Kenali 5 Tugas Pokok Pengawas TPS Pilkada 2024, Bawaslu Siapkan Gaji Segini

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 18 Sep 2024 - 10:08

PILKADA: Perekrutan PTPS Pilkada 2024 kembali dibuka Bawaslu--foto: HERU/RB

2. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas kecamatan melalui pengawas Pemilu kelurahan/desa (PKD)

3. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PKD

4. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Di Kabupaten Kepahiang, dijadwalkan Pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan mulai 12-28 September 2024. Lalu, pengumuman lulus administrasi 11 Oktober 2024, wawancara 12-22 Oktober 2024, serta penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil wawancara 23-25 Oktober 2024.

Mengacu pada jumlah TPS Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang yang telah ditetapkan, nantinya akan direkrut sebanyak 284 Pengawas TPS pada 8 kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Mengenai besaran gaji, jika mengacu pada pelaksanaan Pilpres dan Pilleg Februari 2024 lalu telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022. Maka, gaji seorang Pengawas TPS pada Pemilu 2024 berkisar antara Rp750.000- Rp1.000.000 per bulan.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi seorang Pengawas TPS, dapat mendatangi pengawas di tingkat kecamatan atau Panwascam masing-masing sesuai wilayah. Atau bisa menyambangi langsung kantor Bawaslu di tingkat kabupaten.

"Silahkan mendaftarkan diri, ini terbuka untuk umum. Mereka yang memenuhi syarat, akan ditugaskan menjadi Pengawas TPS saat Pilkada 2024 serentak," demikian Erwin.

Terkait persyaratan, maka berdasarkan Keputusan Bawaslu RI No 498/HK.01.01/K1/12/2023 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.

kenali 5 tugas pokok pengawas tps  pilkada 2024, bawaslu siapkan gaji segini                            kepahiang, koranrb.id - informasi bagi anda yang berminat menjadi pengawas tps di pilkada serentak 2024. sebelum memasukkan berkas lamaran, seiring telah dibukanya pendaftaran pengawas tps saat ini, ada baiknya untuk mengenali terlebih dahulu 5 tugas pokok yang telah ditetapkan. 
untuk diketahui, setidaknya ada 5 tugas pokok yang telah ditentukan bawaslu bagi seorang pengawas tps di pilkada 2024.
anggota bawaslu kabupaten kepahiang kordiv hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat erwin prianto, selasa 17 september 2024 mengingatkan tugas pokok yang telah ditetapkan jadi landasan seorang pengawas tps nantinya bekerja mengawal jalannya pilkada 2024. 
"tugas dan wewenang pengawas tps ini, jadi patokan bekerja bagi seorang pengawas tps nantinya yang telah dinyatakan lulus seleksi nantinya," ingat erwin. berikut adalah 5 tugas dan wewenang pengawas tps: 
baca juga:hendri donal jabat pj sekda bengkulu tengah
baca juga:perenang handal! berikut 5 fakta unik ikan tuna yang jarang diketahui
1. mengawasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara
2. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
3. mengawasi persiapan perhitungan suara
4. mengawasi pelaksanaan perhitungan suara
5. menyampaikan keberatan jika ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau/penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan perhitungan suara
6. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan serta perhitungan suara
nah, selain tugas dan wewenang seorang pengawas tps terpilih juga memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatannya. berikut adalah kewajiban pengawas tps:
1. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
baca juga:dorong pelaku industri furnitur kembangkan potensi
baca juga:bawaslu bengkulu utara siapkan posko laporan sepanjang masa kampanye
2. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di tps kepada panwas kecamatan melalui pengawas pemilu kelurahan/desa (pkd)
3. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada pkd
4. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  
di kabupaten kepahiang, dijadwalkan pendaftaran dan penerimaan berkas dilakukan mulai 12-28 september 2024. lalu, pengumuman lulus administrasi 11 oktober 2024, wawancara 12-22 oktober 2024, serta penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil wawancara 23-25 oktober 2024. 
mengacu pada jumlah tps pilkada 2024 kabupaten kepahiang yang telah ditetapkan, nantinya akan direkrut sebanyak 284 pengawas tps pada 8 kecamatan di kabupaten kepahiang. 
baca juga:siswa smk kemenperin wakili indonesia di ajang kompetisi industri 4.0 di prancis
baca juga:berkas pelamar cpns tidak memenuhi syarat, boleh disanggah 
mengenai besaran gaji, jika mengacu pada pelaksanaan pilpres dan pilleg februari 2024 lalu telah diatur dalam surat menteri keuangan nomor: 5/5715/mk.302/2022. maka, gaji seorang pengawas tps pada pemilu 2024 berkisar antara rp750.000- rp1.000.000 per bulan. 
bagi masyarakat yang berminat menjadi seorang pengawas tps, dapat mendatangi pengawas di tingkat kecamatan atau panwascam masing-masing sesuai wilayah. atau bisa menyambangi langsung kantor bawaslu di tingkat kabupaten.
"silahkan mendaftarkan diri, ini terbuka untuk umum. mereka yang memenuhi syarat, akan ditugaskan menjadi pengawas tps saat pilkada 2024 serentak," demikian erwin. 
terkait persyaratan, maka berdasarkan keputusan bawaslu ri no 498/hk.01.01/k1/12/2023 adalah sebagai berikut:
1. warga negara indonesia;
2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
baca juga:10 tower bts nunggak pajak, bapenda siapkan penyegelan 
baca juga:gelombang capai 3 meter, nelayan mukomuko diminta waspada
3. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika, dan cita - cita proklamasi 17 agustus 1945
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. berdomisili di kecamatan setempat dalam negara kesaturan republik indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (ktp)
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurangkurangnya
5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon ptps
baca juga:sk pppk diperbarui, resmi dikontrak 5 tahun 
baca juga:irigasi sayap kanan manjunto resmi dibuka, petani diminta maksimalkan produksi gabah
10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan
12. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan
13. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih
14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
berkas pendaftaran meliputi:
a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan (lampiran iii)
b. foto copy kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku
c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli
e. daftar riwayat hidup (lampiran iv)
baca juga:bawaslu mukomuko siapkan tim awasi pembagian sembako dan media sosial
f. surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (lampiran v) yang memuat:
1) setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang–undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus
1945
2) sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia)
3) tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5) bersedia bekerja penuh waktu;
6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah /badan usaha
milik desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
7) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan