Lowongan PTPS Pilkada 2024 Dibuka, Cek Besaran Gaji dan Syarat Pendaftaran

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 11 Sep 2024 - 19:24

PTPS: Petugas Bawaslu Kabupaten Kepahiang saat menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. Perekrutan PTPS Pilkada 2024 kembali dibuka Bawaslu--Heru Pramana Putra

7. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurangkurangnya

5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS

10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon

11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan

12. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan

13. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih

14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Berkas pendaftaran meliputi:

a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III)

lowongan ptps pilkada 2024 dibuka, cek besaran gaji dan syarat pendaftaran                            kepahiang, koranrb.id - jelang pelaksanaan pilkada 2024, bawaslu akan membuka lowonga pengawas tempat pemungutan suara (ptps). seperti halnya, rekrutmen ptps pilkada 2024 yang akan dibuka bawaslu kabupaten kepahiang. 
anggota bawaslu kabupaten kepahiang kordiv hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat erwin prianto, rabu 11 september 2024 menerangkan perekrutan ptps pilkada 2024 juga dilaksanakan di kabupaten kepahiang. 
dijadwalkan pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan mulai 12-28 september 2024. lalu, pengumuman lulus administrasi 11 oktober 2024, wawancara 12-22 oktober 2024, serta penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil wawancara 23-25 oktober 2024. 
"untuk lebih jelaskan, pantau terus perkembangannya. ptps pilkada 2024 kembali kita rekrut," kata erwin. mengacu pada jumlah tps pilkada 2024 kabupaten kepahiang yang telah ditetapkan, nantinya akan rekrut sebanyak 284 ptps pada 8 kecamatan di kabupaten kepahiang. 
baca juga:terbaru, berikut ini kronologi lengkap pembunuhan 2 warga jambi di kampung bali kota bengkulu
baca juga:portal kuari desa talang alai seluma kembali dibongkar, warga desa kembali was was
mengenai besaran gaji, jika mengacu pada pelaksanaan pilpres dan pilleg februari 2024 lalu telah diatur dalam surat menteri keuangan nomor: 5/5715/mk.302/2022. maka, gaji seorang ptps pada pemilu 2024 berkisar antara rp750.000- rp1.000.000 per bulan.
terkait persyaratan, maka berdasarkan keputusan bawaslu ri no 498/hk.01.01/k1/12/2023 adalah sebagai berikut:
1. warga negara indonesia;
2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
3. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika, dan citacita proklamasi 17 agustus 1945
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraen, kepartaian, dan pengawasan pemilu
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
baca juga:menghuni wilayah tropis! berikut 5 fakta unik kadal pohon hijau, sangat andal memanjat
baca juga:jumlah pemilih bengkulu utara bertambah lagi, ini penyebabnya 
7. berdomisili di kecamatan setempat dalam negara kesaturan republik indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (ktp)
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurangkurangnya
5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon ptps
10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan
12. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan
13. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih
14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
baca juga:simpan sabu satu paket, warga kaur selatan diringkus polisi
baca juga:ramalan zodiak untuk bulan september 2024, ada hal-hal baik menanti 
berkas pendaftaran meliputi:
a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan (lampiran iii)
b. foto copy kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku
c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli
e. daftar riwayat hidup (lampiran iv)
f. surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (lampiran v) yang memuat:
1) setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang–undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945
2) sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia)
baca juga:bayi demam pasca imunisasi? jangan panik, ini penjelasan dan cara menanganinya
baca juga:berikut 9 manfaat beras hitam yang masih jarang diketahui
3) tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5) bersedia bekerja penuh waktu;
6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah /badan usaha
milik desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
7) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.