Sistem Penggunaan Anggaran jadi Penyebab Serapan Dana BOK Minim

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 12 Nov 2024 - 22:11

SEPI: Salah satu puskesmas di Kabupaten Mukomuko--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Hal ini dikarenakan kader puskesmas merasa keberatan menjalankan program tersebut karena dinilai upah yang diterima tidak sepadan.

Kader puskesmas tidak mau memasak bahan makan untuk PMT. Apalagi setelah dimasak, kader diharuskan mengantar ke rumah masing-masing penerima manfaat.

“Untuk PMT ini masing-masing puskesmas memiliki anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung jumlah penerima manfaat. Namun karena anggaran yang tidak sesuai menurut kader, maka kegiatan ini juga tidak berjalan,” sampainya.

Kendati demikian Hevta mengatakan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di 17 puskesmas masih tetap normal.

Sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersumber dari dana BOK tetap ada yang berjalan, salah satunya program PMT berbahan pangan lokal khusus balita.

Kemudian, berbagai pelayanan kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.

“Mulai dari kegiatan upaya deteksi dini, preventif, respon berbagai penyakit, pemberian insentif UKM, kegiatan penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, dan manajemen puskesmas. Semua kegiatan ini berjalan,” demikian Hevta

sistem penggunaan anggaran jadi penyebab serapan dana bok minim                            mukomuko,koranrb.id –  tahun anggaran 2024 tak sampai 2 bulan lagi, berakhir. namun hingga memasuki pertengahan november 2024 atau triwulan 4 tahun ini, serapan dana bantuan operasional kesehatan (bok) di 17 puskesmas di kabupaten mukomuko masih sangat minim. 
berdasarkan data dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko, tercatat realisasi penggunaan dana bok pada triwulan ke 4 baru diangka 30,86 persen, atau sekitar rp4,1 miliar dari total alokasi anggaran yang diterima kabupaten  mukomuko rp13,3 miliar. 
minimnya serapan anggaran ini, dinkes mukomuko berdalih lantaran banyak perubahan dalam sistem penggunaan dana bok.
baca juga:dua pelaku illegal logging ditangkap tim patroli bbtnks di kawasan hutan lindung wilayah rejang lebong
baca juga:6 perkara dihentikan secara restorative justice, januari hingga november 2024
"kami akui realisasi dana bok pada triwulan 4 ini masih rendah. selain penggunaan dana lambat dimulai, yaitu di bulan mei 2024, juga dipengaruhi adanya perubahan sistem penggunaan anggaran. ini membuat pihak puskesmas enggan menggunakan angaran tersebut,” kata pengelola program bok dinkes kabupaten mukomuko, hevta.
hevta menjelaskan, perubahan sistem itu berkaitan standar biaya umum (sbu) daerah. sebelumnya dalam penggunaan dana bok di rincian belanja terdapat biaya transportasi yang diatur dalam sbu. tapi untuk saat tidak lagi diakomodir dalam sbu daerah.
"dari pada petugas mengembalikan uang tersebut, maka dari itu mereka enggan  menggunakan anggaran tersebut," ujarnya.
dipaparkan hevta, di dalam ketentuan penggunaan dana bok, biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar rp175.000 per orang dengan jarak tempuh minimal 8 jam.
jika perjalanan dinas di bawah 8 jam, maka akan diberikan uang transportasi rp25.000. sedangkan di sbu daerah tidak mengatur mengenai biaya transportasi apabila tidak memenuhi 8 jam. tentu jika hal tersebut dipaksakan akan menjadi temuan bpk nantinya.
baca juga:soal upah buruh, fspmi datangi disnakertrans mukomuko
baca juga:usulan perhutanan sosial mukomuko tunggu persetujuan menteri
"masalahnya, perjalanan dinas pihak puskesmas, kebanyakan tidak memenuhi 8 jam. jarak antar desa dan ketempat lainnya hanya beberapa jam saja. maka dari itu mereka tidak ingin mengambil risiko,” terang hevta.
selain permasalahan sbu transportasi, dijelaskan hevta, program pemberian makanan tambahan (pmt) untuk pencegahan stunting juga tidak berjalan. 
hal ini dikarenakan kader puskesmas merasa keberatan menjalankan program tersebut karena dinilai upah yang diterima tidak sepadan. 
kader puskesmas tidak mau memasak bahan makan untuk pmt. apalagi setelah dimasak, kader diharuskan mengantar ke rumah masing-masing penerima manfaat.
“untuk pmt ini masing-masing puskesmas memiliki anggaran rp100 juta hingga rp200 juta, tergantung jumlah penerima manfaat. namun karena anggaran yang tidak sesuai menurut kader, maka kegiatan ini juga tidak berjalan,” sampainya.
baca juga:hasil sidak bpom, disperindagkop akan tindak 8 toko jual produk kadaluwarsa di mukomuko
baca juga: butuh minimal 15 unit, rsud mukomuko berencana tambah mesin cuci darah 2025 mendatang
kendati demikian hevta mengatakan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di 17 puskesmas masih tetap normal.
sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersumber dari dana bok tetap ada yang berjalan, salah satunya program pmt berbahan pangan lokal khusus balita. 
kemudian, berbagai pelayanan kesehatan untuk penurunan angka kematian ibu (aki) dan angka kematian bayi (akb), serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.
“mulai dari kegiatan upaya deteksi dini, preventif, respon berbagai penyakit, pemberian insentif ukm, kegiatan penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan tpmd dalam pelayanan program prioritas, dan manajemen puskesmas. semua kegiatan ini berjalan,” demikian hevta

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan