Ini Besaran Dana Kampanye Paslon Pilkada Kepahiang 2024, Ada yang Rp30 Juta

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 29 Oct 2024 - 09:40

KAMPANYE: Laporan dana kampanye 3 Paslon di Pilkada Kabupaten Kepahiang --HERU/RB

ini besaran dana kampanye paslon pilkada kepahiang 2024, ada yang rp30 juta                            kepahiang, koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten kepahiang telah mengeluarkan laporan hasil penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.
tertuang dalam laporan nomor 1106/pl.02.5-pu/1708/2/2024, lpsdk telah ditandatangani langsung  ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok.
"hasil penerimaan lpsdk pemilihan bupati dan wakil bupati kepahiang tahun 2024 kita terima berdasarkan tanda terima dan berita acara yang disampaikan," terang ikrok. 
dari laporan dana kampanye yang diterima, keseluruhan sumbangan dari 3 paslon di pilkada kabupaten kepahiang berasal dari pribadi calon.
sedangkan sumbangan dari sumber lain seperti, parpol/gabungan parpol, perseorangan atau pun badan hukum swasta nihil. 
baca juga:logistik pilkada kepahiang 2024 belum tiba semua
baca juga:segini besaran gaji pelipat surat suara pilkada
berikut laporan penerimaan sumbangan dana kampanye paslon di pilkada kabupaten kepahiang, yang disampaikan kpu kepahiang per 26 oktober 2024
1. paslon nomor urut 1, riri damayanti - ujang irmansyah sebesar rp800,1 juta
2. paslon nomor urut 2, windra purnawan - ramli sebesar rp30 juta
3. paslon nomor urut 3, zurdinata - abdul hafizh rp375 juta
melihat jumlah sumbangan dana kampanye paslon di pilkada 2024 kabupaten kepahiang di atas, dua paslon mengalami peningkatan dari rekening awal dana kampanye yang dilaporkan ke kpu sebelumnya.
sedangkan 1 paslon tak mengalami perubahan besaran sumbangan dana kampanye.
sebagai perbandingan, rekening awal dana kampanye paslon nomor urut 1 sebelumnya sebesar rp101 juta.
paslon nomor urut 2 sebesar rp30 juta, serta paslon nomor urut 3, zurdi nata - abdul hafizh rp5 juta.
baca juga:percepat pencetakan e-ktp untuk maksimalkan partisipasi pilkada 2024
baca juga: korem 041 gamas gelar simulasi kesepakatan damai, antisipasi potensi konflik usai pilkada
sesuai peraturan kpu nomor 14 tahun 2024, setiap paslon nantinya juga wajib menyampaikan lpsdk dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk), yang kesemuanya itu nanti akan diaudit oleh konsultan akuntan publik. 
sesuai buku saku yang diterbitkan kpu ri, dana kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati wajib memuat serangkaian item, dengan tujuan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel.
seperti, sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan. 
dana kampanye masuk dalam rekening khusus yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik.
baca juga:debat kandidat pilkada bengkulu utara diperkirakan hanya 1 kali di kota bengkulu
baca juga:ini jadwal pelantikan ptps pilkada 2024 kepahiang 
pasangan calon (dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi) wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada kpu. laporan dana kampanye tersebut terdiri atas, laporan awal dana kampanye (ladk), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
adapun sumber dana kampanye, untuk paslon dapat berasal dari partai politik bisa berasal dari pasangan calon ataupun sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.
sedangkan paslon dari jalur perseorangan, sumbangan dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon atau pun sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. berikut sumber dana kampanye buat pasangan calon:
1. uang
bersumber dari pasangan calon yang ber-sangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
2. barang
benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
baca juga:bisa membangun sarang indah! berikut 5 fakta unik burung regent bowerbird
baca juga:muswil iv igra bengkulu, perkuat sinergi untuk generasi hebat
3. jasa
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
untuk diketahui, laporan awal dana kampanye, (ladk) merupakan  pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.
sedangkan  laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah ladk disampaikan kepada kpu provinsi/kip aceh atau kpu/kip kabupaten/kota.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan