Penanganan Longsor Pondok Panjang, Pjs Bupati Belum Terima Surat Penetapan Tanggap Bencana

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 22:42

TENGGELAM: 1 Unit rumah warga pondok panjang yang sudah masuk ke dalam sungai karena longsor--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

penanganan longsor pondok panjang, pjs bupati belum terima surat penetapan tanggap bencana                            mukomuko,koranrb.id –  penanganan longsor 1 rumah warga desa pondok panjang kecamatan v kota yang terjun ke sungai air manjunto, serta 14 rumah lainnya yang juga terancam, sejauh ini pjs bupati mukomuko belum menerima surat penetapan tanggap bencana.
surat penetapan itu dibutuhkan sebagai dasar untuk usulan penanganan longsor tersebut ke balai wilayah sungai sumatera (bwss) 7 bengkulu.
“bagaimana saya mau tandatangani kalau surat penetapan tanggap bencana longsor di desa pondok panjang, kecamatan v koto belum sampai di meja saya. kalau saya menerima, pasti akan saya tandatangani langsung. karena ini untuk kepentingan bersama,’’ tegas pjs bupati mukomuko, m rizon, s.hut, m.si. 
baca juga:pelamar pppk mukomuko mencapai 1.420 orang, baru 806 submit
baca juga:setelah didesak thlt, akhirnya pemkab lebong buka seleksi 1.226 pppk untuk 3 formasi 
rizon menambahkan, bencana longsor di desa pondok panjang yang mengakibatkan 1 rumah milik warga terjun ke sungai dan belasan rumah warga lainnya terancam, pemkab mukomuko sudah turun ke lokasi. 
juga telah menyampaikan kejadian itu kepada pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dan bwss 7 bengkulu. dengan  harapan, kondisi seperti itu segera dapat tangani, tidak terjadi korban lagi, baik materi termasuk jiwa. 
"sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan saja bencana longsor di desa pondok panjang segera ditangani dengan cepat,’’ ucapnya.
kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten mukomuko, ir apriansyah, st, mt menjelaskan, penanganan longsor oleh bwss 7 bengkulu masih menunggu surat keputusan tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pjs bupati mukomuko. 
jika surat tanggap darurat itu keluar, maka pihak bwss 7 bengkulu akan langsung turun ke lokasi melaksanakan kegiatan penanganan. 
"kalau surat itu keluar, bwss 7 akan langsung menurunkan alat berat dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan penanganan longsor di pondok panjang. sekarang itu hanya tinggal menunggu surat tanggap darurat dari pjs bupati mukomuko,’’ kata apriansyah. 
apriansyah menjelaskan, adapun sistem penanganan yang akan dilaksanakan oleh pihak bwss 7 bengkulu, dengan melaksanakan penyudetan dan pengalihan alur sungai manjunto. 
baca juga:pengakuan terdakwa korupsi dana rsud ngalir ke mantan petinggi pemkab mukomuko: kejari sampaikan ini 
baca juga: satgas bpbd kepahiang dalam posisi siaga bencana
adapun panjang sungai yang akan dilakukan penyudetan 50 meter dengan lebar 10 meter. 
apriansyah meyakini, hanya dengan melakukan cara ini ancaman bencana longsor di desa itu dapat diantisipasi dengan baik. 
sehingga belasan rumah milik warga yang kini terancam terjung ke dasar sungai dapat terselamatkan dengan baik. 
"benar, aliran sungai yang berada di tikungan yang mempunyai kecepatan tinggi dan daya rusak yang besar terhadap tepi sungai dialihkan dengan cara penyudetan. hasil dari penyudetan itu dibuang ke dinding luar sungai atau wilayah yang terdapat longsor,’’ jelasnya.
jenis kegiatan penanganan bencana longsor yang akan dilaksanakan oleh bws sumatera 7 bengkulu. berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh balai sungai, dinas pupr, bpbd, dinas perkim dan pihak terkait lainnya saat turun ke lokasi kejadian pada tanggal 7 oktober 2024 lalu. 
baca juga:menimalisir kerugian akibat bencana, bpbd kirim surat peringatan 15 kecamatan 
baca juga:1 rumah roboh ke sungai manjuto, 14 terancam menyusul, penangganan tunggu status tanggap darutat pjs bupati
selain itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak balai sungai juga meminta agar pemerintah daerah menyiapkan seluruh administrasi. yang salah satunya yaitu surat pernyataan dari pemilik lahan yang terkena sudetan alur sungai tidak menuntut ganti rugi lahan. 
"selain surat tidak menuntut ganti rugi lahan, pihak balai juga meminta akses lahan atau lahan untuk masuknya alat berat ke lokasi pekerjaan. untuk surat pernyataan ini, kami sudah meminta kepada camat  agar dapat menyampaikan ke dinas. mudah-mudahan saja surat tanggap darurat cepat keluar dan pekerjaan  bisa dilaksanakan dengan segera," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan