Plt Bupati Lebong Minta Optimalkan Program PMT, Dinkes: Tidak Bisa Dipaksakan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 02 Oct 2024 - 22:57

Plt Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

"Jadi ini harus ada keterlibat semua pihak, baik itu masyarakat. Agar masyarakat itu mau ke Posyandu untuk melakukan pengecekan sehingga bisa terdata dan cangkupan penerima PMT ini bisa lebih luas lagi," ujarnya.

Selain terkendala kunjungan, Sumarmi mengaku, minimnya serapan program PMT karena regulasi dari penyelenggaraan program PMT untuk daerah juga terbilang rumit.

Pasalnya, dalam regulasi harus menggunakan pihak ketiga, dengan mengorder kudapan dan makanan tambahan itu melalui e-Katalog.

"Yang menjalankan program itu puskesmas, itu kalau di aturan memang harus e-Katalog kita di Kabupaten Lebong, jangankan mau e-Katalog. Memang rumit untuk SPJ, jadi memang rumit untuk di daerah," bebernya.

Lanjutnya, jika memang harus dipihakketigakan, banyak pihak ketiga yang tidak mau mengambil paket pengadaan untuk program PMT ini.

"Mereka (pihak ketiga, red) tidak mau memasak untuk program itu, apalagi harus masak sedikit. Jadi terpaksa petugas gizi yang masak dan mengantarkan langsung ke masyarakat," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, tahun ini, Kabupaten Lebong mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1 miliar untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita berpotensi stunting.

Anggaran DAK Nonfisik Rp1 miliar itu, terbagi atas tiga item kegiatan, pertama untuk PMT Ibu Hamil Rp484 Juta, PMT Balita Kurang Gizi Rp292 juta dan Pelatihan PMT Tingkat Kabupaten dan Puskesmas Rp223 juta.

Anggaran direalisasikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Lebong.

Namun, hingga Agustus 2024 realisasi program PMT di Kabupaten Lebong baru di angka 32,98 persen dari total anggaran Rp1 miliar.

“Kita akui memang saat ini penyerapan PMT masih rendah, baru di angka 32,98 persen,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Dinkes Lebong, Sumarmi, SKM, Selasa, 24 Agutus 2024.

Rendahnya penyerapan program PMK di Kabupaten Lebong, disebabkan beberapa faktor, salah satunya rendahnya kunjungan masyarkat ke Posyandu.

plt bupati lebong minta optimalkan program pmt, dinkes: tidak bisa dipaksakan                             lebong,koranrb.id – dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong diminta dapat mengoptimalkan program pemberian makanan tambahan (pmt) di kabupaten lebong.
ini disampaikan plt. bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd, rabu, 2 oktober 2024, menanggapi minimnya serapan program pmt di kabupaten lebong.
pasalnya, berdasarkan laporan terakhir dinkes lebong, serapan anggaran pmt di kabupaten lebong tahun ini, baru di angka 32,98 persen dari total pagu anggaran rp1 miliar.
“kalau belum terealisasi, segera realisasikan anggaran yang tersisah,” tegas fahrurrozi. 
baca juga:saling tuding keberpihakan pilkada, pejabat diduga pecah kongsi 
baca juga:nomor register apbd-p sudah diterima, opd diminta segera jalankan kegiatan 
fahrurrozi, juga meminta agar dinkes lebong dapat menyerap dan melaksanakan program pmt hingga 100 persen di tahun ini.
“inikan salah satu program pencegahan stunting, mengatasi balita berpotensi kurang gizi di kabupaten lebong, maka harus serius kita laksanakan,” ujarnya. 
sementara itu, kabid kesehatan masyarakat (kesmas), dinkes lebong, sumarmi, skm, mengaku penyerapan anggaran program pmt di kabupaten lebong, tidak bisa dipaksa harus terealisasi 100 persen.
mengingat, penerima program pmt adalah balita yang sudah terdata di e-ppgbm (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) yang ada di puskesmas. 
"tapi kalau untuk penyerapan tidak bisa kita paksakan kalau memang sasaran kita memang sedikit, yasegitula yang kita kasi," kata sumarmi.
namun, untuk meningkatkan cakupan penerima program pmt di kabupaten lebong, sumarmi mengajak seluruh masyarakat yang memiliki anak balita untuk mendatangi puskesmas ataupun posyandu agar bisa terdata di e-ppgbm.
sehingga, balita yang terindikasi kurang gizi bisa mendapatakan program pmt.
baca juga:sanksi berat menanti asn terindikasi langgar netralitas di pilkada 2024
baca juga:pjs bupati minta camat bersama lurah dan kades tetap prioritaskan pelayanan publik
"jadi ini harus ada keterlibat semua pihak, baik itu masyarakat. agar masyarakat itu mau ke posyandu untuk melakukan pengecekan sehingga bisa terdata dan cangkupan penerima pmt ini bisa lebih luas lagi," ujarnya.
selain terkendala kunjungan, sumarmi mengaku, minimnya serapan program pmt karena regulasi dari penyelenggaraan program pmt untuk daerah juga terbilang rumit. 
pasalnya, dalam regulasi harus menggunakan pihak ketiga, dengan mengorder kudapan dan makanan tambahan itu melalui e-katalog.
"yang menjalankan program itu puskesmas, itu kalau di aturan memang harus e-katalog kita di kabupaten lebong, jangankan mau e-katalog. memang rumit untuk spj, jadi memang rumit untuk di daerah," bebernya.
lanjutnya, jika memang harus dipihakketigakan, banyak pihak ketiga yang tidak mau mengambil paket pengadaan untuk program pmt ini. 
"mereka (pihak ketiga, red) tidak mau memasak untuk program itu, apalagi harus masak sedikit. jadi terpaksa petugas gizi yang masak dan mengantarkan langsung ke masyarakat," singkatnya. 
diberitakan sebelumnya, tahun ini, kabupaten lebong mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (dak) non fisik rp1 miliar untuk pemberian makanan tambahan (pmt) balita berpotensi stunting.
baca juga:usai periksa sekdes, polres segera panggil pjs kades ketenong ii, terkait laporan dana desa tahun 2023
baca juga:serapan anggaran pmt rendah, dinkes lebong salahkan masyarakat malas ke posyandu 
anggaran dak nonfisik rp1 miliar itu, terbagi atas tiga item kegiatan, pertama untuk pmt ibu hamil rp484 juta, pmt balita kurang gizi rp292 juta dan pelatihan pmt tingkat kabupaten dan puskesmas rp223 juta.
anggaran direalisasikan oleh dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di kabupaten lebong. 
namun, hingga agustus 2024 realisasi program pmt di kabupaten lebong baru di angka 32,98 persen dari total anggaran rp1 miliar.
“kita akui memang saat ini penyerapan pmt masih rendah, baru di angka 32,98 persen,” kata kabid kesehatan masyarakat (kesmas), dinkes lebong, sumarmi, skm, selasa, 24 agutus 2024. 
rendahnya penyerapan program pmk di kabupaten lebong, disebabkan beberapa faktor, salah satunya rendahnya kunjungan masyarkat ke posyandu. 
menurut sumarmi, syarat untuk masyarakat mendapatkan program pmt , bahwasanya balita harus datang ke posyandu untuk dilakukan pengukuran dan penimbangan.
kemudian, harus tercatat di laporan e-ppgbm (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) puskesmas.
“kebiasaan masyarakat kita ini, kalau sudah lengkap imunisasinya, tidak lagi melakukan pemantauan tumbuh kembang. padahal pemantauan tumbuh kembang balita. padahala untuk (pemantauan tumbuh kembang, red) balita ini sampai usia 59 bulan,” ujarnya.
akibat dari itulah, menurut sumarmi, penyerapan program pmt di kabupaten lebong, belum menyetuh angka 50 persen. 
“jadi penyerapan anggaran pmt dari januari sampai agustus 2024 baru 32,98 persen,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan