RAPBD 2024 Mulai Dibahas di Tingkat Komisi, Program Makan Siang Gratis jadi Catatan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 05 Nov 2024 - 23:15

FOKUS: Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin--ABDI/RB

“Tadi sudah dibahas, dan lanjut pada tahap berikutnya,” sampai Nandar.

Lebih lanjut, Nandar mewakili Plt. Gubernur Bengkulu mengatakan, bahwa selanjutnya merupakan kewenangan dari para dewan Provinsi Bengkulu untuk membahas lebih lanjut.

“Ini akan dibahas mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD,” sampai Nandar.

Nandar berharap seluruh poin yang termuat pada RAPBD TA 2025 yang talah disampaikan dapat memperjelas beberapa permasalahan.

“Namun, jika masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan hati, kiranya dewan terhormat dapat memakluminya,” sampai Nandar.

rapbd 2024 mulai dibahas di tingkat komisi, program makan siang gratis jadi catatan                            bengkulu, koranrb.id - rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025 hari ini mulai dibahas di tingkat komisi dprd provinsi bengkulu.
meskipun demikian ada beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi, diantaranya terkait sinkronisasi rapbd dengan program pusat.  
"kami mengingatkan, agar dalam pembahasan rapbd tahun depan, tetap menyinkronkan dengan agenda dan program nasional," ungkap ketua fraksi golkar dprd provinsi bengkulu, mahdi husen, sh, selasa, 5 november 2024. 
diketahui, program makan siang gratis yang dicanangkan presiden dan wakil presiden ri, prabowo subianto-gibran rakabuming raka.
baca juga:lama terbengkalai, pembangunan pukesmas kampung bali dilanjutkan, januari 2025 dilelang
"kalau memang sudah tertuang dalam apbn, harus menjadi perhatian kita untuk menyesuaikan di tingkat daerah," ucap mahdi
lebih lanjut, mahdi mengatakan, bahwa pemerintah daerah (pemda) juga dinilai perlu berkoordinsi dengan pemerintah pusat, terkait realisasi program makan siang gratis tersebut.
“pada realisasinya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran bersumber apbn sekitar rp71 triliun.
untuk penyesuaiannya tentu kita harus berkoordinasi dengan pusat,” ungkap mahdi.
baca juga:lpk kaizu hamagi gakkou bengkulu jalin kerja sama dengan pemprov bengkulu dalam pendirian pusat pelatihan 
mahdi menambahkan, pemerintah daerah tentunya memiliki tanggung jawab besar untuk turut menyukseskan program nasional. 
namun jangan pula nantinya malah menjadi beban daerah, jadi harus dikaji secara matang juga.
“akhir kata kita dari fraksi golkar pada prinsipnya setuju rapbd ta 2025 dibahas," kata mahdi.
sementara itu, asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi bahwa seluruh fraksi menyetujui raperda tentang rapbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
baca juga:ini alasan pkl enggan jualan di dalam pasar panorama
“tadi sudah dibahas, dan lanjut pada tahap berikutnya,” sampai nandar.
lebih lanjut, nandar mewakili plt. gubernur bengkulu mengatakan, bahwa selanjutnya merupakan kewenangan dari para dewan provinsi bengkulu untuk membahas lebih lanjut.
“ini akan dibahas mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib dprd,” sampai nandar.
nandar berharap seluruh poin yang termuat pada rapbd ta 2025 yang talah disampaikan dapat memperjelas beberapa permasalahan.
“namun, jika masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan hati, kiranya dewan terhormat dapat memakluminya,” sampai nandar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan