Kejari Terima Titipan Pengembalian Uang Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Inpres

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 31 Oct 2024 - 23:03

SERAHKAN UANG: Pihak konsultan pengawas saat menyerahkan pengembalian kerugian negara ke Kajari Kaur.-foto: kejari kaur/koranrb.id-

kejari terima titipan pengembalian uang kasus korupsi pembangunan pasar inpres                             koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur berhasil melakukan upaya pemulihan kerugian negara perkara tindak pidana korupsi pembangunan pasar inpres bintuhan tahun 2022 yang menyebabkan kerugian negara rp 2,6 miliar. 
beberapa waktu lalu, tersangka kasus pembangunan pasar inpres khususnya pihak konsultan pengawas melakukan penitipan pengembalian uang sebesar rp 138 juta. uang tersebut diserahkan langsung ke tim penyidik kejari kaur, lalu dimasukkan ke rekening khusus penampungan kejari kaur di bank bengkulu cabang bintuhan. 
kajari kaur pofrizal, sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar, sh, mh mengatakan, sebagaimana arahan langsung dari kejaksaan agung (kejagung) republik indonesia bahwasanya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi yang harus diprioritaskan adalah pemulihan kerugian negara. 
maka dari itu, pihak konsultan pengawas yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka yakni in (51) peminjam perusahaan cv. tjk mengembalikan kerugian negara sebesar rp 138 juta. pengembalian ini nanti juga akan disampaikan pada saat persidangan tahap kedua yang sekarang sedang dalam pemberkasan. 
“rabu 30 oktober 2024, kita telah terima uang  pengembalian kerugian negara dari pihak konsultan pengawas. sekarang uangnya sudah kita simpan ke rekening khusus," kata bobbi. 
baca juga:waspada daging bangkai dijual di pasaran, ratusan ternak mati mendadak
baca juga:35 lokasi di kabupaten mukomuko terintegrasi qris bank bengkulu
bobbi mengungkapkan, saat ini ketujuh tersangka semua berkasnya sudah p21.  artinya hanya tinggal melengkapi berkas untuk tahap kedua yakni penyerahan ketujuh tersangka dan juga barang bukti kepada penuntut umum. 
persidangan tujuh tersangka akan dilakukan di pengadilan tipikor bengkulu di kota bengkulu. 
"untuk berkas tersangka semuannya sudah p21, sekarang sedang persiapan tahap kedua kemungkinan dalam minggu ini," ujar bobbi.
dijelaskannya, sekarang sudah ada 7 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangunan pasar inpres. semuannya sudah ditahan.
tujuh tersangka yakni ag selaku kepala dinas disperindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), pn selaku pejabat pembuat komitmen (ppk), ml selaku direktur cv. syb, sd selaku peminjam perusahaan cv. syb serta th selaku anggota pokja ukpbj kaur.
selanjutnya, in (51) selaku peminjam perusahaan cv. tjk dan rs (56) wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana.
ketujuh orang ini secara berjamaah melakukan tindak pidana korupsi sejak dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan akhir hingga mengakibatkan kerugian negara sampai rp 2,6 miliar, dan bangunan gagal kontruksi.
"untuk informasi, sekarang sudah ada tujuh orang yang kita tetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi berjemaah ini," beber bobbi. 
baca juga:pemkab rejang lebong denda 1 persen wajib pajak telat bayar pbb-p2 
baca juga:parkir liar dan kios pasar koto jaya akan ditertibkan, kejar target pad
meski demikian, disampaikan bobbi, dalam persidangan nanti kejari kaur sebagai jaksa penuntut umum (jpu) masih akan tetap melakukan penelusuran terkait dengan fakta persidangan. artinya, tidak menutup kemungkinan bakal ada penambahan tersangka, tergantung dengan temuan pada saat persidangan berlangsung. 
"untuk penambahan tersangka itu tidak menutup kemungkinan, tergantung dengan fakta persidangan nanti," sampai bobbi.
diketahui, dari hasil penyidikan, modus yang dilakukan ketujuh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek pasar inpres ini adalah dengan cara melakukan sistem pinjam pakai perusahaan. 
ag selaku kpa meminta sd untuk mengerjakan proyek pembangunan pasar inpres bintuhan dengan komitmen fee  5 persen untuk ag. setuju dengan permintaan ag, sd langsung meminjam cv. syb yang merupakan milik ml dengan perjanjian komitmen fee 1,5 persen dari nilai kontrak.
karena tidak memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengatur dokumen penawaran, keduanya langsung menghubungi th selaku anggota pokja ukpbj kaur. 
lalu dibuatlah dokumen penawaran yang tidak sesuai yaitu tentang personel inti dan peralatan utama. cv syb berhasil mendapatkan proyek pasar inpres bintuhan tanpa harus melalui evaluasi terlebih dahulu. 
proyek pasar inpres bintuhan menelan anggaran kurang lebih rp 3 miliar untuk pembangunannya. dengan anggaran yang cukup besar, para tersangka mengatur tender pengerjaan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kerugian negara dan melawan hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan