Kandidat Paslon Pilkada Benteng Tidak Ada yang Ambil Jatah Kampanye Akbar

kandidat paslon pilkada benteng tidak ada yang ambil jatah kampanye akbar benteng, koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bengkulu tengah memastikan jika 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten bengkulu tengah tak ada yang melaksanakan kampanye akbar. komisioner kpu kabupaten bengkulu tengah, alexander mengatakan, 3 paslon bupati dan wakil bupati sudah dipastikan tak akan melaksanakan kampanye akbar.  3 paslon lebih memilih untuk melaksanakan kampanye terbatas dengan keliling ke setiap desa. secara aturan tidak ada yang mewajibkan paslon melaksanakan kampanye akbar.  baca juga: listrik sering padam, debat kandidat pilkada seluma digelar di kota bengkulu kalaupun ingin melaksanakan kampanye akbar, harus dilaksanakan satu kali saja. ia berharap pada paslon dapat melaksanakan kampanye dengan profesional dan tidak melakukan kampanye hitam.  “untuk 3 paslon bupati dan wakil bupati kita di bengkulu tengah tak ada yang melaksanakan kampanye akbar. mereka lebih memiliih melaksanakan kampanye terbatas,” ungkapnya. lanjut alex, pada masa kampanye, seluruh paslon diperbolehkan untuk berkampanye di seluruh area bengkulu tengah selama tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. baca juga: tahun depan dinkes bengkulu tengah bangun labkes sebab pihaknya memang tidak membatasi untuk melaksanakan kampanye. "kita tidak membatasi wilayah kampanye, kecuali bangunan pemerintah dan fasilitas umum dan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan lalu memberikan tembusan ke bawaslu serta kpu," sampainya.  kpu bengkulu tengah juga akan memfasilitasi alat peraga kampanye seluruh paslon, mulai dari spanduk, baliho, billboard hingga iklan media massa.  namun tentu jumlah apk yang difasilitasi terbatas, namun, bagi paslon yang ingin menambah apk dengan dana sendiri tentu diperbolehkan dengan jumlah maksimal 200 persen dari yang difasilitasi oleh kpu. baca juga:minimal 4 peserta setiap jabatan eselon ii, bisa daftar 2 jabatan sekaligus “jumlah apk yang kita fasilitasi terbatas dan tak banyak. kalau paslon ingin memasang apk sendiri diperbolehkan,” ungkapnya sebelumnya, komisioner kpu bengkulu tengah, sukardi menyampaikan, dari rapat yang telah dilaksanakan telah ditetapkan jika pengeluaran biaya kampanye setiap paslon maksimal sebesar rp34,4 miliar dan tidak boleh lebih.  nantinya seluruh pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati nantinya akan di audit. baca juga:dinkes seluma beri layanan kesehatan gratis untuk korban banjir di sam apabila dalam audit nanti ternyata terbukti besaran dana kampanye paslon melebihi dari rp 34,4 miliar, maka palson bisa dikenakan sanksi tegas.  yang mana sanksi berat yang akan diberikan adalah batal ditetapkan. jadi kepada paslon bupati dan wakil bupati harus mematuhi aturan dan ketetapan yang sudah diputuskan dan jangan coba melanggar. “nanti pengeluaran dana kampanye paslon bupati dan wakil bupati akan diaudit oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk. kalau terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan,” sampainya. baca juga:dinkes kaur berhasil tekan penyebaran hiv, 9 penderita terus diawasi dan diobati kemudian, terkait sumber dana untuk melaksanakan kampanye juga sudah diatur dalam peraturan kpu nomor 14 tahun 2024. dalam peraturan kpu tersebut dijelaskan, jika seluruh sumber dana masuk sudah diatur. seperti sumber dana dari paslon itu sendiri tidak terbatas. begitu juga sumber dana dari suami atau istri paslon juga tidak terbatas. baca juga:tahap awal beroperasi, suntikan dana untuk rs pratama ipuh rp3 miliar apbd mukomuko 2025 namun apabila sumber dana dari perseorangan maksimal dana yang diberikan diatur, yakni hanya menyumbangkan rp75 juta. kemudian dari parpol atau gabungan parpol masimal rp750 juta. terakhir dari perusahaan itu maksimal rp750 juta. namun yang menjadi catatan adalah, tidak seluruh pwrusahaan diperbolehkan menyumbang dana kampanye. baca juga:warga diminta siapkan meriam bambu, harimau di napal putih dan pinang raya berbeda “tidak seluruh perusahaan boleh menyumbang. seperti badan usaha milik negara (bumn) tidak boleh. begitu juga badan usaha milik daerah (bumd) dan badan usaha milik desa (bumdes), juga tidak diperbolehkan,” tegasnya. dalam pelaksanaannya, seluruh pengeluaran paslon untuk melaksanakan kampanye harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (spj) yang nantinya harus dilaporkan melalui aplikasi skdk. baca juga:diduga tidak netral, puluhan asn pemkab lebong dilaporkan ke bawaslu ini wajib dan tidak boleh dilanggar, karena sudah aturan. "penggunaan dana kampanye ini meliputi biaya pelaksanaan seluruh kampanye, pembelian dan pamasanfan alat peraga kampanye (apk). termasuk juga laporan biaya operasional seluruh kampanye," tutup sukardi.             

Tag

• # paslon bupati bengkulu tengah
• # jatah kampanye
• # kampanye akbar
• # jadwal kampanye

Share

• 
• 
• 
• 
•