Perlu Tahu, Ini Lembaga yang Bisa Melakukan OTT, Berikut Juga dengan prosedur yang Dilakukan Dalam OTT

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 24 Nov 2024 - 21:00

Di Indonesia, Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana--

KORANRB.ID - Di Indonesia, Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara langsung dan di tempat kejadian.

Namun Untuk memberi kejelasan siapa yang berwenang melakukan OTT KORANRB.ID telah menghimpun lembaga yang di perbolehkan melakukan OTT.

Beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan OTT adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan OTT dalam hal tindak pidana korupsi. KPK sering kali melakukan OTT terhadap pejabat publik, anggota DPR, atau pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. KPK memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan secara langsung di lapangan.

2. Polisi (Polri)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga memiliki kewenangan untuk melakukan OTT terkait berbagai tindak pidana, seperti narkotika, perdagangan manusia, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Polisi dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti yang ada di lapangan atau berdasarkan hasil penyelidikan.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN memiliki kewenangan khusus untuk melakukan OTT terkait dengan tindak pidana narkotika. Mereka berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba.

4. Jaksa (Kejaksaan)

Kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, juga dapat melakukan OTT jika ada indikasi tindak pidana yang melibatkan pejabat atau pihak lainnya yang sedang dalam proses penyidikan dan pemeriksaan.

5. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

perlu tahu, ini lembaga yang bisa melakukan ott, berikut juga dengan prosedur yang dilakukan dalam ott                            koranrb.id - di indonesia, operasi tangkap tangan (ott) adalah tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara langsung dan di tempat kejadian. 
namun untuk memberi kejelasan siapa yang berwenang melakukan ott koranrb.id telah menghimpun lembaga yang di perbolehkan melakukan ott.
beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan ott adalah:
1. komisi pemberantasan korupsi (kpk)
kpk memiliki kewenangan untuk melakukan ott dalam hal tindak pidana korupsi. kpk sering kali melakukan ott terhadap pejabat publik, anggota dpr, atau pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. kpk memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan secara langsung di lapangan.
2. polisi (polri)
kepolisian republik indonesia (polri) juga memiliki kewenangan untuk melakukan ott terkait berbagai tindak pidana, seperti narkotika, perdagangan manusia, penipuan, dan tindak pidana lainnya. polisi dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti yang ada di lapangan atau berdasarkan hasil penyelidikan.
baca juga:sejarah kaca, ternyata dulu adalah senjata
baca juga:mengandung zat beracun! berikut 5 fakta unik bunga foxglove
3. badan narkotika nasional (bnn)
bnn memiliki kewenangan khusus untuk melakukan ott terkait dengan tindak pidana narkotika. mereka berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
4. jaksa (kejaksaan)
kejaksaan, dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, juga dapat melakukan ott jika ada indikasi tindak pidana yang melibatkan pejabat atau pihak lainnya yang sedang dalam proses penyidikan dan pemeriksaan.
5. direktorat jenderal pajak (djp)
dalam kasus pelanggaran pajak yang serius, seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen perpajakan, djp dapat melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan izin pihak berwenang, meskipun biasanya penindakan lebih banyak dilakukan melalui penyidikan dan proses hukum lainnya.
untuk melakukan ott ada hal yang perlu diketahui seperti regulasi hukum yang mengatur oprasi ini secara legal.
• undang-undang nomor 30 tahun 2002, pasal 12 yang memberikan wewenang kepada kpk untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan 
• undang-undang nomor 19 tahun 2019, pasal 38 yang menyatakan bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berlaku juga bagi kpk 
• pasal 1 angka 19 kuhap yang mengatur mengenai tertangkap tangan
pasal-pasal tersebutlah yang mengatur dilakukanya secara legal oprasi tangkap tangan.
meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan ott, prosedur dan mekanisme pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
biasanya, untuk melaksanakan ott, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan izin dari pengadilan atau atasan terkait, dan tindakan ott harus didasarkan pada bukti yang cukup untuk mendukung adanya tindak pidana.
baca juga:mengandung zat beracun! berikut 5 fakta unik bunga foxglove
baca juga:cara memandikan kucing agar tidak ngamuk, simak tips berikut
prosedur ott harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak tersangka. berikut adalah prosedur ott yang wajib diketahui:
1. adanya bukti yang cukup
sebelum melakukan ott, aparat penegak hukum (baik kpk, polri, bnn, kejaksaan, dan lainnya) harus memiliki bukti awal yang cukup yang menunjukkan bahwa seseorang sedang melakukan atau baru saja melakukan tindak pidana.
bukti tersebut bisa berupa informasi dari saksi, penyelidikan sebelumnya, atau bukti lain yang mengarah pada tindak pidana.
2. penyelidikan dan pemantauan
biasanya, ott tidak dilakukan secara mendadak tanpa persiapan. sebelumnya, terdapat penyelidikan dan pemantauan terhadap aktivitas tersangka. ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi atau hampir terjadi.
misalnya, dalam kasus korupsi, kpk akan mengumpulkan bukti terkait transaksi yang mencurigakan.
3. izin atau perintah dari pimpinan
untuk melakukan ott, aparat penegak hukum biasanya memerlukan izin atau perintah dari pimpinan lembaga yang berwenang atau pengadilan, tergantung pada jenis kasus dan lembaga yang melaksanakan ott. misalnya:
baca juga:berikut 15 cara efektif menghilangkan kantung mata secara alami
baca juga:cara memandikan kucing agar tidak ngamuk, simak tips berikut
kpk: harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan kpk.
polri: dalam beberapa kasus, polri dapat melakukan ott berdasarkan kewenangan langsung, meskipun tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
bnn atau kejaksaan: dapat melibatkan izin dari atasan terkait atau pengadilan untuk penggeledahan dan penangkapan.
4. penangkapan dan penggeledahan
saat ott dilaksanakan, penangkapan dilakukan segera setelah pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. jika perlu, penggeledahan dapat dilakukan pada tempat tinggal, kantor, atau kendaraan pelaku untuk mencari bukti tambahan yang relevan dengan kasus tersebut.
prosedur penggeledahan: penggeledahan harus dilakukan dengan surat perintah yang sah, dan dihadiri oleh saksi, serta harus memperhatikan hak-hak privasi tersangka. penggeledahan yang tidak sah bisa menjadi alasan bagi pembelaan hukum pelaku.
5. pemberian hak-hak tersangka
setiap orang yang ditangkap dalam ott memiliki hak-hak tertentu, seperti:
hak untuk diberitahukan tentang alasan penangkapan.
hak untuk didampingi oleh pengacara.
hak untuk tidak disiksa dan diberikan perlakuan yang manusiawi.
baca juga:menilik 5 serangga bioluminesensi, bisa mengeluarkan cahaya
baca juga:romer tetap jadi peserta pilgub, ini penjelasan kpu provinsi bengkulu 
hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dalam waktu yang wajar setelah penangkapan.
6. pencatatan dan dokumentasi
semua proses dalam ott, seperti penangkapan, penggeledahan, serta bukti yang ditemukan, harus dicatat dan didokumentasikan dengan cermat dan jelas. ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.
7. penahanan (jika diperlukan)
setelah penangkapan, penahanan terhadap tersangka bisa dilakukan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. penahanan ini dilakukan dengan izin dari penyidik atau pengadilan, tergantung pada jenis tindak pidana yang disangkakan.
8. penyidikan dan proses hukum lanjutan
setelah ott, penyidikan harus dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan memastikan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan kasus ke proses peradilan. penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta mengumpulkan bukti lainnya.
9. pelaporan kepada pengadilan
dalam waktu yang sudah ditentukan (biasanya 24 jam setelah penangkapan), aparat penegak hukum harus melaporkan penangkapan tersebut kepada pengadilan untuk mendapatkan izin penahanan. jika proses ini tidak dilakukan sesuai aturan, penangkapan bisa dianggap tidak sah dan bukti yang diperoleh bisa dibatalkan.
10. prinsip proportionalitas dan kewajaran
semua tindakan selama ott harus dilakukan dengan prinsip kewajaran dan proportionalitas, artinya tindakan penegakan hukum tidak boleh berlebihan atau melanggar hak-hak individu. setiap langkah harus dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti yang sah dan menghormati hak asasi manusia.
baca juga:pencalonan romer dipastikan tetap berlanjut, dukungan semakin solid! ini penjelasan tim romer
baca juga:mirip bunga kembang sepatu! berikut 5 fakta sleeping mallow
11. tindak lanjut dan persidangan
setelah penyidikan selesai dan bukti cukup, kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. tersangka akan dihadapkan pada sidang yang mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk membela diri.
hal-hal yang harus diperhatikan dalam ott
kewenangan dan batasan hukum: setiap lembaga memiliki batasan kewenangan dalam melakukan ott, yang harus dipatuhi agar tidak terjadi pelanggaran prosedur.
keterlibatan saksi: penggeledahan atau penangkapan harus disaksikan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, untuk menjamin transparansi.
pemberitahuan kepada keluarga: jika memungkinkan, pemberitahuan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka harus dilakukan untuk menghormati hak-hak tersangka.
prosedur ott yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan sah dan tidak melanggar hak-hak tersangka, serta dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.