Logistik Pilkada Mulai Dikemas, ini Dilakukan KPU

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Oct 2024 - 22:19

Logistik Pilkada Mulai Dikemas, ini Dilakukan KPU --Rusman Aprizal/RB

logistik pilkada mulai dikemas, ini dilakukan kpu                             koranrb.id  - meskipun masih banyak logistik yang belum tiba, komisi pemilihan umum (kpu) kaur mulai bergerak melakukan pengemasan logistik untuk pemilihan kepala daerah (pilakda) november mendatang. pengemasan logistik tersebut, terpantau oleh rb mulai dilakukan pada hari rabu, 2 oktober yang lalu. sebanyak 269 kotak suara mulai dirakit dan siap diisi logistik.
hal ini dilakukan kpu kaur, untuk memaksimalkan kinerja nanti ketika logistik lain menyusul hanya tinggal mengisinya ke kotak suara yang telah selesai mereka rakit.
dalam melakukan kegiatan tersebut kpu kaur menerjunkan sebanyak 6 orang personel, dari keperluan 540 kotak suara  sudah 269 tiba, sementara sisanya sebanyak 271 kotak menyusul dalam waktu dekat. selain kotak suara juga sudah tiba bilik suara sebanyak 1076 bilik dari kebutuhan 1.080 bilik.
"kita mulai lakukan percepatan untuk perakitan logistik, yang sudah tiba. mudah-mudahan dengan ini akan mempersingkat waktu kedepanya," kata ketua kpu kaur muklis aryanto kamis, 3 oktober 2024.
baca juga:astra dukung masa depan keuangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial
baca juga:dugaan pemotongan pip untuk kepentingan politik, rohidin dukung aph usut tuntas
meskipun logistik semuannya belum tiba, namun kpu kaur optimis semuanya akan tepat waktu dan pilakda berjalan dengan lancar. apalagi waktu yang tersisa masih panjang sehingga dipastikan tak mengalami kendala.
dimana kotak suara yang baru tiba ini untuk bupati dan wakil bupati, sementara yang gubernur dan wakil gubernur menunggu kpu provinsi mengirimkan.
“untuk  kekurangannya juga secepatnya akan dikirim dan juga nanti setelah kotak suara ini nanti juga kita akan melakukan pelibatan surat suara,” ungkapnya.
disisi lain, sudah sembilan hari sejak kpu kaur,  menetapkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang akan jadi peserta kontestasi pemilihan kepala daerah (pilakda) 2024 juga dimulainya masa kampanye bagi paslon.
baca juga:bukti dugaan pemotongan pip sudah di kejari, jaksa puldata dan pulbaket 
baca juga:antisipasi geng motor melibatkan kalangan pelajar, polres lebong sambangi sekolah 
sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh liaison officer (lo) masing-masing paslon diminta agar segera menyerahkan rekening khusus dana kampanye (rkdk).
hingga hari terakhir semua paslon sudah menyerahkan rkdk, namun ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dan sekarang sudah selesai. namun sayangnya sampai memasuki hari ke 8 masa kampanye, belum ada satu orangpun paslon atau lo masing-masing yang memberikan laporan terkait dengan dana kampanye yang masuk ke rekening mereka.
padahal dari pantauan di lapangan, ketiga paslon semuanya telah gencar melakukan kampanye dengan berbagai kegiatan kunjungan ke beberapa wilayah.
selain itu spanduk para paslon pun sudah banyak yang terpasang di seluruh penjuru kabupaten kaur. artinya semua kegiatan tersebut memerlukan uang agar bisa bergerak, sedangkan laporan dana kampanye seluruh paslon masih nihil.
baca juga:antisipasi geng motor melibatkan kalangan pelajar, polres lebong sambangi sekolah 
baca juga:slb mulai terapkan pembelajaran projek penguatan profil pelajar pancasila
pembuatan serta penyerahan rkdk ke kpu oleh masing-masing paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada rkdk, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
tidak main-main, jika sampai paslon tidak menyampaikan laporan terkait dana kampanye melalui rkdk yang diserahkan maka sanksi pembatalan bisa dilakukan oleh kpu kaur.
setiap paslon bersama dengan partai politik (parpol) pengusung, wajib bekerjasama dalam melaporkan aliran dana kampanye mereka.
baca juga:58 personel kodim 0408 bsk naik pangkat, ini pesan dandim 
baca juga:ada dugaan spj fiktif dan pemalsuan tanda tangan modus dugaan korupsi dana bok puskesmas
sebagaimana diketahui nanti, pasti akan banyak donatur yang memberikan sumbangan baik itu secara pribadi maupun dari pihak yang berbadan hukum. untuk besaran sumbangan dijelaskan pada ayat 5 yang berbunyi, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah rp75 juta dan sumbangan badan hukum swasta rp750 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan