Tak Terdaftar Dalam DPT, KPU Siapkan DPK, Bawaslu Harapkan Partisipasi Pengawasan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 20 Sep 2024 - 23:14

SAMPAIKAN: Pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT oleh KPU beberapa waktu yang lalu--Firmansyah/RB

tak terdaftar dalam dpt, kpu siapkan dpk, bawaslu harapkan partisipasi pengawasan                            mukomuko, koranrb.id – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko meminta masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) untuk tidak khawatir.
pasalnya masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024 melalui daftar pemilih khusus (dpk). 
hal ini disampaikan kepala divisi perencanaan, data dan informasi kpu mukomuko, misbahul amri.
 meskipun sudah ditetapkan dpt pada pilkada 2024 sebanyak 139.976 jiwa, dimana terjadi penurunan pemilih 216 jiwa dari daftar pemilih sementara (dps) sebanyak 140.192 jiwa, dipastikan tidak akan ada masyarakat mukomuko yang tidak mendapatkan hak pilihnya.
baca juga: 38 tahun pengabdian rachmat sebagai pns, terima sk purnatugas
“penurunan pemilih dari dps ke dpt 216 jiwa. meskipun demikian masyarakat yang belum terdaftar masih akan bisa menggunakan hak pilih melalui dpk,”kata amri.
amri mengatakan, tahapan dpk ini sengaja disiapkan nantinya untuk masyarakat yang belum mendapatkan haknya, setelah hasil final dpt. 
biasanya dpt ini diisi oleh  masyarakat yang baru pindah domisili, ataupun memang masyarakat kabupaten mukomuko yang belum masuk dpt tetap bisa memilih. 
terkait persiapan dpt ini jajaran kpu mukomuko hingga tingkat desa sudah diminta untuk mendata warga yang tidak masuk di dpt.
baca juga:gubernur dorong dinas koordinasi majukan pertanian bengkulu, rumuskan kebijakan dan langkah strategis
“tidak hanya kpu yang turun ke lapangan.
pihak pemdes pun sudah kami sampaikan untuk memastikan warganya mendapat hak pilih.
jadi masyarakat yang memang belum masuk dalam dpt bisa langsung dimasukan ke dalam dpk,” terang amri.
lanjutnya, tidak hanya itu untuk menyukseskan pilkada mukomuko, dan mencegah tingginya angka tidak memilih atau golput.
kpu memastikan, masyarakat mukomuko yang sudah memiliki identitas ataupun e ktp mukomuko, namun belum masuk dpt, tetap bisa menggunakan hak pilihnya, dengan cara mendatangi tempat pemungutan suara (tps) membawa kartu identitas ataupun e-ktp kabupaten mukomuko.
baca juga: penerbitan nib di kota bengkulu meningkat 2 bulan terakhir, total 1.516 nib
“masyarakat juga bisa datang langsung nantinya ke tps, dengan menunjukan e-ktp mukomuko ke petugas tps. sehingga pemilih ini bisa menggunakan hak suaranya melalui jalur dpk.
yang sama hak pilihnya dengan dpt,” jelas amri.
amri juga  menyampaikan, untuk pemilih yang masuk dalam dpk pada pilkada 2024 ini, memiliki hak pilih yang sama dengan dpt. 
bisa memilih calon bupati dan wakil bupati mukomuko, lalu juga bisa memilih gubernur dan wakil gubernur bengkulu. jadi tidak ada bedanya dengan dpt untuk jalur dpk ini.
baca juga:bupati sapuan serahkan bantuan sapras nelayan dan petani kabupaten mukomuko
“haknya sama dengan dpt, bisa memilih bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur.
sedangkan jika untuk jalur daftar pemilih tambahan (dptb) hanya bisa memilih gubernur dan wakil gubernur saja nanti,” tutup amri.
terpisah, ketua bawaslu kabupaten mukomuko teguh wibowo, sh mengatakan, berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 terkait keterlibatan semua pihak dalam pengawasan pilkada.
maka dari itu bawaslu mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada pilkada 2024.
baca juga:massa pendukung reskan effendi unjuk rasa di kpu bengkulu selatan, minta status diubah jadi memenuhi syarat
“kami akui, bawaslu mukomuko banyak kelemahan terkait sumber daya manusia (sdm), dimana adanya keterbatasan personel bawaslu, sementara luas wilayah di kabupaten mukomuko mencakup 15 kecamatan," ungkap teguh.
teguh menjelaskan, personel bawaslu mukomuko di masing-masing tingkatan mulai dari pengawas desa dan kelurahan hanya satu orang. 
kemudian, di tingkat kecamatan hanya tiga orang, lalu tiga orang lagi di kabupaten termasuk staf yang ada, sementara di tingkat tps hanya ada satu orang.
dengan kekurangan yang ada, tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pilkada ini bawaslu cukup kesulitan, perihal itu masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada pelanggaran.
“alangkah baiknya mencegah terlebih dahulu sebelum terjadi pelanggaran.
tetapi kalau pelanggaran sudah terjadi, dilakukan penanganan sesuai aturan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan