Bawaslu dan KPU Cek ke BPK, Pastikan TGR Salah Satu Bapaslon Bupati Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 09 Sep 2024 - 22:49

Bawaslu dan KPU cek ke BPK, pastikan TGR salah satu bapaslon Bupati Kepahiang--heru/rb

Terkait TGR ini sendiri, sebelumnya Kejari Kepahiang telah melakukan pengembalian Surat Kuasa Khusus (SKK) TGR salah satu OPD dengan temuan relatif besar ke Pemkab Kepahiang.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak 3 Mei 2024 lalu.

Terkait utang Bapaslon ini sendiri, KPU Kabupaten Kepahiang telah melayangkan Pengumuman Nomor: 824/PL.02.2.Pu/1708/2024 tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepahiang tahun 2024.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Di dalamnya telah menetapkan 19 item syarat wajib yang mesti dipenuhi Bapaslon.

Salah satunya, pada poin 10 dengan menjelaskan "Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara".

Serta di poin 11, yang menjelaskan "Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

bawaslu dan kpu cek ke bpk, pastikan tgr salah satu bapaslon bupati kepahiang                            koranrb.id - komisioner bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (p3ks) asuan toni, bersama dua komisioner kpu kepahiang nurhasan dan iin gustiawan menyambangi bpk perwakilan bengkulu, senin 9 september 2024. 
di sini, bawaslu kabupaten kepahiang menjalankan tugasnya dari sisi pengawasan terkait adanya pengaduan masyarakat terhadap salah satu bakal calon di pilkada 2024 kepahiang. 
balon yang dimaksud, disebutkan masih memiliki tuntutan ganti rugi (tgr) sesuai temuan bpk ri. 
"sudah kita tindaklanjuti mengenai tgr salah satu balon ini ke bpk provinsi tadi (kemarin,red). kita mendampingi sesuai fungsi pengawasan kita, sesuai dengan aduan masyarakat yang masuk ke kpu dan ditembuskan ke kita," ujar asuan. 
baca juga:tahun ini pemkot bengkulu perbaiki 23 rtlh
baca juga:dukung era digital, kampus vokasi terapkan kurikulum industri 4.0
hasilnya? kepada kpu dan bawaslu kabupaten kepahiang, bpk membenarkan adanya tgr terhadap salah satu balon yang akan melaju ke pilkada.
dari penjelasan bpk diketahui sudah berproses dan ditindaklanjuti. 
"menurut keterangan bpk, ini sudah ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan," tambah asuan.
dalam hal status tgr ditindaklanjuti ini sendiri, ada 4 kategori yang ditetapkan bpk. yakni, ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti, ditindaklanjuti belum selesai dan ditindaklanjuti selesai. 
baca juga:bappebti sahkan izin bagi pedagang fisik aset kripto, berikan jaminan keamanan bertransaksi bagi masyarakat
baca juga:program magang ke jepang kurang diminati warga lebong
apakah dapat berpengaruh terhadap proses pencalonan dari yang bersangkutan? 
"ini masih kita kaji, karena dari penjelasan dari bpk yang namanya tgr wajib ditindaklanjuti. kasarnya, sampai meninggal pun maka tgr bpk mesti diturunkan kepada ahli warisnya," papar asuan. 
terkait tgr ini sendiri, sebelumnya kejari kepahiang telah melakukan pengembalian  surat kuasa khusus (skk) tgr salah satu opd dengan temuan relatif besar ke pemkab kepahiang. 
baca juga:pelantikan 30 anggota dprd bengkulu utara sukses, 16 diantaranya dewan baru 
baca juga:siswi dikerjai pacar di pondok kebun hingga tak pulang ke rumah
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.  
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu. 
terkait utang bapaslon ini sendiri, kpu kabupaten kepahiang  telah melayangkan pengumuman nomor: 824/pl.02.2.pu/1708/2024 tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kepahiang tahun 2024. 
baca juga:pleno rekapitulasi dpshp tingkat ppk dimulai, hari ini tuntas 
baca juga:modus beli tanah, pria tua ini bawa kabur motor dan uang pemilik lahan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (1) peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
di dalamnya telah menetapkan 19 item syarat wajib yang mesti dipenuhi bapaslon. 
salah satunya, pada poin 10 dengan menjelaskan "tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara". 
serta di poin 11, yang menjelaskan "tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". 
baca juga:modus beli tanah, pria tua ini bawa kabur motor dan uang pemilik lahan
baca juga: hanya 1 mobnas bakal dilelang khusus tahun ini
kpu dan bawaslu sendiri sebelumnya, telah melakukan pengecekan langsung ke pt tun medan untuk memastikan status bapaslon bebas utang dan tak pailit. 
hasilnya, ketiga bapaslon di pilkada kepahiang dinyatakan memenuhi syarat. 
"ada 2 asumsi terkait utang ini. di pt tun medan, itu terkait status pailit  atau tidak bapaslon terkait statusnya di dalam sebuah badan usaha, bisa pt atau cv. nah, di bpk kita juga ingin memastikan status bapaslon sebagai individunya,  lebih kepada fungsinya sebagai  pejabat publik," demikian asuan. (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan