Ada Sanksi dan Tim Awasi Penerapan UMK Rp 2,7 Juta

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 01 Dec 2023 - 23:00

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu, Firman Romzi--

ada sanksi dan tim awasi penerapan umk rp 2,7 juta                             koranrb.id – upah minimum kota (umk) rp 2,7 juta bagi pekerja di kota bengkulu 2024 mendatang, akan diterapkan sejak 1 januari.
untuk memastikan penerapan umk yang naik rp 99 ribu itu, pasalnya dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu akan membentuk tim pengawasan. tim ini akan melakukan pengawasan agar setiap perusahan menerapkan umk untuk setiap pekerja.
baca juga:spsi benteng tolak kenaikan umk 2024
“tentu, karena setiap perusahaan harus melakukan memberikan gaji sesuai dengan umk yang berlaku,” sebut kepala dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu, firman romzi. 
firman menyakini penerapan umk per 1 januari mendatang dapat meningkatkan kesejahteraaan pekerja di kota bengkulu. dan pemerintah kota (pemkot) dapat menegakkan peraturan dan adil untuk pekerja.
“untuk umk baru diangka rp 2,7 juta, dan per januari sudah harus diterapkan disetiap perusahaan dikawasan kota bengkulu. meskipun naik rp 99 ribu, tapi ini sangat dinantikan oleh pekerja, jadi harapannya, kesejahteraan meningkat,” ungkap firman.
baca juga:umk naik rp 99 ribu dongkrak semangat kerja, ujang: lumayanlah 
firman menegaskan, ada temuan perusahaan yang tidak menerapkan umk, akan disanksi.
“pasti kita akan tegur, dan pastinya bila tidak ditanggapi, sanksi-sanksi yang berjenjang akan diterapkan sampai perusahaan menerapkan umk tersebut,” ujar firman.
firman berharap, pekerja dapat secara aktif membuat laporan saat ada perusahaan yang tidak menerapkan umk pada gaji pekerja.
“tentu posko pengaduan tetap terbuka dari disnaker, ini dilakukan agar melindungi pihak pekerja dan perusahaan,” ungkap firman.
baca juga:kepahiang tak bisa tentukan umk 
sementara itu, asisten i setda kota bengkulu, eko agusrianto menjelaskan, pekerja harus tetap menjaga komunikasi dengan serikat pekerja atau buruh agar saat terjadi beberapa persoalan, mendapatkan penyelesaian.
“harusnya, pekerja punya perkumpulan serikat pekerja, ini sangat penting, mungkin apabila ada masalah dengan perusahaan, serikat pekerja akan bertindak sebagai pendamping,” ungkap eko.
eko berharap, baik serikat pekerja dan anggota-anggotanya dapat melaporkan kepada disnaker kota bengkulu tentang penerapan umk di kota bengkulu.
baca juga:besaran umk kepahiang, disnakertrans tunggu keputusan provinsi bengkulu 
“karena harus ada laporan, jadi mohon bagi pekerja dan serikat bisa secara aktif berkomunikasi kepada pemkot agar umk 2024 dapat diterapkan,” tutupnya.(dna)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 2 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan