DPRD Kepahiang Sepakat Pecat Kades Tanjung Alam, Nikahi Janda

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:49

DPRD: Hearing dilakukan DPRD Kepahiang bersama BPD dan perwakilan warga Desa Tanjung Alam di gedung Banggar DPRD Kepahiang, kemarin.--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

"Pengakuan dari Kades langsung sudah ada. Kita juga berharap, dengan sikap DPRD sesuai hasil hearing tadi (kemarin,red), segera ada putusan Pemkab. Dalam hal ini, putusan pemecatan Kades secara tak hormat secara resmi,’’ sampai Rahadi.

Dia khawatir jika pemkab tak segera mengambil sikap akan ada gejolak di kalangan masyarakat.

"Warga desa menunggu hasil putusan ini. Saya tak tahu jika kemudian putusan Pemkab Kepahiang, tak sesuai dengan laporan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bisa saja akan ada aksi, karena warga sudah kecewa,’’ ucap Rahadi.

Sesuai dengan surat BPD Tanjung Alam nomor 003/BPD/TA/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga.

Pada surat berkop BPD yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut Feri Marzoni dari jabatan Kepala Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas.

Atau meminta Feri Marzoni segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai Kades Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas.

Disusul oleh desakan dari Lembaga Adat Desa (LAD) Tanjung Alam. Di dalam surat berisi sangat jelas, yakni permintaan kepada bupati agar segera merealisasikan pemberhentian jabatan terhadap Kades Tanjung Alam.

Dasarnya, LAD berpegang pada tuntutan warga desa yang diteruskan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 22 Oktober 2024.

LAD berpandangan Kades Tanjung Alam telah melanggar norma agama dan norma adat Desa Tanjung Alam.

Ada 4 poin yang dianggap membuat Kades layak diberhentikan. Pertama, Kades telah melanggar UU RI No 6 tahun 2024 ayat 4 huruf C yang berbunyi "Kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Huruf M yang berbunyi "Kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat".

Kedua, Kades dianggap telah melanggar Perda Kabupaten Kepahiang tentang adat nomor 11 tahun 2016.

dprd kepahiang sepakat pecat kades tanjung alam, nikahi janda                             kepahiang,koranrb.id - satu poin penting dihasilkan dalam hearing menindaklanjuti laporan masyarakat desa tanjung alam kecamatan ujan mas di ruang banggar dprd kabupaten kepahiang, rabu 6 november 2024. 
dihadiri badan permusyawaratan desa (bpd) tanjung alam dan perwakilan warga desa tanjung alam, dprd secara kelembagaan sepakat dilakukan pemecatan terhadap kades tanjung alam, feri marzoni seperti yang diinginkan warga sebagaimana laporan bpd. 
dibacakan pimpinan rapat, wakil ketua i dprd kepahiang bambang asnadi menyatakan persetujuan dewan (pemecatan kades) diberikan dengan catatan tegas. 
jika telah mendapat pembuktian secara konkrit dari pihak terkait, dalam hal ini, inspektorat, dinas pmd, lembaga adat dan pihak lainnya.  dprd akan menyampaikan rekomendasi pemberhentian kepada bupati, jika kepala desa terbukti bersalah. 
baca juga:bawaslu bengkulu tengah selidiki dugaan asn tak netral
baca juga:tokoh masyarakat mukomuko dukung romer di pilgub bengkulu 2024 
"dalam menindaklanjuti laporan warga tanjung alam ini, kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.  lembaga dprd akan memutuskan mengusulkan pemberhentian kades tanjung alam. dalam tanda kutip, jika telah ada pembuktian secara konkrit dari pihak terkait. kalau sudah dibuktikan benar oleh inspekstorat dan pmd dan lainnya," kata bambang. 
ikut serta dalam hearing, inspektur pembantu (irban) wilayah ii inspektorat daerah kabupaten kepahiang, neki budiman, se, mm menegaskan dalam tindaklanjut dengan pemeriksaan yang dilakukan selama ini sama sekali tak ada kepentingan apapun. termasuk kepentingan politis. 
pihaknya juga menargetkan menuntaskan pemeriksaan hingga memutuskan hasil telaah tim pada 15 november 2024. ‘’tak ada unsur politis dan kepentingan di sini," tegas neki. 
sejauh ini, inspektorat telah memeriksa 11 orang terkait laporan warga desa tanjung alam. mulai dari kades, bpd, wakil masyarakat yang menandatangani.
"untuk diketahui, bukan domain kami ambil putusan. agenda selanjutnya, pemeriksaan dan keterangan terhadap lembaga adat," terang neki. 
sementara itu, ketua bpd rahadi mewakili warga desa puas dengan sikap dprd kepahiang. 
dia menyampaikan, masyarakat sudah tak mau lagi dipimpin oleh kades tanjung alam saat ini.
baca juga:ada misi khususkah? dpd ri sambangi kesbangpol kepahiang di momen pilkada
baca juga:bulog tambah stok 500 ton beras untuk tiga kabupaten
"pengakuan dari kades langsung sudah ada. kita juga berharap, dengan sikap dprd sesuai hasil hearing tadi (kemarin,red), segera ada putusan pemkab. dalam hal ini, putusan pemecatan kades secara tak hormat secara resmi,’’ sampai rahadi. 
dia khawatir jika pemkab tak segera mengambil sikap akan ada gejolak di kalangan masyarakat.
"warga desa menunggu hasil putusan ini. saya tak tahu jika kemudian putusan pemkab kepahiang, tak sesuai dengan laporan yang sudah kami sampaikan sebelumnya. bisa saja akan ada aksi, karena warga sudah kecewa,’’ ucap rahadi. 
sesuai dengan surat bpd tanjung alam nomor 003/bpd/ta/2024 tertanggal 28 oktober 2024, berisi 2 poin penting terkait tuntutan warga. 
pada surat berkop bpd yang ditandatangani perwakilan warga itu, berisi menuntut feri marzoni dari jabatan kepala desa tanjung alam kecamatan ujan mas.
atau  meminta  feri marzoni segera mengundurkan diri dengan ikhlas dari jabatannya sebagai kades tanjung alam kecamatan ujan mas. 
baca juga:massa segel ruang kerja, dewan janji panggil plt bupati lebong 
baca juga: 2025, bappeda kepahiang berganti nama jadi baperinda 
disusul oleh desakan dari lembaga adat desa (lad) tanjung alam. di dalam surat berisi sangat jelas, yakni permintaan kepada  bupati agar segera merealisasikan pemberhentian jabatan terhadap kades tanjung alam.
dasarnya, lad berpegang pada tuntutan warga desa yang diteruskan ke badan permusyawaratan desa (bpd) tertanggal 22 oktober 2024.
lad berpandangan kades tanjung alam telah melanggar norma agama dan norma adat desa tanjung alam. 
ada 4 poin yang dianggap membuat kades layak diberhentikan. pertama, kades telah melanggar uu ri no 6 tahun 2024 ayat 4 huruf c yang berbunyi "kades berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
huruf m yang berbunyi "kades berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat". 
kedua, kades dianggap telah melanggar perda kabupaten kepahiang tentang adat nomor 11 tahun 2016. 
ketiga, kades telah berbuat asusila dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan dengan seorang perempuan warga desa tanjung alam yang telah diakui oleh yang bersangkutan. 
keempat, kades dianggap tidak dapat menjadi contih teladan bagi warga desa tanjung alam.  
di dalam surat tersebut, lda tanjung alam juga melampirkan salinan surat tuntutan warga dan daftar tanda tangan dukungan warga desa. 
diketahui, usai membuat geger warga dengan 'ada main' dengan wanita di desa yang sudah berstatus janda. belakangan, kades memenuhi desakan pihak keluarga wanita dengan bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan membayar rp10 juta dan menikahi secara resmi.  
karena ini pula, kades diketahui melakukan pengurusan izin poligami resmi ke pengadilan negeri (pn) kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan