Ormas Hadang Polhut hingga Duduki Kawasan Hutan, Lapor Polisi, Apa Tindakannya?

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 08 Oct 2024 - 12:20

Sekelompok oknum mengatasnamakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) di Bengkulu Utara kawasan HPK Air Bintunan --

ormas hadang polhut hingga duduki kawasan hutan, lapor polisi, apa tindakannya?                               koranrb.id - ketegangan sempat terjadi di kawasan hutan produksi konversi (hpk) air bintunan register 71 bengkulu utara, rabu 25 september 2024 sore lalu.
sekelompok oknum mengatasnamakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) di bengkulu utara menghadang petugas polisi kehutanan (polhut) dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu akan patroli di kawasan hpk air bintunan register 71. 
ormas tersebut tak hanya menduduki kawasan hutan negara itu, tetapi juga memasang portal jalan masuk ke kawasan tersebut. 
melarang siapapun, termasuk polhut memasuki hpk air bintunan. 
baca juga:mengenal frostbite, kerusakan bagian tubuh akibat membeku, kerap dialami para pendaki gunung
baca juga:berikut tips mengajarkan balita cara menyikat gigi, agar mudah dipahami
menghindari bentrok fisik, tim polhut dinas lhk provinsi bengkulu memilih mundur, selanjutnya melaporkan kejadian ke polisi. apa tindakannya? 
padahal tak ada kewenangan ormas mendirikan posko dan memasang portal di kawasan hutan negara. 
sesuai aturan, setiap aktivitas di dalam kawasan hutan negara harus mengantongi izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 
bukan hanya beraktivitas secara ilegal di dalam kawasan hutan tersebut, namun ormas tersebut juga melarang orang melintasi kawasan tersebut termasuk juga petugas kehutanan yang hendak melaksanakan tugas.
baca juga:endemik dari papua! berikut 4 fakta unik biawak pohon tutul biru
baca juga:mau kuliah jurusan hukum? berikut ini berikut pengantar ilmu hukum yang harus dipelajari
petugas polhut juga sudah mengingatkan jika kawasan tempat mereka berdiri adalah hutan yang menjadi ruang lingkup tugas dan pengawasan polisi kehutanan. 
namun mereka tetap tidak mengizinkan tim polhut melintas dan justru meminta petugas polhut meminta izin dengan pimpinan ormas. 
kapolres bengkulu utara akbp. lambe patabang birana, s.ik, mh melalui kasat reskrim iptu. rizky dwi cahyo, s.ik, mh membenarkan sudah menerima laporan tersebut. 
saat membuat laporan, petugas polhut juga sudah memberikan keterangan terkait kegiatan ormas menduduki dan beraktivitas secara ilegal dalam kawasan hutan tersebut. 
baca juga:berbahaya, ini 8 dampak buruk jika membawa mobil angkutan odol
baca juga:mahasiswa baru angkatan umb ikut kuliah umum aik bersama ketum pp muhammadiyah
“laporannya sudah kami terima dan akan kami tindak lanjuti dengan memintai keterangan pihak terkait,” ujar rizky.
sejauh ini polres bengkulu utara masih melakukan penyelidikan terkait dugaan beraktifitas dan menduduki kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) air bintunan register 71. 
penyelidikan berdasarkan laporan dari kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) polisi kehutanan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu.
kasat reskrim iptu. rizky dwi cahyo, sik menerangkan jika polisi sudah menetapkan status penyelidikan atas laporan tersebut. 
baca juga:tahukah kamu? indonesia menjadi negara dengan bandara terbanyak ke 2 di asia
baca juga:10 makanan ini mampu hilangkan rasa mengantuk, ada buah super 
laporan tersebut dilayangkan oleh petugas kphp dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu. 
“saat ini laporan tersebut sedang dalam penyelidikan,” terangnya. 
polisi juga akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi setelah polisi memintai keterangan petugas kphp yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut.
ia tak menampik dalam waktu dekat ini polisi akan mulai mengundang terlapor untuk dimintai keteranan terkait laporan dugaan beraktifitas dan menduduki lahan hutan tanpa izin tersebut. 
“dalam beberapa ahri kedepan kita akan layangkan undangan pada terlaporn untuk dimintai keterangan,” pungkas kasat.
sedangkan oknum ormas yang saat ini menguasai sebagian kawasan hutan tersebut beraktifitas tanpa izin dari kementerian lhk. bahkan juga melarang masyarakat beraktifitas di kawasan tersebut. 
di lain pihak peningkatan investasi di bengkulu utara, dpmptsp imbau jangan ada premanisme ganggu investor 
ini dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat termasuk pendapatan negara dari sektor investasi.
saat ini pemda bengkulu utara juga tengah mendorong peningkatan investasi, bahkan tahun ini pemda bengkulu utara sudah mencatat ada rp 700 miliar investasi yang masuk ke bengkulu utara.
sayangnya, data terhimpun rb, belakangan ini investor di bengkulu utara resah dengan banyaknya aksi premanisme yang mendatangi investor dan perusahaan yang ada di bengkulu utara.
bahkan oknum yang mengaku dari lembaga-lembaga ini kerap datang untuk meminta sejumlah uang dari perusahaan.
terkait hal tersebut kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) ir. budi sampurno menerangkan jika pemda bengkulu utara memastikan segala kemudahan bagi investor.
hal ini dalam rangka mendorong investasi yang ada di bengkulu utara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan