Sebelum Masa Tenang, Semua APK Kampanye Harus Diturunkan, Melanggar Siap-siap Dapat Sanksi!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 30 Oct 2024 - 22:49

Komisioner Bawaslu Kaur Hendra sampaikan tidak ada aktivitas kampanye pada saat masa tenang nanti.--Rusman Aprizal/RB

Yang mana sebelumnya total ada 33 APK yang tidak sesuai dan sekarang sudah mulai ditertibkan oleh pihak yang bersangkutan.

Adapun APK yang dipasang tersebut terdiri dari APK Gubernur dan Wakil Gubernur 13 buah dan juga Bupati dan Wakil Bupati Kaur 20 buah.

"Untuk pemasangan APK yang tidak sesuai dengan zona, kita telah berikan imbauan Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penertiban secara mandiri oleh yang bersangkutan," terang Hendra.

Sementara itu dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu KPU Kaur beserta pihak terkait telah menentukan, beberapa titik tidak diperbolehkan untuk pemasangan APK yakni, jalan protokol seperti jalan Ir Syaukani Saleh, jalan Kol Samsu Bahrun.

Taman kota yakni lapangan Merdeka Bintuhan, taman Bnenika, lapangan sekunyit, lapangan luas, lapangan kaur utara.

Sarana Prasarana Umum seperti tiang listrik tugu, TPU, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, rumah sakit, sekolah, Pasar dan Kantor Desa.

Komplek perkantoran Padang Kempas dan Komplek perkantoran Pondok Pusaka, ke 5 atau terakhir yakni gedung milik pemerintah. Karena telah ditentukan zona pemasangan APK dan larangan APK, para Paslon dan tim sukses untuk mematuhinya dan tidak memasang APK di luar zona yang ditentukan.

Di sisi lain, Sekda Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri MM, mengimbau agar Paslon dan tim sukses agar mematuhi lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Seperti tempat ibadah, Sekolah, Fasilitas Negara dan Taman Kota untuk itu pada penetapan zona kampanye agar mempedomani hal itu.

Sebab kampanye Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 merupakan sarana bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan visi, misi dan program mereka sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan pada hari pemungutan suara.

sebelum masa tenang, semua apk kampanye harus diturunkan, melanggar siap-siap dapat sanksi!                            koranrb.id - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kaur meminta agar seluruh alat peraga kampanye (apk) yang dipasang oleh masing-masing tim pasangan calon (paslon) dicabut pada saat memasuki masa tenang nanti yakni mulai tanggal 23 november mendatang.
sebagaimana diketahui dalam aturan yang telah tertera bahwa, larangan kampanye di masa tenang diatur di pasal 1 angka 36 uu no.7 tahun 2017 tentang pemilu.
selanjutnya di pasal 523 ayat 1 ada sejumlah larangan pemilu yakni dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya,
disebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak rp48 juta.
baca juga:3 paslon bengkulu selatan berkampanye damai, bawa visi misi
baca juga:perkuat fundamental kinerja, bri cetak laba rp 45,36 triliun
selain itu, aturan lainnya di pasal 509 bahwa setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak rp12 juta.
hal ini juga langsung disampaikan oleh komisioner bawaslu kaur divisi ppps hendra gunawan s.kom.
"sesuai dengan aturan, terakhir tanggal 23 november nanti semua apk harus dicopot dan tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan oleh paslon," ujar hendra.
disampaikannya, bawaslu sendiri juga telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap masing-masing tim paslon yang mana jika kedapatan melakukan kegiatan kampanye pada saat masa tenang maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
baca juga:puluhan surat suara rusak di pilkada kepahiang
baca juga:pemprov bengkulu fasilitasi konflik agraria di 2 kabupaten, pemkab diminta susun inisiasi penyelesaian 
"tim khusus nanti akan bergerak untuk melakukan pemantauan, jika ada tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh masing-masing paslon," ujar hendra.
dirinya mengaku, sampai dengan saat ini bawaslu juga terus melakukan pengawasan terhadap pemasangan apk yang tidak sesuai dengan zona. 
yang mana sebelumnya total ada 33 apk yang tidak sesuai dan sekarang sudah mulai ditertibkan oleh pihak yang bersangkutan.
adapun apk yang dipasang tersebut terdiri dari apk gubernur dan wakil gubernur 13 buah dan juga bupati dan wakil bupati kaur 20 buah.
baca juga:ini komposisi akd dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029
baca juga:hijazi menangkan romer di pilgub bengkulu, mantan pj bupati bengkulu tengah dan warga sulsel beri dukungan 
"untuk pemasangan apk yang tidak sesuai dengan zona, kita telah berikan imbauan alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penertiban secara mandiri oleh yang bersangkutan," terang hendra.
sementara itu dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu kpu kaur beserta pihak terkait telah menentukan, beberapa titik tidak diperbolehkan untuk pemasangan apk yakni, jalan protokol seperti jalan ir syaukani saleh, jalan kol samsu bahrun.  
taman kota yakni lapangan merdeka bintuhan, taman bnenika, lapangan sekunyit, lapangan luas, lapangan kaur utara. 
sarana prasarana umum seperti tiang listrik tugu, tpu, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, rumah sakit, sekolah, pasar dan kantor desa. 
baca juga:40 wbp lapas curup rampungkan program rehabilitasi narkoba
baca juga:berkas pencairan tpg triwulan iii untuk 626 guru segera diajukan
komplek perkantoran padang kempas dan komplek perkantoran pondok pusaka, ke 5 atau terakhir yakni gedung milik pemerintah. karena telah ditentukan zona pemasangan apk dan larangan apk, para paslon dan tim sukses untuk mematuhinya dan tidak memasang apk di luar zona yang ditentukan.
di sisi lain, sekda kaur dr. drs ersan syahfiri mm, mengimbau agar paslon dan tim sukses agar mematuhi lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 
 seperti tempat ibadah, sekolah, fasilitas negara dan taman kota untuk itu pada penetapan zona kampanye agar mempedomani hal itu. 
sebab kampanye pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 september 2024 hingga 23 november 2024 merupakan sarana bagi calon bupati dan wakil bupati untuk menyampaikan visi, misi dan program mereka sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan pada hari pemungutan suara.
baca juga:bpbd ajukan penebangan pohon rawan tumbang, surati dlhk provinsi bengkulu
baca juga:1.160 calon pppk memenuhi syarat, hanya 13 tidak memenuhi syarat
“mari kita bersama-sama melakukan diskusi untuk menentukan zona kampanye di kabupaten kaur sehingga rapat sore hari ini menghasilkan suatu keputusan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing bapaslon,” imbau sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan