Indikasi Pelanggaran Netralitas ASN Kepahiang Kian Tercium, Bawaslu Lakukan Ini

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 11 Sep 2024 - 22:31

ASN Kepahiang kembali diingatkan tetap menjunjung netralitas di Pilkada 2024--Heru/RB

indikasi pelanggaran netralitas asn kepahiang kian tercium, bawaslu lakukan ini                            koranrb.id - indikasi pelanggaran netralitas kalangan asn kepahiang jelang hari pencoblosan pilkada 2024 kian tercium.
dari informasi awal, bawaslu kabupaten kepahiang mencatat indikasi pelanggaran tersebut salah satunya dengan terlibat aktif dalam prosesi pencalonan salah satu bapaslon di pilkada kabupaten kepahiang. 
anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni saat diwawancarai, rabu 11 september 2024 menerangkan pihaknya telah mengambil langkah untuk menindaklanjuti adanya informasi indikasi pelanggaran asn tersebut. 
salah satunya, dengan akan berkoordinasi langsung ke badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:wow! berikut 4 spesies anjing yang punya skill memanjat luar biasa
baca juga:disiapkan rp 180 juta untuk bonus paskibraka upacara hut ri ke-79
"ini kan informasi awal yang kita dapatkan. bentuk indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan adalah dengan cara terlibat aktif di lapangan terkait pencalonan salah satu bapaslon," beber asuan. 
ditanya sejauh mana bentuk keterlibatan, hingga berapa orang asn dimaksud dirinya belum bersedia membeberkan dengan alasan masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh.
"yang jelas, indikasi pelanggaran netralitas ini sengaja dilakukan dan sudah jadi catatan kita sebagai informasi awal untuk melakukan pendalaman," terang asuan. 
ia kembali mengingatkan, kalangan asn untuk tidak secara aktif dalam proses pencalonan bapaslon di pilkada 2024.
baca juga:petani sampaikan keluhan ke sekda bengkulu tengah, jaringan irigasi rusak akan diperbaiki
baca juga:gubernur bengkulu pimpin apel linmas dan bagikan alsintan di kabupaten rejang lebong
seperti, ikut mempromosikan bapaslon di media sosial, berpose dengan menunjukkan simbol tertentu adalah diantara bentuk pelanggaran netralitas asn. 
"kalau hadiri kampanye memang boleh, tapi hanya untuk sebatas mendengarkan paparan visi dan misi bapaslon. karena asn juga diberikan hak mendapatkan informasi terhadap semua bapaslon yang nantinya akan dipilih," terang asuan. 
sebagai acuan, dalam rangka menjaga netralitas pns  surat keputusan bersama (skb) 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan telah diterbitkan. 
skb 3 menteri melibatkan, kementerian pan rb, kemendagri bkn dan bawaslu ri.  seorang  asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5/2014 tentang asn. dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
baca juga:pelamar cpns di pemkab bengkulu tengah mencapai 2.963 orang, 28 formasi nihil pendaftar
baca juga:sidak ke rsud, sekda temukan plafon dan pipa limbah bocor, perbaikan rsud menjadi prioritas
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
lalu,  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn), pasal 2 huruf f uu asn dan penjelasannya. lalu, pada penjelasan umum uu asn hingga pasal 8 ayat (4) jo. pasal 14 huruf i angka 3 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
baca juga:berikut kode plastik aman digunakan membungkus makanan dan minuman
baca juga:lowongan ptps pilkada 2024 dibuka, cek besaran gaji dan syarat pendaftaran
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan