Tunggakan PBB Rp4.9 Miliar, Terbesar Kota Arga Makmur

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 31 Oct 2024 - 21:48

Kepala Badan Pendapatan Dearah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

tunggakan pbb rp4.9 miliar, terbesar kota arga makmur                             arga makmur,koranrb.id – hingga bulan oktober 2024 berakhir, tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) wajib pajak di bengkulu utara masih sangat tinggi, mencapai rp4,9 miliar. 
sepanjang tahun 2024, baru rp426 juta pbb dari masyarakat atau wajib pajak yang masuk ke kas daerah menjadi pendapatan asli daerah (pad) bengkulu utara. 
sedangkan total pokok pbb sebesar rp5,3 miliar atau masih terjadi kekurangan rp4,9 miliar.
tunggakan pajak terbesar di kecamatan kota arga makmur mencapai rp985 juta dari total pokok pajak yang harus dibayarkan sebesar rp1,09 miliar atau baru rp114 juta yang masuk ke kas daerah.
baca juga:minggu depan tpg triwulan iii bakal disalurkan, triwulan iv juga segera dibayar 
baca juga:dpk targetkan peningkatan literasi masyarakat tahun 2025
kepala badan pendapatan dearah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi telah meminta seluruh camat untuk terus melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan tersebut ke masyarakat di wilayahnya. 
mereka diminta segera berkoordinasi dengan kepala desa selaku pejabat penagih pajak di desa-desa. 
“kita lakukan percepatan penagihan pbb mengingat tunggakan pokok pajak masih sangat besar,” ujar markisman. 
dia juga menyampaikan bahwa beban pbb di setiap desa tidak terlalu besar, diyakininya tidak menyulitkan masyarakat untuk melakukan pembayaran jika memang dilakukan penagihan. 
baca juga:kades dan anak kandung belum kembalikan kerugian negara, polres bengkulu utara belum temukan calon tsk baru 
baca juga:pengunjal bbm bersubsidi kian meresahkan, ini sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku 
“kepala desa harus bekerja ekstra dalam melakukan penagihan ke masyarakat atau pemiliki objek pbb,” sebutnya. 
selain itu, bapenda juga sudah melakukan penghapusan 290 objek pbb di bengkulu utara. penghapusan dilakukan berdasarkan laporan kepala desa dan camat terkait adanya objek pajak ganda atau lahan yang saat ini sudah berstatus fasilitas umum, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai objek pbb. 
“290 tersebut sudah kita hapus, sehingga tidak akan ditagih pbb-nya karena sudah tidak masuk dalam objek pajak,” ucap markisman.
baca juga:miris! 46 anak jadi korban kekerasan asusila di bengkulu utara 
baca juga:menjadi salah satu kaos band dengan grafik terbaik, ini penjelasan tentang kaos band iron maiden
markisman kembali meminta kepala desa sesegera mungkin menagih pbb pada objek pajak yang masih wajib membayar. apalagi desa juga mendapatkan dana insentif atau dana bagi hasil pbb yang masuk dalam item alokasi dana desa (add) setiap tahunnya. 
bahkan ada desa yang memang mendapatkan dana bagi hasil pajak lebih besar dari jumlah pajak yang tertagih setiap tahun. 
“dana pajak terhimpun tersebut juga kembali ke desa dalam bentuk dana pembangunan,” pungkas markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan