Sanksi Berat Menanti ASN Terindikasi Langgar Netralitas di Pilkada 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 02 Oct 2024 - 22:37

APEL: ASN Pemkab Kepahiang diminta tetap mengedepankan netralitas selama berlangsungnya Pilkada 2024.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Lalu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, BKN juga telah jelas memberi rambu-rambunya. Mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan.

Hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Hingga kepada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen PPPK.

Sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

sanksi berat menanti asn terindikasi langgar netralitas di pilkada 2024                            kepahiang,koranrb.id - jika terbukti, sanksi berat dipastikan akan dijatuhkan kepada asn terindikasi langgar netralitas selama pilkada 2024 kabupaten kepahiang. 
sejauh ini, 2 oknum asn terduga melanggar netralitas masih dalam proses bawaslu kabupaten kepahiang. 
serta, 1 oknum asn dengan indikasi pelanggaran berat tengah diproses inspektorat daerah kabupaten kepahiang.
sebelumnya, bawaslu kepahiang juga telah melayangkan rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas asn ke badan kepegawaian negara (bkn). 
baca juga:kerap dikaitkan dengan cerita mistis, ternyata ini manfaat mandi kembang bagi kesehatan
baca juga:terima hibah rp 48 miliar, rsud wajib tingkatkan pelayanan
di inspektorat daerah kabupaten kepahiang, laporan yang masuk telah dikaji tim yang telah terbentuk untuk dilakukan telaah staf dan laporannya diserahkan kepada kepala daerah. dari sini pula, sanksi akan dijatuhkan. 
ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan p hidayat mengingatkan kembali kepada seluruh asn di lingkungan pemkab kepahiang tak terlibat langsung di pilkada 2024. 
"asn itu kan ada aturan yang membatasinya. kita juga di bawaslu akan terus melakukan pengawasan,’’ kata mirzan. 
terkait pemberian sanksi, sejumlah aturan telah ada sebagai acuan. sesuai peraturan pemeritah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka, pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
baca juga:3 unit mobnas baru rp2,2 miliar diperuntukkan pimpinan dprd kepahiang 
baca juga:ini visi misi 3 paslon di pilkada kepahiang 2024, silahkan bandingkan
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas. asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya. mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
baca juga:tenggat penuntasan tgr di sekretariat dprd dan opd kepahiang 12 oktober 2024 
baca juga: harga kopi rp55 ribu/kg, lada turun 
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
hingga kepada pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan