Pilgub Bengkulu, Ini Laporan Awal Dana Kampanye Paslon

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 02 Oct 2024 - 23:31

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi, Rabu, 2 Oktober 2024.--

Sarjan menyebutkan, bahwa pada hasil dari ketetapan dana kampanye, maksimal sebesarnya berjumlah Rp29,9 miliar. "Hasil kesepakatan sebesar Rp29,9 miliar rupiah," ujar Sarjan.

Selain itu KPU Provinsi juga telah menyampaikan kepada kedua paslon tentang kawasan yang dilarang dipasang alat peraga kampanye (APK). Hal ini menindaklanjuti surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Ada zona yang memang tidak diperbolehkan. Agar jangan sampai pasangan calon memasang di daerah yang dilarang," tambah Sarjan.

Ada 6 titik yang dilarang dipasang APK, yakni kawasan Pantai Panjang, Tapak Paderi, Rumah Bung Karno, Benteng Marlborough dan Lapangan Merdeka. Lalu Jalan Pembangunan Kota Bengkulu, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, tempat transportasi umum, seperti terminal, bandara dan pelabuhan.

Kemudian, area gedung perkantoran milik pemerintah dan gedung atau bangunan milik pemerintah, kecuali yang diatur dalam perda nomor 7 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Untuk tempat juga sudah,” beber Sarjan.

pilgub bengkulu, ini laporan awal dana kampanye paslon                             koranrb.id - laporan awal dana kampanye (ladk) pemilihan gubernur (pilgub) bengkulu tahun 2024 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur rohidin mersyah-meriani rp50 juta. sedangkan helmi hasan – mian rp50,5 juta.
hal tersebut tertera pada perbaikan ladk komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu periode 23 september 2024.
adapun data rincian yang diterima kpu provinsi bengkulu, yakni rp50 juta paslon rohidin-meriani yang berada di kas khusus dana kampanye, dan belum ada pengeluaran.
sedangkan, paslon helmi-mian jumlah rincian rp50,5 juta, dan telah terkeluarkan sebanya rp100 ribu.
sehingga menyisakan rp49.900 juta direkening bendahara dan rp500 ribu direkening khusus dana kampanye.
baca juga:mengaku dapat pekerjaan baru, kpu seluma paw 2 anggota pps
baca juga:barbel adakan gerakan mengajar anak-anak di lokalisasi di rt 08, selama 1 bulan 5 kali pertemuan
“kedua paslon, telah menyerahkan ladk nya masing-masing,” ungkap komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi, rabu, 2 oktober 2024.
sarjan menerangkan, bahwa usai ladk kedua paslon diminta menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) 24 oktober mendatang dan untuk besaran sumbangan diatur dalam undang undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang pimilihan kepala daerah (pilkada).
adapun ketentuan yang termaktup pada regulasi di atas yakni meliputi sumbangan perseorangan maksimal rp75 juta
kemudian, untuk sumbangan yang memiliki badan hukum yakni maksimal berjumlah rp750 juta. sarjan mengatakan, bahwa sebelumnya pihaknya juga telah menggelar rapat koordinasi dengan kedua paslon, terkait maksimal dana kampanye. 
baca juga:kejari endus dugaan korupsi di puskesmas palak bengkerung, naik penyidikan 
baca juga:641 pelamar ptps, bawaslu bengkulu selatan sebut masih kekurangan, pendaftaran diperpanjang
"kami membuat kesepakatan dengan paslon terkait maksimal pengeluaran dana kampanye," beber sarjan.
sarjan menyebutkan, bahwa pada hasil dari ketetapan dana kampanye, maksimal sebesarnya berjumlah rp29,9 miliar.  "hasil kesepakatan sebesar rp29,9 miliar rupiah," ujar sarjan. 
selain itu kpu provinsi juga telah menyampaikan kepada kedua paslon tentang kawasan yang dilarang dipasang alat peraga kampanye (apk). hal ini menindaklanjuti surat dari pemerintah provinsi bengkulu. 
"ada zona yang memang tidak diperbolehkan. agar jangan sampai pasangan calon memasang di daerah yang dilarang," tambah sarjan. 
baca juga:industri batik dorong pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air
baca juga:4.813 honorer pemprov bengkulu sudah terdata di bkn, berproses capai 4.000 honorer
ada 6 titik yang dilarang dipasang apk, yakni kawasan pantai panjang, tapak paderi, rumah bung karno, benteng marlborough dan lapangan merdeka. lalu jalan pembangunan kota bengkulu, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, tempat transportasi umum, seperti terminal, bandara dan pelabuhan.
kemudian, area gedung perkantoran milik pemerintah dan gedung atau bangunan milik pemerintah, kecuali yang diatur dalam perda nomor 7 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
“untuk tempat juga sudah,” beber sarjan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan