Pembahasan APBD Bengkulu Utara 2025 Menunggu Penjadwalan DPRD

pembahasan apbd bengkulu utara 2025 menunggu penjadwalan dprd arga makmur,koranrb.id – pemkab bengkulu utara sudah menuntaskan draf rancangan apbd 2025. bahkan rancangan tersebut sudah diserahkan ke dprd bengkulu utara untuk dimulai pembahasan.  kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara masrup, m.si menerangkan jika saat ini pemkab bengkulu utara tinggal menunggu penjadwalan dari dprd untuk dimulainya rangkaian pembahasan.  “kita sudah menyerahkan ke dprd dan tinggal menunggu jadwal pembahasan,” sebutnya. masrup menyampaikan besaran apbd bengkulu utara tahun 2025 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2024 atau masih diangka rp1,2 triliun.  baca juga:350 petani sawit bengkulu utara dapat bpjs ketenagakerjaan, dbh rp600 juta baca juga:pemkab usulkan cetak sawah baru 400 hektare, eks kebun sawit di lubuk pinang pemkab bengkulu utara juga siap memulai pembahasan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dprd nantinya.  “angkanya tidak banyak perubahan, nantinya akan dibahas dengan dprd sesuai dengan jadwal,” terangnya.  sementra itu sekretaris dprd eka hendriyadi, sh, mh menerangkan jika saat ini dprd bengkulu utara masih menyelesaikan penentuan dan pelantikan alat kelengkapan.  senin 28 oktober 2024, dprd bengkulu utara akan melakukan pelantikan pimpinan dprd. “hari senin kita baru akan melakukan pelantikan pimpianan dprd dan dilanjutkan dibentuknya alat kelengkapan dewan,” terang masrup. dia juga menyampaikan jika pembahasan apbd 2025 menjadi salah satu prioritas dprd bengkulu utara pasca terbentuknya seluruh alat kelengkapan dewan.  baca juga:2 negara pastikan tiket putaran final, afc sorot kemenangan telak timnas baca juga:4 opd rapor merah terkait rendahnya setoran retribusi ke kasda pascadibentuknya pimpinan defenitif, nantinya badan musyawarah dprd akan segera menyusun jadwal pembahasan rancangan apbd 2025. “saat inin dprd bngkulu utara sudah mulai menyusun alat kelengkapan,” ujarnya.  diketahui, apbd tahun 2025 harus disahkan paling lambat 30 november 2024 mendatang. sesuai dengan aturan, pembahasan apbd harus disahkan paling lambat akhir november.  bahkan akan ada sanksi bagi kepala, wakil kepala daerah dan dprd jika pembahasan tersebut melewati batas waktu yang sudah ditentukan. “saat ini waktu masih sangat cukup untuk pembahasan tersebut,” pungkasnya.

Tag

• # penjadawal pembahasan
• # pembahasan rapbd
• # apbd 2025
• # pemkab bengkulu utara
• # dprd bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•