5 Provinsi Dengan PHK Tenaga Kerja Terbanyak di Indonesia

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 07 Oct 2024 - 18:19

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dari bula Januari hingga Agustus tahun 2024, 46 ribu tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). --Pixabay

Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pendapatan perusahaan, memaksa mereka untuk mengurangi biaya operasional melalui PHK.

Kenaikan harga barang dan jasa dapat menggerus daya beli konsumen, mengakibatkan penurunan permintaan dan, pada akhirnya, pengurangan tenaga kerja.

Perubahan preferensi konsumen dapat membuat beberapa produk atau layanan menjadi kurang diminati, memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi.

Persaingan internasional yang ketat dapat mengakibatkan perusahaan harus beradaptasi, sering kali dengan mengurangi tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi.

Penerapan teknologi baru seringkali mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, terutama dalam industri manufaktur dan layanan.

Perusahaan yang beralih ke platform digital mungkin mengurangi posisi yang sebelumnya dianggap penting, tetapi sekarang dapat diotomatisasi.

Perusahaan mungkin melakukan reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, yang sering kali melibatkan PHK.

Untuk menjaga arus kas dan bertahan dalam situasi sulit, perusahaan mungkin memilih untuk memangkas jumlah karyawan.

Situasi darurat kesehatan global, seperti COVID-19, telah menyebabkan banyak bisnis tutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, memicu PHK.

Kebijakan pemerintah terkait lingkungan, tenaga kerja, atau pajak yang baru dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi, kadang-kadang melalui pengurangan tenaga kerja.

Sektor tertentu, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi, sering kali mengalami dampak lebih besar dari krisis ekonomi atau kesehatan, yang mengarah pada PHK besar-besaran.

Perusahaan yang mengalami kerugian besar mungkin tidak memiliki pilihan selain melakukan PHK untuk bertahan hidup.

5 provinsi dengan phk tenaga kerja terbanyak di indonesia                            koranrb.id - berdasarkan data dari kementerian ketenagakerjaan (kemenaker), dari bula januari hingga agustus tahun 2024, 46 ribu tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (phk). 
dari 46 ribu pekerja yang terkena phk tersebut tersebar dibeberapa provinsi di indonesia. namun ada 5 provinsi dengan phk kerja diterbanyak.
1. jawa tengah
provinsi jawa tengah menjadi daerah dengan pekerja di phk terbanyak pertama di indonesia. berdasarkan data kemenaker, dari januari hingga agustus total pekerja yang di phk di jawa tengah mencapai 14.712 orang.
2. dki jakarta 
provinsi dki menjadi daerah dengan pekerja di phk terbanyak ke 2 di indonesia. berdasarkan data kemenaker, dari januari hingga agustus total pekerja yang di phk di dki jakarta mencapai 7.469 orang.
baca juga:resmi! pemkab seluma umumkan lowongan pendaftaran 1204 calon pppk, cek disini formasinya
3. banten
provinsi banten menjadi daerah dengan pekerja di phk terbanyak ke 3 di indonesia. berdasarkan data kemenaker, dari januari hingga agustus total pekerja yang di phk di banten mencapai 6.359 orang.
4. jawa barat
provinsi jawa barat menjadi daerah dengan pekerja di phk terbanyak ke 4 di indonesia. berdasarkan data kemenaker, dari januari hingga agustus total pekerja yang di phk di jawa barat mencapai 6.210 orang.
5. sulawesi tengah
provinsi sulawesi tengah menjadi daerah dengan pekerja di phk terbanyak ke 5 di indonesia. berdasarkan data kemenaker, dari januari hingga agustus total pekerja yang di phk di sulawesi tengah mencapai 1.812 orang.
phk besar-besaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. berikut koranrb.id akan memberikan penjelasan lengkap mengenai beberapa penyebabnya terjadi phk besar-besaran. 
baca juga:sempat dapat dana insentif, pjs bup sebut bengkulu utara jadi sorotan soal inflasi daerah
penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pendapatan perusahaan, memaksa mereka untuk mengurangi biaya operasional melalui phk.
kenaikan harga barang dan jasa dapat menggerus daya beli konsumen, mengakibatkan penurunan permintaan dan, pada akhirnya, pengurangan tenaga kerja.
perubahan preferensi konsumen dapat membuat beberapa produk atau layanan menjadi kurang diminati, memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi.
persaingan internasional yang ketat dapat mengakibatkan perusahaan harus beradaptasi, sering kali dengan mengurangi tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi.
baca juga:breaking news: bupati kaur kukuhkan pejabat eselon ii hingga iv, berikut daftar lengkap namanya
penerapan teknologi baru seringkali mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, terutama dalam industri manufaktur dan layanan.
perusahaan yang beralih ke platform digital mungkin mengurangi posisi yang sebelumnya dianggap penting, tetapi sekarang dapat diotomatisasi.
perusahaan mungkin melakukan reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, yang sering kali melibatkan phk.
untuk menjaga arus kas dan bertahan dalam situasi sulit, perusahaan mungkin memilih untuk memangkas jumlah karyawan.
baca juga:resmi! sumardi jabat ketua dprd provinsi bengkulu, berikut ini nama - nama wakilnya
situasi darurat kesehatan global, seperti covid-19, telah menyebabkan banyak bisnis tutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, memicu phk.
kebijakan pemerintah terkait lingkungan, tenaga kerja, atau pajak yang baru dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi, kadang-kadang melalui pengurangan tenaga kerja.
sektor tertentu, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi, sering kali mengalami dampak lebih besar dari krisis ekonomi atau kesehatan, yang mengarah pada phk besar-besaran.
perusahaan yang mengalami kerugian besar mungkin tidak memiliki pilihan selain melakukan phk untuk bertahan hidup.
baca juga:jarang terlihat di permukaan tanah! berikut 5 fakta unik salamander tutul
keputusan strategis yang kurang tepat dapat menyebabkan penurunan kinerja, memicu phk sebagai langkah pemulihan.
jadi kesimpulannya, phk besar-besaran adalah fenomena yang kompleks dan sering kali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. 
untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mendukung para pekerja yang terkena dampak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 22 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan