Laporan Dana Kampanye di Kaur Masih Nihil, Tony: KPU Bisa Batalkan Paslon

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 02 Oct 2024 - 23:10

SERAHKAN: Salah satu LO Paslon saat menyerahkan RKDK ke KPU Kaur. RUSMANAFRIZAL/RB--

KORANRB.ID - Sudah sekitar delapan hari berjalan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaur menetapkan Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati yang akan jadi peserta kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga dimulainya masa kampanye bagi Paslon.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh Liaison Officer (LO) masing-masing Paslon diminta agar segera menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Hingga hari terakhir, semua Paslon sudah menyerahkan RKDK, namun ada beberapa peebaikan yang harus dilakukan dan sekarang sudah selesai.

Namun sayangnya sampai memasuki hari kedelapan masa kampanye, belum ada satu orangpun Paslon atau LO masing-masing yang memberikan laporan terkait dengan dana kampanye yang masuk ke rekening mereka.

Padahal dari pantauan di lapangan, ketiga Paslon semuannya telah gencar melakukan kampanye dengan berbagai kegiatan kunjungan ke beberapa wilayah.

Selain itu spanduk para Paslon pun sudah banyak yang terpasang di seluruh penjuru Kabupaten Kaur.

Artinya semua kegiatan tersebut memerlukan uang agar bisa bergerak, sedangkan laporan dana kampanye seluruh Paslon masih nihil.

"Sampai dengan saat ini, belum ada satupun Paslon yang melaporkan dana kampanye," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Kaur, Tony Kuswoyo, Rabu, 2 Oktober 2024.

Dijelaskan Tony, pembuatan serta penyerahan RKDK ke KPU oleh masing-masing Paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

"RKDK ini wajib, agar KPU nanti dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan Parpol untuk kebutuhan kampanye nantinya," terangnya.

laporan dana kampanye di kaur masih nihil, tony: kpu bisa batalkan paslon                             koranrb.id - sudah sekitar delapan hari berjalan sejak komisi pemilihan umum (kpu) kaur menetapkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang akan jadi peserta kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 juga dimulainya masa kampanye bagi paslon.
sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh liaison officer (lo) masing-masing paslon diminta agar segera menyerahkan rekening khusus dana kampanye (rkdk).
hingga hari terakhir, semua paslon sudah menyerahkan rkdk, namun ada beberapa peebaikan yang harus dilakukan dan sekarang sudah selesai. 
namun sayangnya sampai memasuki hari kedelapan masa kampanye, belum ada satu orangpun paslon atau lo masing-masing yang memberikan laporan terkait dengan dana kampanye yang masuk ke rekening mereka.
baca juga:cuaca buruk, abk kapal georgia sejahtera yang bersender di pantai desa tebing rambutan dievakuasi
baca juga: bantuan alat tangkap rampung disalurkan ke 5 kelompok nelayan di kaur
padahal dari pantauan di lapangan, ketiga paslon semuannya telah gencar melakukan kampanye dengan berbagai kegiatan kunjungan ke beberapa wilayah. 
selain itu spanduk para paslon pun sudah banyak yang terpasang di seluruh penjuru kabupaten kaur. 
artinya semua kegiatan tersebut memerlukan uang agar bisa bergerak, sedangkan laporan dana kampanye seluruh paslon masih nihil.
"sampai dengan saat ini, belum ada satupun paslon yang melaporkan dana kampanye," kata komisioner divisi teknis kpu kaur, tony kuswoyo, rabu, 2 oktober 2024.
baca juga: bawaslu bakal tindak asn tidak netral
baca juga:seminggu terdampar, begini kondisi terkini kapal pengangkut besi di kaur
dijelaskan tony, pembuatan serta penyerahan rkdk ke kpu oleh masing-masing paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada rkdk, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
"rkdk ini wajib, agar kpu nanti dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan parpol untuk kebutuhan kampanye nantinya," terangnya.
tidak main-main, jika sampai paslon tidak menyampaikan laporan terkait dana kampanye melalui rkdk yang diserahkan maka sanksi pembatalan bisa dilakukan oleh kpu kaur. 
setiap paslon bersama dengan partai politik (parpol) pengusung, wajib bekerjasama dalam melaporkan aliran dana kampanye mereka. 
baca juga:pendaftar kpps tembus 3.037 orang, kpu hanya butuh 1.890 orang
baca juga:pendaftaran pppk dimulai, pemkab kaur sediakan 500 kuota, berikut rincian formasinya! 
sebagaimana diketahui nanti, pasti akan banyak donatur yang memberikan sumbangan baik itu secara pribadi maupun dari pihak yang berbadan hukum. 
untuk besaran sumbangan dijelaskan pada ayat 5 yang berbunyi, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah rp75 juta dan sumbangan badan hukum swasta rp750 juta.
"kalau sampai tidak diserahkan, maka bisa saja kpu membatalkan paslon tersebut sebagai peserta," pungkas tony.
sebagai informasi kpu kaur juga telah melakukan penetapan lokasi pemasangan baliho atau spanduk bagi para paslon. 
ada beberapa titik tidak diperbolehkan untuk pemasangan apk yakni, jalan protokol seperti jalan ir syaukani saleh, jalan kol samsu bahrun. 
kemudian taman kota yakni lapangan merdeka bintuhan, taman bhineka, lapangan sekunyit, lapangan luas, lapangan kaur utara.
baca juga:peternak di kabupaten kaur harus waspada, begal sapi kembali beraksi
baca juga:hingga september, 145 warga kaur terserang dbd
sarana prasarana umum seperti tiang listrik tugu, tpu, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, rumah sakit, sekolah, pasar dan kantor desa. 
selanjutnya komplek perkantoran padang kempas dan komplek perkantoran pondok pusaka. dan terakhir gedung milik pemerintah. 
karena telah ditentukan zona pemasangan apk dan larangan apk, para paslon dan tim sukses untuk mematuhinya dan tidak memasang apk di luar zona yang ditentukan.
terpisah kapolres kaur, akbp yuriko fernanda, sh, sik, mh selama masa pilkada ini meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi yang negatif atau hoaks.
berita yang tidak jelas narasumbernya dan juga menyudutkan salah satu pihak adalah hal penting yang harus jadi perhatian.
karena media sosial saat ini berpengaruh besar terhadap masyarakat, salah saja informasi bisa memantik api perselisihan antara simpatisan bacalon.
"saya minta untuk semua pihak, agar tidak menyebarkan berita hoaks yang bisa memantik perselisihan. mari kita jalani pilakda tahun ini dengan damai," kata kapolres.
terkhusus kepada para simpatisan, kapolres menyampaikan pesan agar tidak saling menyudutkan satu sama lain supaya tidak terjadi perselisihan. 
boleh memberikan dukungan se kreatif mungkin, namun jangan di bumbui dengan ujaran kebencian kepada lawan politik.
"buatlah dukungan sebagus mungkin, jangan bumbui dengan ujaran kebencian," ungkap kapolres.
ditegaskannya, apabila ditemukan oknum yang menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. 
maka tim dari polres kaur akan menindak tegas hal tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
apalagi gara-gara berita atau informasi tersebut sampai terjadi konflik, maka jelas oknum tersebut akan di cari dan ditindak.
"kalau masih ngeyel, kita akan tindak tegas tidak pandang bulu," tegas kapolres.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan