Hasil Koordinasi dengan Kemendikbud, Pemotongan PIP Siap Dibawa ke APH, MUI Dorong Pengusutan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 08 Oct 2024 - 21:55

Plh Kadisdikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya M.Pd saat berkoordinasi dengan Kemendikbud RI terkait PIP di Bengkulu Selatan.--RIO/RB

KORANRB.ID - Disdikbud Bengkulu Selatan hari Rabu, 9 Oktober 2024 membawa seluruh hasil koordinasi bersama Kemendikbud RI untuk disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.

Keseriusan Disdikbud Bengkulu Selatan mengusut isu dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) telah dibuktikan dengan koordinasi kepada Kejari Bengkulu Selatan lalu lanjut berkoordinasi ke Kemendikbud RI pada 7-8 Oktober 2024.

Hasilnya Disdikbud Bengkulu Selatan hari ini (Rabu 9 Oktober 2024) membawa seluruh hasil konsultasi dengan pemerintah pusat tersebut.

Plh Kepala Disdikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya M.Pd mengatakan, dirinya memastikan menyampaikan fakta dan regulasi terkait penyaluran PIP yang diminta oleh APH agar laporan ke APH memiliki dasar yang kuat dan jelas.

Regulasi yang dimaksud dan diterangkan oleh Kemendikbud adanya keterkaitan pemangku kepentingan terhadap PIP.

Akan tetapi walaupun ada keterkaitan pemangku kepentingan dan pengajuan dari pemangku kepentingan itu, tetap terikat dengan peraturan PIP yang berpayung dengan Persesjen Nomor 20 Tahun 2023.

Dalam Pasal 1 telah disebutkan dan ditegaskan PIP itu adalah bantuan pemerintah. Menurut Lusi sah-sah saja perwakilan legislatif Bengkulu di DPR RI pusat menyampaikan aspirasi untuk pengusulan PIP. Akan tetapi sekali lagi Lusi menegaskan pengusulan tersebut tetap terikat dengan Dapodik sekolah.

“Jadi seluruh pernyataan aku yang regulatif, itu memang benar regulasinya seperti itu,” kata Lusi.

Selanjutanya masih kata Lusi, hasil koordinasi dengan Kementerian akan disampaikan secara menyeluruh kepada kejaksaan. Dirinya juga membawa bukti-bukti rekaman dugaan pemotongan dana PIP di Bengkulu Selatan kepada Jaksa.

Ia juga menyebut dan menegaskan lagi ada oknum yang menerima dugaan setor balik (pemotongan dana PIP).

hasil koordinasi dengan kemendikbud, pemotongan pip siap dibawa ke aph, mui dorong pengusutan                              koranrb.id - disdikbud bengkulu selatan hari rabu, 9 oktober 2024 membawa seluruh hasil koordinasi bersama kemendikbud ri untuk disampaikan ke kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan.
keseriusan disdikbud bengkulu selatan mengusut isu dugaan pemotongan dana program indonesia pintar (pip) telah dibuktikan dengan koordinasi kepada kejari bengkulu selatan lalu lanjut berkoordinasi ke kemendikbud ri pada 7-8 oktober 2024. 
hasilnya disdikbud bengkulu selatan hari ini (rabu 9 oktober 2024) membawa seluruh hasil konsultasi dengan pemerintah pusat tersebut.
plh kepala disdikbud bengkulu selatan lusi wijaya m.pd mengatakan, dirinya memastikan menyampaikan fakta dan regulasi terkait penyaluran pip yang diminta oleh aph agar laporan ke aph memiliki dasar yang kuat dan jelas.
baca juga:kabar gembira! bank bengkulu berikan promo menarik untuk tabungan tabot gold
baca juga:hut ke-48 arga makmur: akui pembangunan sudah bagus, pjs bupati minta warga datang ke tps 
regulasi yang dimaksud dan diterangkan oleh kemendikbud adanya keterkaitan pemangku kepentingan terhadap pip.
akan tetapi walaupun ada keterkaitan pemangku kepentingan dan pengajuan dari pemangku kepentingan itu, tetap terikat dengan peraturan pip yang berpayung dengan persesjen nomor 20 tahun 2023. 
dalam pasal 1 telah disebutkan dan ditegaskan pip itu adalah bantuan pemerintah. menurut lusi sah-sah saja perwakilan legislatif bengkulu di dpr ri pusat menyampaikan aspirasi untuk pengusulan pip. akan tetapi sekali lagi lusi menegaskan pengusulan tersebut tetap terikat dengan dapodik sekolah. 
“jadi seluruh pernyataan aku yang regulatif, itu memang benar regulasinya seperti itu,” kata lusi. 
baca juga:gaji pppk dianggarkan rp 45 miliar di apbd bengkulu tengah tahun 2025
baca juga:pj sekda minta dispar bengkulu tengah segera tempati eks kantor kejari
selanjutanya masih kata lusi, hasil koordinasi dengan kementerian akan disampaikan secara menyeluruh kepada kejaksaan. dirinya juga membawa bukti-bukti rekaman dugaan pemotongan dana pip di bengkulu selatan kepada jaksa. 
ia juga menyebut dan menegaskan lagi ada oknum yang menerima dugaan setor balik (pemotongan dana pip).
“yang ku sampaikan nanti hasil konsultasi ke kementerian, terus ku sampaikan juga yang di lapangan itu (dugaan pemotongan pip) tertulis, secara lisan melalui mulut ke mulut, terutama yang ada di rekaman,” jelas lusi. 
terhadap isu pemotongan tersebut lusi menegaskan tidak ada keterkaitan dengan lembaga atau organisasi dan hal itu adalah jelas perbuatan oknum. 
baca juga:15.971 warga sudah manfaatkan layanan di mal pelayanan publik
baca juga:opd diminta anggarkan gaji untuk tenaga outsourcing, tidak ada lagi tenaga honorer
“dan itu (pemotongan pip) bukan hanya di bengkulu selatan. kejadian di tempat lain, kalimantan dan ditindaklanjuti oleh aph,” ujar lusi. 
ditempat terpisah, adanya isu dugaan penyalahgunaan program pip pemerintah pusat oleh oknum mendapat tanggapan dari tokoh majelis ulama (mui) bengkulu selatan. 
ketua mui bengkulu selatan kh abdullah munir mengatakan, terkait pemotongan dirinya memastikan hal tersebut mengambil hak orang lain.
dan pengambilan hak orang lain tersebut menurutnya tidak dibenarkan oleh aturan. 
“jadi itu tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah,” kata munir. 
mui bengkulu selatan lanjut munir jangan sampai terjadi lagi karena hal tersebut sudah mempunyai hak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 
“kami mendorong pengusutan itu dan jangan lagi terjadi,” demikian munir.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan