Dana Kampanye Pilkada Kaur Dibatasi Rp 16 Miliar, KPU Sampaikan Ini

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 16 Oct 2024 - 22:58

Komisioner KPU Kaur sampaikan penyampaian dana kampanye, --Rusman Aprizal/RB

KORANRB.ID - Ketiga Pasang Politik (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kaur sebelumnya telah menyepakati bahwa besaran dana kampanye yang akan digunakan untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) 2023 hanya sebesar Rp 16 miliar.

Jika didapati ada yang menggunakan dana kampanye di luar jumlah tersebut, maka akan dikenakan sanksi yakni uang yang tersebut harus di kembalikan kelebihan itu ke kas negara.

Namun sampai dengan saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaur mencatat belum ada satupun dari ketiga Paslon baik pasangan Herlian-Nuprizal, Gusril-Hamid, dan juga Sulman-Denny.

Belum ada yang melaporkan berapa anggaran dana kampanye yang telah masuk ke Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang sebelumnya telah di serahkan ke KPU.

Padahal sekarang terpantau ketiga Paslon sertiap harinya selalu bergerak, kunjungan kesana kemari bergerilya untuk meyakinkan masyarakat Kaur agar memilih mereka. Sedangkan laporan dana kampanye yang masuk ke KPU Kaur masih kosong.

"Pantauan terakhir, belum ada satupun Paslon yang memberikan laporan terkait dengan dana kampanye mereka," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Kaur Tony Kuswoyo.

Dijelaskan Tony, pembuatan serta penyerahan RKDK ke KPU oleh masing-masing Paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

"RKDK ini wajib, agar KPU nanti dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan Parpol untuk kebutuhan kampanye nantinya," terangnya.

Tidak main-main, jika sampai Paslon tidak menyampaikan laporan terkait dana kampanye melalui RKDK yang diserahkan maka sanksi pembatalan bisa dilakukan oleh KPU Kaur.

Setiap Paslon bersama dengan Partai Politik (Parpol) pengusung, wajib bekerjasama dalam melaporkan aliran dana kampanye mereka.

dana kampanye pilkada kaur dibatasi rp 16 miliar, kpu sampaikan ini                             koranrb.id - ketiga pasang politik (paslon) bupati dan wakil bupati kaur sebelumnya telah menyepakati bahwa besaran dana kampanye yang akan digunakan untuk kontestasi pemilihan kepala daerah (pilakda) 2023 hanya sebesar rp 16 miliar.
jika didapati ada yang menggunakan dana kampanye di luar jumlah tersebut, maka akan dikenakan sanksi yakni uang yang tersebut harus di kembalikan kelebihan itu ke kas negara.
namun sampai dengan saat ini, komisi pemilihan umum (kpu) kaur mencatat belum ada satupun dari ketiga paslon baik pasangan herlian-nuprizal, gusril-hamid, dan juga sulman-denny.
belum ada yang melaporkan berapa anggaran dana kampanye yang telah masuk ke rekening khusus dana kampanye (rkdk) yang sebelumnya telah di serahkan ke kpu.
padahal sekarang terpantau ketiga paslon sertiap harinya selalu bergerak, kunjungan kesana kemari bergerilya untuk meyakinkan masyarakat kaur agar memilih mereka. sedangkan laporan dana kampanye yang masuk ke kpu kaur masih kosong.
baca juga:402 kotak suara pilgub bengkulu tiba di gudang kpu seluma 
baca juga: jelang pilkada satpol pp geruduk 11 panti pijat, periksa terapis baru cegah prostitusi 
"pantauan terakhir, belum ada satupun paslon yang memberikan laporan terkait dengan dana kampanye mereka," kata komisioner divisi teknis kpu kaur tony kuswoyo.
dijelaskan tony, pembuatan serta penyerahan rkdk ke kpu oleh masing-masing paslon memang wajib dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada rkdk, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
"rkdk ini wajib, agar kpu nanti dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan digunakan parpol untuk kebutuhan kampanye nantinya," terangnya.
tidak main-main, jika sampai paslon tidak menyampaikan laporan terkait dana kampanye melalui rkdk yang diserahkan maka sanksi pembatalan bisa dilakukan oleh kpu kaur.
baca juga:solusi mobilitas baru, serbaguna dan andal, all-new hilux rangga diluncurkan
baca juga:sosialisasikan permenperin sni wajib untuk produk industri
setiap paslon bersama dengan partai politik (parpol) pengusung, wajib bekerjasama dalam melaporkan aliran dana kampanye mereka.
sebagaimana diketahui nanti, pasti akan banyak donatur yang memberikan sumbangan baik itu secara pribadi maupun dari pihak yang berbadan hukum.
untuk besaran sumbangan dijelaskan pada ayat 5 yang berbunyi, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah rp75 juta dan sumbangan badan hukum swasta rp750 juta.
"kalau sampai tidak diserahkan, maka bisa saja kpu membatalkan paslon tersebut sebagai peserta,"pungkas tony.
baca juga:penanganan longsor pondok panjang, pjs bupati belum terima surat penetapan tanggap bencana
baca juga:bulog pastikan harga beras medium di rejang lebong sesuai het
terpisah komisioner kpu kaur diri iswandi mengatakan, kpu kaur sejak beberapa hari ini memang telah membuka pelayanan rekapitulasi bagi masyarakat yang hendak masuk dptb dan keluarga dptb. rekapitulasi ini akan berlangsung samapi dengan tanggal 20 november mendatang 7 hari sebelum hari h pencoblosan.
"sekarang rekapitulasi dptb sudah mulai berlangsung, sudah ada beberapa perubahan data," ucapnya.
disampaikannya, perubahan data ini diperkirakannya masih akan terus berlangsung sampai dengan hari terakhir penutupan rekapitulasi. kebanyakan mereka yang melakukan perubahan dptb itu, adalah yang bukan warga yang ber ktp atau domisili kaur namun sudah cukup lama tinggal di kaur lantaran menjalankan tugas.
"kebanyakan mereka adalah yang dipindahkan tugas atau kerja di kaur, juga ada beberapa yang memang baru pindah ktp kaur lantaran menikah dan tinggal di kaur," ujarnya.
baca juga:pelamar pppk mukomuko mencapai 1.420 orang, baru 806 submit
baca juga:kpu bengkulu tengah sudah terima 5 item logistik, ini rinciannya 
dijelaskannya, kpu kaur sendiri tidak pernah membatasi para pemilih untuk bisa masuk ke kabupaten kaur.
hanya saja tetap harus memenuhi kualifikasi atau syarat, salah satunya salah dipindah tugaskan di kaur, kemudian tertimpa bencana alam, menjalani rawat inap di kaur dan beberapa syarat lainnya yang bisa ditanyakan langsung ke kpu.
meskipun tak ada batasan penambahan dptb, kpu kaur tetap memperhatikan jumlah kebutuhan surat suara.
yang mana pengadaan surat suara adalah sebanyak jumlah dpt dan ditambah lagi 25 persen dari jumlah dpt, yang mana jika dptb terlalu banyak maka di khawatirkan surat suara tidak akan mencukupi.
baca juga:soal honorer politik praktis, pengamat: bawaslu jangan kaku menafsirkan regulasi
baca juga:pengakuan terdakwa korupsi dana rsud ngalir ke mantan petinggi pemkab mukomuko: kejari sampaikan ini 
"untuk dptb, tetap kita perhatikan jumlah surat suara. kalau terlalu banyak maka akan dibatasi," terangnya.
didi berpesan, bagi warga kaur yang hendak melakukan pengurusan dptb masuk ataupun keluar. sekarang sudah bisa dilakukan di kpu kaur, jika belum terlalu jelas bisa langsung datang ke kpu maka akan ada petugas yang memberikan arahan.
"paling lambat tanggal 8 november nanti, jangan sampai telat. lewat tanggal itu, tidak bisa lagi dilakukan pengurusan data,"pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan