Usulan Disetujui Komisi II, Anggaran Ganti Rugi Lahan Fasum Rp2,4 Miliar Akan Digunakan Perkim untuk Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:24

PROYEK: Nantinya jalan nasional ini akan dialihkan untuk proyek perluasan Bandara Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

usulan disetujui komisi ii, anggaran ganti rugi lahan fasum rp2,4 miliar akan digunakan perkim untuk ini                            koranrb.id – ganti rugi lahan fasiltas umum (fasum) program yang direncanakan pada 2025 mendatang telah diusulkan.
usulan disampaikan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperkim) kabupaten mukomuko dalam anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
hal tersebut disampaikan kepala dinas perkim kabupaten mukomuko suryanto s.pd, m.si. 
ia mengatakan, usulan anggaran tersebut untuk pengadaan tanah yang akan dibangunkan fasilitas umum.
baca juga: irigasi sayap kiri bendung manjunto ditutup 1 bulan, petani diarahkan tanam palawija 
baca juga:penanganan narkoba gagal, alasan kesbangpol terganjal payung hukum
seperti kepentingan perluasan tanah bandara atau pembebasan tanah warga sepanjang jalan baru, yang menjadi jalur alternatif pemindahan jalan untuk kepentingan keamanan penerbangan.
“projek perluasaan bandara ini untuk ganti ruginya menjadi wewenang kami dalam pengadaan tanah sebagai jalan alternatif nantinya.
di mana jika tidak ada halangan diawal tahun 2025 sudah bisa kita mulai,” kata suryanto.
tidak hanya itu, suryanto juga menyampaikan anggaran tersebut juga akan digunakan dinas perkim untuk pembebasan tanah tempat pembuangan akhir (tpa) sampah di desa sibak, kecamatan ipuh.
baca juga:bsi kembali tawarkan kemudahan beribadah haji program abatana
baca juga:usulan 10 opd anggaran rp445 miliar dipangkas komisi iii dprd mukomuko 
selain itu juga pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tradisional modern (ptm). 
karena baik pembangunan tpa dan ptm sudah disampaikan oleh dinas teknis terkait bawasanya, tinggal menunggu lahan saja.
“untuk usulan kami, sudah dibahas di komisi ll dprd mukomuko, dan disetujui rp2,4 miliar dan sudah masuk dalam rapbd 2025. tinggal lagi memasuki pembahasan di badan anggaran (banggar) apakah anggaran akan tetap atau kembali berkurang atau bisa ditambah kembali,” sampainya.
lanjut suryanto, sebelumnya perkim mengusulkan rp2,5 miliar karena ada perampingan usulan menjadi rp 2,4 miliar.
sudah dituangkan dalam rapbd 2025 untuk membayar ganti rugi lahan fasum.
baca juga:penetapan umk mukomuko tahun 2025 tunggu ump, kenaikan upah jadi harapan 
baca juga:ketua dprd dan pjs bupati mukomuko sidak pt sap 
pengurangan usulan dilakukan sesuai dengan pagu perjalanan dinas dalam daerah. dimana belanja bbm harus sesuai hasil lhp bpk tahun 2023 dan peraturan bupati nomor 5 tahun 2024.
“untuk belanja bbm ini kita memang harus sesuai hasil lhp bpk tahun 2023 dan peraturan bupati nomor 5 tahun 2024. tidak hanya dinas perkim namun ada juga beberapa kegiatan di opd yang bermitra dengan komisi ii dprd mukomuko yang dikurangi anggaran kegiatannya untuk perjalanan dinas dalam daerah,” jelasnya.
sementara itu ketua komisi ll alfian membenarkan, untuk porsi rapbd 2025 dinas perkim terkait ganti rugi lahan fasum sudah rampung ditingkat komisi ll. 
sehingga pembahasan akan berlanjut ke banggar. untuk di banggar jumlah nominal yang telah dibahas masih bisa berubah sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan prioritas daerah. 
yang pastinya untuk pembahasan di komisi ll sudah rampung dan berkaitan dengan usulan program yang disampaikan komisi ll dprd mukomuko sangat mendukung.
“untuk porsi anggaran bisa saja bertambah, dan bisa juga berkurang kembali, semua dilihat dari program prioritas daerah. yang pastinya kami siap bersinergi dalam membangun daerah, dan apa yang kami bahas di komisi ll sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan