Plt Gubernur Bengkulu Minta Awasi Lahan HGU Agar Tidak Muncul Sengketa

PARIPURNA ISTIMEWA: Pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD Bengkulu Utara dalam rangka HUT Arga Makmur.-foto: shandy/koranrb.id-

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah menghadiri rapat paripurna Istimewa DPRD Bengkulu Utara dalam rangka HUT ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke-48. Usai paripurna Rosjonsyah menerangkan pembangunan harus terus dilakukan. 

Seluruh jajaran Pemkab Bengkulu Utara harus memiliki komitmen yang sama terkait pembangunan ekonomi daerah. Ia menerangkan pembangunan di Bengkulu Utara sudah bagus, hanya saja hanya ia menekankan soal sengketa lahan. 

Ia meminta Pemkab Bengkulu Utara memanfaatkan lahan-lahan tidur sehingga bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu Pemkab Bengkulu Utara diharapkan bisa mengawasi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang perusahaan sehingga tidak muncul sengketa dengan masyarakat. 

BACA JUGA:Hasil Koordinasi dengan Kemendikbud, Pemotongan PIP Siap Dibawa ke APH, MUI Dorong Pengusutan

BACA JUGA:HUT ke-48 Arga Makmur: Akui Pembangunan Sudah Bagus, Pjs Bupati Minta Warga Datang ke TPS

“Di Bengkulu Utara ini yanga menjadi masalah hanya soal konflik lahan, kami minta Pemkab Bengkulu Utara ikut mengawasi lahan HGU yang dimiliki perusahaan,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Bengkulu, Utara Hermedi Rian, SM menuturkan Bengkulu Utara memiliki angka investasi yang tinggi, terutama dalam hal perusahaan perkebunan pemegang HGU. 

Ia juga menerangkan selama ini Pemkab Bengkulu Utara sudah sangat tegas dalam hal menjaga stabilitas aktivitas dunia usaha agar bisa berdampingan dengan masyarakat. 

“Namun tentunya gesekan dan konflik itu tidak bisa dihindari,” terangnya. 

Ia menegaskan meskipun tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin HGU, namun Pemkab Bengkulu Utara juga dinilainya sudah sangat tegas dalam menyikapi setiap konflik yang terjadi. 

“Bahkan yang terakhir sudah ada ketegasan dari Pemkab dalam rapat gabungan dengan FKPD, termasuk perwakilan perusahaan dan masyarakat,” jelas Hermedi.

BACA JUGA:Giliran Paslon Dipanggil Bawaslu dan Gakkumdu Kepahiang

BACA JUGA:Dinkes Rejang Lebong Telusuri Anak Belum Imunisasi Polio

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan