Surati BKN, Bawaslu Bengkulu Tengah Rekom ASN Tidak Netral Diberikan Sanksi

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 24 Nov 2024 - 22:29

ASN saat dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.--jeri/rb

surati bkn, bawaslu bengkulu tengah rekom asn tidak netral diberikan sanksi                            koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu tengah bersurat ke badan kepegawaian negara (bkn) terkait rekomendasi memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah.
asn tersebut telah melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten bengkulu tengah. 
komisioner bawaslu bengkulu tengah, roni marzuki mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat pleno terkait keputusan pelanggaran netralitas asn yang dilakukan oleh 6 asn di lingkungan pemkab bengkulu tengah. 
dari rapat pleno yang dilaksanakan telah ditetapkan jika temuan nomor: 02/reg/tm/pb/kab/07.10/xi/2024 tidak terbukti pelanggaran dalam undang-undang pemilihan, namun diduga telah terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya menyangkut asn. 
baca juga:jembatan dusun sawah tetap aman dilintasi, warga pasang jembatan darurat berbahan bambu
baca juga:tbs kelapa sawit stabil rp3.000/kg, bengkulu utara optimis inflasi aman hingga akhir tahun 
“dari hasil rapat pleno yang sudah digelar, 6 orang asn diduga telah melakukan pelanggaran netralitas asn. makanya kami memberikan rekomendasi kepada bkn agar memberikan sanksi kepada 6 asn tersebut,” ungkapnya. 
pihaknya sudah memberikan rekomendasi melalui aplikasi yang disediakan bkn.
untuk fisik suratnya akan pihaknya kirimkan ke bkn setelah tahapan pemungutan suara pilkada serentak selesai dilaksanakan. 
disini pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada bkn agar memberikan sanksi kepada 6 orang asn tersebut.
baca juga:mian – arie kembali menjabat, andi yakin bengkulu utara makin maju 
baca juga:surat pertanggungjawaban dana desa wajib tuntas desember 2024
terkait sanksi apa yang diberikan sepenuhnya wewenang dari bkn. 
“kita hanya sebatas merekomendasikan saja. namun kalau untuk sanksi apa yang diberikan sepenuhnya wewenang bkn. kita berharap diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya
6 asn yang diduga melakukan pelanggaran netralitas asn adalah, sh yang menjabat sebagai kabag sekretariat dprd bengkulu tengah.
nu yang menjabat sebagai kabid paud di dinas pendidikan dan kebudayaan. fi menjabat sebagai staf di sekretariat dprd.
baca juga:bawaslu bengkulu utara buka posko pengaduan di kecamatan
baca juga:tingkatkan pad, pemkab mukomuko akan uji petik potensi pajak
“kemudian hd yang menjabat sebagai penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) bengkulu tengah. ta yang menjabat sebagai kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan dp yang menjabat sebagai camat semidang lagan,” pungkasnya. 
untuk diketahui, pelanggaran ini terungkap setelah bawaslu mendapatkan foto chatingan grup whatsaap (wa) salah satu paslon bupati dan wakil bupati bengkulu tengah. 
yang mana 6 orang oknum asn dilingkungan pemkab bengkulu tengah yang diduga tergabung ke dalam grup whatsapp (wa) dukungan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati bengkulu tengah. 
dari bukti whatsapp tersebut ternyata para asn ini tidak hanya tergabung ke dalam grup tersebut, melainkan turut berkomentar dan memberikan dukungan terhadap salah satu paslon. 
atas adanya kejadian inilah bawaslu bengkulu tengah akhirnya melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti dugaan tidak netralnya asn dilingkungan pemkab bengkulu tengah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan