Pencatutan Nama Tolak Rohidin Bakal Berbuntut Panjang, DPRD Seluma Siap Dampingi ke Jalur Hukum

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 20 Sep 2024 - 22:49

SAMBANGI: Wakil Ketua DPRD Seluma sementara, Samsul Aswajar (Kanan) saat menyambangi rumah korban pencatutan, Rahmat.--Zulkarnain/rb

SELUMA, KORANRB.ID – Pencatutan nama warga Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma, Rahmat, dalam surat yang dikirim ke KPU Provinsi Bengkulu, menolak Gubernur Rohidin Mersyah, maju Pilkada 2024 bakal berbuntut panjang.

Rahmat dan keluarganya yang merasa tidak pernah membuat surat yang berisikan menolak Rohidin untuk mejabat 3 periode tersebut, akan mendapatkan pendampingan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma.

Selain Wakil Ketua Sementara DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S.Sos akan mendampingi Rahmat memenuhi panggilan atau undangan dari KPU Provinsi Bengkulu hari ini (21/9), terkait surat laporan yang mencatut namanya itu.

DPRD Seluma juga akan mendampingi dan memfasilitasi, jika Rahmat ingin membawa pencatutan nama ini ke ranah hukum.

Untuk mengungkap siapa dalang pembuatan surat laporan ke KPU yang mencatut nama Rahmat dan keluarganya itu.

Samsul Aswajar mengatakan, pencatutan nama seseorang untuk suatu kepentingan tidak sepantasnya dilakukan karena merupakan bentuk praktik kotor.

Ia juga meyakini bahwa hal serupa juga tidak hanya menimpa keluarga Rahmat, namun juga warga Kabupaten Seluma lainnya.

Maka dari itu, bagi ada warga yang mengalami pencatutan serupa, diharapkan segara melapor.

Samsul memastikan DPRD akan hadir untuk membantu mendampingi.

“Kami mendengar bahwa ada masyarakat yang mengeluhkan namanya dicatut atas laporan yang ia sama sekali tidak ketahui, maka dari itu kita selaku DPRD langsung turun kelapangan.

Kami yakini hal seperti ini juga terjadi di daerah lainnya.

Maka dari itu kami akan mendampingi ke KPU Bengkulu,” tegas Samsul yang juga Sekretaris DPD II Golkar Seluma.

pencatutan nama tolak rohidin bakal berbuntut panjang, dprd seluma siap dampingi ke jalur hukum                            seluma, koranrb.id – pencatutan nama warga kelurahan sido mulyo kecamatan seluma, rahmat, dalam surat yang dikirim ke kpu provinsi bengkulu, menolak gubernur rohidin mersyah, maju pilkada 2024 bakal berbuntut panjang.
rahmat dan keluarganya yang merasa tidak pernah membuat surat yang berisikan menolak rohidin untuk mejabat 3 periode tersebut, akan mendapatkan pendampingan dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma.
selain wakil ketua sementara dprd seluma, samsul aswajar, s.sos akan mendampingi rahmat memenuhi panggilan atau undangan dari kpu provinsi bengkulu hari ini (21/9), terkait surat laporan yang mencatut namanya itu.
dprd seluma juga akan mendampingi dan memfasilitasi, jika rahmat ingin membawa pencatutan nama ini ke ranah hukum.
baca juga: ini daftar lengkap dpt pilkada 2024 provinsi bengkulu, pemilih di kota bengkulu dan bengkulu utara terbanyak
untuk mengungkap siapa dalang pembuatan surat laporan ke kpu yang mencatut nama rahmat dan keluarganya itu.
 samsul aswajar mengatakan, pencatutan nama seseorang untuk suatu kepentingan tidak sepantasnya dilakukan karena merupakan bentuk praktik kotor. 
ia juga meyakini bahwa hal serupa juga tidak hanya menimpa keluarga rahmat, namun juga warga kabupaten seluma lainnya.
maka dari itu, bagi ada warga yang mengalami pencatutan serupa, diharapkan segara melapor.
baca juga:berkembang biak cepat! berikut 5 fakta unik lalat rumah
samsul memastikan dprd akan hadir untuk membantu mendampingi.
“kami mendengar bahwa ada masyarakat yang mengeluhkan namanya dicatut atas laporan yang ia sama sekali tidak ketahui, maka dari itu kita selaku dprd langsung turun kelapangan.
kami yakini hal seperti ini juga terjadi di daerah lainnya.
maka dari itu kami akan mendampingi ke kpu bengkulu,” tegas samsul yang juga sekretaris dpd ii golkar seluma.
baca juga:7 sayuran yang baik untuk mpasi si kecil 
tidak hanya mendampingi, samsul juga menegaskan apabila ada warga yang namanya dicatut mengaku cukup resah dan akan menempuh jalur hukum, dprd seluma akan siap hadir memfasilitasi. 
bahkan hingga membantu mengusut pencatutan, terutama mengenai siapakah dalang yang memalsukan tandatangan serta pernyataan palsu tersebut.
“jika diperlukan, kami selaku dprd siap membackup para korban pencatutan untuk mengusut siapa dalangnya, termasuk jika ingin menempuh jalur hukum,” tegas samsul.
sebelumnya, pada jumat pagi 20 september 2024, rahmat beserta keluarga mengaku menerima surat panggilan dari kpu provinsi bengkulu melalui panitia pemungutan suara (pps) sido mulyo atas laporan pernyataan menolak bakal calon gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma untuk menjabat selama tiga periode.
baca juga:tips belajar mudah sebelum menghadapi ujian
rahmat mengaku satu keluarganya turut menerima undangan dari kpu provinsi bengkulu atas laporan yang sama. 
bahkan di kelurahan setempat, hanya ia sekeluarga yang namanya dicatut, mulai dari dirinya, istri, anak dan menantu. 
padahal menurutnya, mereka tidak pernah membuat pernyataan demikian dan data yang digunakan (fotocopy ktp,red) tidak pernah mendapatkan izin dari mereka.
adapun isi dari surat pernyataan yang mencatut nama rahmat dan keluarga, yakni berbunyi :
baca juga:pemprov bengkulu lantik 113 pejabat dan tambah opd baru, ada opd yang berubah nama 
1. bahwa saya merupakan warga negara indonesia dan masyarakat provinsi bengkulu dan memiliki hak dalam pemilihan umum;
2. bahwa kami menolak dengan keras rohidin mersyah maju untuk 3 priode
3. meminta komisi pemilihan umum provinsi bengkulu dalam hal menghitung masa jabatan  sdr. rohidin mersyah pada periode pertama wajib mematuhi putusan nomor 2/puu-xxi12a13 karena sesuai putusan a qua masa jabatan yang telah dijalani oleh sdr. rohidin mersyah pada periode pertama adalah 3 tahun 6 bulan t hari (22 juni 2017 s.d 29 oktober 2018 sebagai plt gubernur provinsi bengkulu dan dilanjutkan sebagai gubernur definitif sampai 12 februari 2021) dan tidak menetapkan sdr. rohidin mersyah sebagai bacalon gubernur bengkulu;
4. bahwa apabila kpu tetap menetapkan sdr. rohidin mersyah sebagai bacalon gubernur bengkulu dan akan merugikan daerah maka kami meminta dengan tegas pertanggung jawaban kpu secara hukum.
baca juga:jangan terlalu sering mengkonsumsi pemanis buatan, ini 6 bahaya mengintai 
“pernyataan demikian tidak pernah saya buat, bahkan tanggal surat pernyataannya juga tidak tertera dan tandatangan serta bentuk tulisannya juga bukan saya yang membuat.
juga tertulis riwayat pendidikan saya sma. padahal yang sebenarnya smp.
mana mungkin saya orang awam begitu niatnya membuat pernyataan tersebut, apalagi berurusan dengan pasal dan undang undang seperti ini,” tegas rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan