asn, tni, polri, dan perangkat desa. 
“yang pastinya asn harus bijak, termasuk dalam bermedia sosial berfoto, dengan tidak menggunakan simbol politik atau paslon, sebab menggunakan simbol politik bisa menjadi sebuah pelanggaran pilkada, dan bisa mendapat tindakan tegas jika dilakukan oleh asn,” jelasnya.
baca juga: pemkab tetapkan 3 lokasi pengukuhan jabatan 144 kades dan bpd mukomuko, penerapan uu nomor 3/2024 
baca juga:minim sarpras, rp 80 juta untuk perbaiki 8 kontainer sampah rusak 
lanjutnya, mencegah memang lebih baik. berkaitan hal tersebut bawaslu juga sudah menyampaikan terkait hal tersebut ke pemkab mukomuko.
sehingga diharapkan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan asn. jangan sampai karena ketidak tahuan akhirnya menjadi temuan yang masuk dalam kategori pelanggaran netralitas.
“mari kita bijak, sukseskan pilkada tanpa terlibat dalam politik praktis. serta penyalahgunaan wewenang. biarkan masyarakat bisa memilih dengan tenang, tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ajaknya.
teguh menjelaskan, terhadap pelanggaran netralitas asn, tentunya berpedoman terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns. 
baca juga:budidaya jamur jangkos cukup menjanjikan, pemanfaatan limbah sawit
baca juga: unsur pimpinan dprd mukomuko belum jelas, belum ada ketua defenitif: pembahasan apbd terancam molor 
terkait sanksi terhadap pelanggaran netralitas asn ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, dengan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. 
yang pastinya asn dilarang membuat unggahan atau memposting tentang calon.
bahkan asn juga dilarang mengomentari, membagikan (share), menyukai (like), hingga bergabung atau follow akun atau grup kampanye pemenangan calon. 
skb ini ditandatangani lima kementerian/lembaga, yakni kemendagri, bawaslu, kemenpan-rb, kasn, bkn.
“sekali lagi di ingatkan seluruh asn untuk bersifat netral, dan pamahami regulasi yang ada, sehingga nantinya tidak mengangu kenyamanan dan pilkada bersih tahun ini. sebab sebagai pemerintah daerah mendukung dan menyukseskan pilkada harus dilakukan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan