40 Daftar Desa Akan Diserahkan Bapenda Bengkulu Utara ke Jaksa Soal Utang Pajak

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 09 Oct 2024 - 23:34

DAFTAR DESA: Sebelumnya ada 140 desa yang hingga Oktober lalu belum menyampaikan atau melakukan klarifikasi pembayaran pajak dana desa. DOK/RB--

Sedangkan bagi desa yang sudah melakukan klarifikasi dan belum membayar pajak atau terjadi kekurangan pajak, mereka diberikan waktu hingga akhir bulan ini untuk melakukan pelunasan.

Ia menilai saat ini pembayaran pajak dana desa 2023 sudah sangat terlambat sehingga Bapenda hanya memberikan waktu hingga akhir bulan ini.

“Karena saat sudah memasuki bulan November, desa-desa sudah harus membayar dana desa tahun ini dan kita minta tidak ada lagi tunggakan yang terjadi,” terangnya.

Ia juga menegaskan jika Badan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk membantu meningkatkan tingkat kepatuhan desa dalam membayar pajak tersebut.

Sehingga tahun ini ia optimis jika 2025 mendatang sudah tidak ada lagi tunggakan pembayaran pajak dana desa.

“Maka seharusnya desa-desa juga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak sesuai dengan beban pajak, karena semua sudah diasumsikan diawal tahun,” pungkas Markisman.

40 daftar desa akan diserahkan bapenda bengkulu utara ke jaksa soal utang pajak                             koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara memberikan  tenggat waktu hingga senin pekan depan bagi 40 desa.
40 desa ini adalah desa-desa yang tercatat menunggak pembayaran pajak dana desa tahun 2023 lalu.
sebelumnya ada 140 desa yang hingga oktober lalu belum menyampaikan atau melakukan klarifikasi pembayaran pajak dana desa. 
kepala bapenda bengkulu utara markisman, s.pi menerangkan dari 140 desa yang mendapatkan surat peringatan tersebut, 100 desa sudah datang ke bapenda. 
baca juga:truk angkutan bbm hantam truk batu bara di bengkulu utara, rumah warga nyaris jadi korban 
baca juga: rp 2 miliar lagi dana desa belum terserap di bengkulu utara
dalam proses klarifikasi tersebut masing-masing desa membawa apbdes dan asumsi pajak yang sudah ditentukan awal 2023 lalu. 
di antara desa-desa tersebut mereka sudah membayar pajak, hanya saja besarannya mash kurang dari besaran pajak yang mereka harusnya dibayarkan. 
“dari klarifikasi tersebut diketahui jika memang masih ada yang terjaid kurang bayar selain ada juga yang belum membayar,” terangnya. 
sedangkan 40 desa lagi sampai saat ini sama sekali belum datang ke bapenda untuk melakukan klarifikasi. 
baca juga:perusahaan belum laporkan angka investasi triwulan ketiga, paling lambat jumat 
baca juga:tiga pimpinan dprd bengkulu utara menunggu pelantikan
sehingga bapenda memberikan waktu hingga senin nanti, jika tidak melakukan klarifikasi maka bapenda akan menerbitkan surat kuasa khusus (skk) pada jaksa pengacara negara (jpn) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara. 
“karena kita sudah memberikan surat teguran tertulis pada 140 desa, dan yang saat ini hadir mengklarifikasi baru 100 desa, maka jika sampai hari senin belum datang ke bapenda, maka kita meminta bantuan dari jaksa pengacara negara untuk mengundang dan mengklarifikasi,” terangnya. 
sedangkan bagi desa yang sudah melakukan klarifikasi dan belum membayar pajak atau terjadi kekurangan pajak, mereka diberikan waktu hingga akhir bulan ini untuk melakukan pelunasan. 
baca juga:pemkab bengkulu utara terima suntikan dana rp 6,2 miliar dari kemenkeu
baca juga:plt gubernur bengkulu minta awasi lahan hgu agar tidak muncul sengketa
ia menilai saat ini pembayaran pajak dana desa 2023 sudah sangat terlambat sehingga bapenda hanya memberikan waktu hingga akhir bulan ini. 
“karena saat sudah memasuki bulan november, desa-desa sudah harus membayar dana desa tahun ini dan kita minta tidak ada lagi tunggakan yang terjadi,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika badan pendapatan daerah berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) untuk membantu meningkatkan tingkat kepatuhan desa dalam membayar pajak tersebut. 
sehingga tahun ini ia optimis jika 2025 mendatang sudah tidak ada lagi tunggakan pembayaran pajak dana desa. 
“maka seharusnya desa-desa juga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak sesuai dengan beban pajak, karena semua sudah diasumsikan diawal tahun,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan