4 November 2024 Rapat Konsinyering, Penetapan Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 31 Oct 2024 - 23:12

CEK: Pemantauan langsung alur pelabuhan Pulau Baai oleh APBB, Pelindo, KSOP dan BPKP beberapa waktu lalu. ABDI/RB--

“Dari pihak kita sudah ada satu perusahaan, untuk pelindo sudah ada juga yakni Rukindo, namun belum ketahui perusahaan mana,” terang Sutarman.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai, Muhammad Israyadi SH, MH menerangkan, minggu depan akan diadakan konsinyering penetapan alur pelabuhan Pulau Baai di Kemenhub RI.

Sebagaimana diketahui, konsinyering dilakukan lantaran alur pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu itu sama sekali belum ditetapkan.

“Kan harus ditetapkan alur, minggu depan akan diadakan konsinyering,” ungkap Israyadi.

Lebih lanjut Israyadi mengatakan, setelah konsinyering nantinya akan dilanjutkan dengan Fokus Grup Diskusi (FGD) kemudian akan ditetapkan oleh Kemenhub RI.

“Dan direncanakan, alur masuk akan ditetapkan kedalamannya 6,5 meter,” sampai Israyadi.

Terkait alur yang baru ingin ditetapkan saat ini, Israyadi menerangkan, bahwa dahulunya alur dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun saat ini sudah tidak ada.

“Dan bisa saja dikerjakan oleh swasta atau BUP (Badan Usaha Pelabuhan, red),” sambung Israyadi.

Seperti diketahui, pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai telah disepakati akan membentuk join venture company alias adanya perusahaan bersama yang melakukan pengerukan dan juga memilki izin pengerukan.

Yakni antara pengusaha pemanfaat pelabuhan PT Pelindo Persero dan idealnya ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bengkulu.

“Perkembangannya kita telah sepakat dengan adanya join venture company,” sampai Ketua Asosiasi Perusahaan Batu Bara Bengkulu (APBB) Bengkulu Sutarman saat kegiatan visit Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam visit yang berlangsung diikuti APBB Bengkulu, perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.

Kemudian, perwakilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilyah III Pulau Baai Bengkulu.

Saat disinggung soal keterlibatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam pengerukan alur, Sutarman mengatakan, bahwa sebenarnya keterlibatan BPKP akan dilibatkan pada tahap 5, namun atas permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mereka pada tahap pertama ini.

“Tahap 5 nanti state-nya (BPKP, red), tapi karena pemerintah daerah ingin lebih cepat melibatkan beliau-beliau ini (BPKP, red). Kini masih tahap pertama,” beber Sutarman.

4 november 2024 rapat konsinyering, penetapan pengerukan alur pelabuhan pulau baai                             koranrb.id – untuk menetapkan pengerukan alur pelabuhan pulau baai yang saat ini mengalami pendangkalan pada minus 2 low water spring (lws) akan digelar konsinyering.
terbaru, rapat konsinyering penetapan alur pelabuhan pulau baai, kota bengkulu akan dilakukan 4 november 2024 mendatang.
hal tersebut diungkapkan ketua asosiasi pengusaha batu bara (apbb) provinsi bengkulu, sutarman.
ia menjelaskan bahwa sejumlah tahapan saat ini masih terus dijalankan hingga nantinya rencana pengerukan alur dapat dilakukan.
baca juga:58 gudang distributor diawasi disperindag, 15 belum kantongi perizinan diminta buat tdg lewat oss
baca juga:tingkatkan manfaat kia, dukcapil kota bengkulu gandeng kolam renang panda
"tahapan yang tengah berlangsung di antaranya penetapan alur. di mana rapat konsenyering-nya diagendakan berlangung di jakarta tanggal 4 november 2024," beber sutarman, kamis, 31 oktober 2024.
sutarman membeberkan, bahwa berkaitan dengan penetapan alur ini, tentunya menjadi kewenangan kementerian perhubungan (kemenhub) republik indonesia (ri).
"setelah itu, baru pt. pelabuhan indonesia (persero) selaku pemilik badan usaha pelabuhan (bup) mengajukan konsesi atas wilayah alur yang ditetapkan. itulah nantinya yang menjadi dasar hukum untuk pengusahaan alur pelayaran," terang sutarman.
sejalan dengan hal di atas, sutarman mengatakan, bahwa pihaknya selaku dunia usaha, pada selasa beberapa waktu lalu, tepatnya 29 oktober, telah melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha yang memanfaatkan jasa pelabuhan pulau baai.
baca juga:anggaran pembangunan spam-kobema terserap 92 persen
baca juga:rakor pengendalian inflasi daerah, update data iph minggu ke-4 tahun 2024
"dalam pertemuan itu, kita membahas pembentukan sebuah perusahaan atau lembaga berbadan hukum yang dimiliki para pengusaha di wilayah ke pelabuhanan atau pengusaha pengguna jasa pelabuhan," papar sutarman.
sutarman menambahkan, minggu depan rencananya kembali dilakukan pertemuan, karena para dunia usaha pengguna jasa pelabuhan inilah nantinya sebagai pemilik saham lembaga atau perusahaan berbadan hukum yang didirikan nantinya.
"jadi lembaga atau perusahaan yang didirikan nanti, merupakan milik bersama dan bukan pribadi," tegas sutarman.
lebih lanjut sutarman menyampaikan untuk yang melakukan pengerukan, ada satu calon perusahaan yang sudah mengerucut. di mana perusahaan ini, penawarannya lebih rasional.
baca juga:hasil verifikasi pendaftar pppk tahap i tunggu hasil pleno timsel
baca juga:cegah perburuan liar satwa dilindungi, ini langkah bkhit bengkulu 
"terkait perusahaan pengerukan ini, nantinya juga kita bahas terlebih dengan pelindo pusat," ujar sutarman.
mengingat, dalam upaya pengerukan ini, yang dibahas bukan hanya persoalan dari sisi komersialnya saja, tetapi juga dari sisi teknis.
"mulai dari bagaimana rencana kerjanya, pola kerjanya seperti apa dan persoalan teknis lainnya. ini penting, agar rencana pengerukan terhadap alur itu nantinya, bisa tercapai sebagaimana yang ditargetkan," tutup  sutarman.
diberitakan sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menyatakan akan segera menyurati kementerian perhubungan (kemenhub), hal yang sama juga akan dilakukan oleh asosiasi perusahaan batubara bengkulu (apbb).
langkah ini dilakukan untuk mempercepat penetapan alur pelabuhan pulau baai, kota bengkulu oleh pemerintah pusat. 
lantaran penetapan alur pelabuhan pulau baai ini, masih menunggu konsinyering di kemenhub ri dan berbagai tahapan lainnya.
ketua apbb sutarman mengatakan, bahwa beberapa minggu lalu, pihaknya dan gubernur bengkulu ikut menyampaikan surat kepada kemenhub ri agar mempercepat penetapan alur pelabuhan.
“kami (apbb, red) dan pemda ditandatangani gubernur menyampaikan ke kementerian agar mempercepat penetapan alur pelayaran ini,” ungkap sutarman.
dikarenakan, penetapan alur pelabuhan tersebut menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti pengerukan alur yang sudah mengalami pendangkalan hingga 2 low water spring (lws) pada beberapa titik alur pelabuhan.
saat dikonfirmasi, apakah pihak asosiasi dan pt. pelabuhan indonesia (pelindo) telah menunjuk perusahaan pengurakan alur pelabuhan pelayaran itu.
sebagaimana, diketahui masing-masing pihak telah sepakat dengan menggunakan sistem joint venture company.
“dari pihak kita sudah ada satu perusahaan, untuk pelindo sudah ada juga yakni rukindo, namun belum ketahui perusahaan mana,” terang sutarman.
sebelumnya, kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) kelas iii pulau baai, muhammad israyadi sh, mh menerangkan, minggu depan akan diadakan konsinyering penetapan alur pelabuhan pulau baai di kemenhub ri.
sebagaimana diketahui, konsinyering dilakukan lantaran alur pelabuhan pulau baai kota bengkulu itu sama sekali belum ditetapkan.
“kan harus ditetapkan alur, minggu depan akan diadakan konsinyering,” ungkap israyadi.
lebih lanjut israyadi mengatakan, setelah konsinyering nantinya akan dilanjutkan dengan fokus grup diskusi (fgd) kemudian akan ditetapkan oleh kemenhub ri.
“dan direncanakan, alur masuk akan ditetapkan kedalamannya 6,5 meter,” sampai israyadi.
terkait alur yang baru ingin ditetapkan saat ini, israyadi menerangkan, bahwa dahulunya alur dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (apbn), namun saat ini  sudah tidak ada. 
“dan bisa saja dikerjakan oleh swasta atau bup (badan usaha pelabuhan, red),” sambung israyadi. 
seperti diketahui, pengerukan alur pelabuhan pulau baai telah disepakati akan membentuk join venture company alias adanya perusahaan bersama yang melakukan pengerukan dan juga memilki izin pengerukan.
yakni antara pengusaha pemanfaat pelabuhan pt pelindo persero dan idealnya ada badan usaha milik daerah (bumd) bengkulu.
“perkembangannya kita telah sepakat dengan adanya join venture company,” sampai ketua asosiasi perusahaan batu bara bengkulu (apbb) bengkulu sutarman saat kegiatan visit rabu, 23 oktober 2024.
dalam visit yang berlangsung diikuti apbb bengkulu, perwakilan dinas perhubungan (dishub) provinsi bengkulu, kepala badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu.
kemudian, perwakilan pt. pelabuhan indonesia (pelindo), serta kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop) wilyah iii pulau baai bengkulu.
saat disinggung soal keterlibatan perwakilan bpkp provinsi bengkulu dalam pengerukan alur, sutarman mengatakan, bahwa sebenarnya keterlibatan bpkp akan dilibatkan pada tahap 5, namun atas permintaan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mereka pada tahap pertama ini.
“tahap 5 nanti state-nya (bpkp, red), tapi karena pemerintah daerah ingin lebih cepat melibatkan beliau-beliau ini (bpkp, red). kini masih tahap pertama,” beber sutarman.
dalam kegiatan visit diketahui alur pelabuhan pulau baai semakin mendangkal, saat ini pendangakalan sudah berada pada minus 2 low water spring (lws) yang sebelumnya 3-4 lws.
ketua apbb, sutarman menerangakan dari visit yang dilakukan dengan pihak-pihak di atas, kedalaman alur pelabuhan sudah memperihatinkan. 
lantaran, saat ini kedalaman pada beberapa titik sudah ada yang berada pada minus 2 lws. 
“kita visit tadi, pada beberapa titik itu kedalaman alur sudah minus 2 (lws, red),” ungkap sutarman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan