Meriani: Dukungan Tak Terbendung, Lanjutkan Perjuangan, Tim Hukum Isyaratkan Praperadilan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 25 Nov 2024 - 21:45

Cawagub Bengkulu Meriani --Abdi/RB

Lebih jauh, Ferry mengatakan aksi hari serupa dilakukan di Jakarta, tepatnya di depan gedung Merah Putih, KPK RI.

"Kami bukan pendukung Paslon. Namun ini mencederai nama Bengkulu itu sendiri," terang Ferry.

Pada hari yang sama, Forum Penyelamat Provinsi Bengkulu menyebutkan KPK RI kegiatan yang menyasar Cagub Bengkulu tidak sesuai dengan kesepakatan Kaporli, Jaksa agung, dan KPK.

Adapun isi dari surat kesepakatan forum penyelamat Provinsi Bengkulu tersebut, berbunyi sebagai berikut.

Pertama, bahwa diduga ada konspirasi hukum yang digunakan oleh KPK karna tidak sesuai dengan kesepakatan Kaporli, Jaksa agung, dan KPK.

Bilamana terjadi pelanggaran hukum maka dilakukan proses hukun terhadap calon kepala daerah dilakukan setelah selesai proses Pilkada.

Kedua, bahwa diduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPK karna proses hukum yang dilakukan terhadap Rohidin masih dalam masa kampanye.

Jika ada pelanggaran, yang melakukan Penindakan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan KPK RI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Forum Penyelamat Provinsi Bengkulu mewajibkan masyarakat Provinsi Bengkulu untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Meriani No urut 02 Pada Tanggal 27 November 2024

Pernyataan itu dibacakan Koordinator forum penyelamat Provinsi Bengkulu, Hermen Karmaryah didampingi rekan-rekan yang bersal dari 9 kabupaten dan 1 kota.

"Kita minta ini ditindaklanjuti, oleh para instansi terkait," sampai Hermen, di RM. Bang Juned, Kota Bengkulu.

Sementara sebelumnya saat pengumuman status Rohidin sebagai tersangka, Pimpinan KPK RI Alexander Marwata menegaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Petahana Gubernur Bengkulu tidak ada unsur politis tetapi murni penegakan hukum.

"Apakah ada nuansa politik. Saya kira tidak. Saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dilakukan bahkan sudah beberapa bulan lalu. Sebelum pendaftaran (Pilkada red),” jelas Alexander saat konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK Jakarta.

meriani: dukungan tak terbendung, lanjutkan perjuangan, tim hukum isyaratkan praperadilan                             koranrb.id - meski calon gubernur bengkulu rohidin mersyah telah ditetapkan sebagai tersangka, dukungan terhadap rohidin-meriani (romer) semakin tak terbendung menjelang pencoblosan pilgub 27 november 2024. 
diungkapkan, cawagub meriani bahwa saat ini dukungan semakin tidak terbendung.
perjuangan romer tidak akan berhenti.
ia mengajak seluruh masyarakat, relawan, simpatisan untuk melanjutkan perjuangan romer.
baca juga:pekerjaan yang dibiayai dak fisik untuk sekolah sudah 80 persen
baca juga:apbd bengkulu tengah tahun anggaran 2025 mencapai rp 950 miliar
"dukungan sudah tidak terbendung, kita tidak akan berhenti meneruskan perjuangan. pencalonan ini tidak akan batal demi apapun. kita balas kezaliman dengan kemenangan. terus bergerak, berjuang menjemput kemenangan,” kata meriani. 
menurut meriani, kemenanangan romer adalah kemenangan masyarakat bengkulu.
di tempat terpisah, tim hukum paslon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, rohidin mersyah-meriani (romer), mengisyaratkan bakal mengambil langkah hukum yang diantaranya dengan mengajukan praperadilan.
langkah hukum ini tak lepas dari penetapan cagub bengkulu, rohidin mersyah sebagai tersangka atas kegiatan operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk.
baca juga:pgri minta pemerintah tingkatkan kesejahteraan guru
baca juga:peserta tes cpns diminta segera pilih lokasi skb, jika tidak dianggap mengundurkan diri
ketua tim hukum romer, aizan dahlan mengatakan, langkah hukum yang diambil, diantaranya dengan mengajukan praperadilan atas proses penetapan tersangka rohidin mersyah.
"namun sebelum itu, kita kaji terlebih dahulu terkait proses penetapan tersangka tersebut. setelah itu, baru nanti kita uji melalui praperadilan," ungkap aizan diwawancarai via ponsel.
apalagi, lanjut aizan, dengan kegiatan kpk ri di provinsi bengkulu tersebut, secara tidak langsung menganggu proses demokrasi khususnya di provinsi bengkulu.
"jangan lupa, bahwa pilgub bengkulu itu head to head. namun kpk berdalih tak ada nuansa politik, dan kalau memang demikian kenapa yang menimbun minyak goreng malah tidak ikut diawasi," sindir aizan.
baca juga:endemik australia! berikut 5 fakta unik western brush wallaby
baca juga:bisa bertelur tanpa kawin! berikut 7 fakta unik serangga tongkat
aizan menerangkan, sejauh ini pihaknya optimis dan yakin jika cagub rohidin mersyah tidak bersalah, dan tidak melakukan sebagaimana yang disampaikan kpk ri.
"makanya sejak awal kita pertanyakan juga ott kpk ri terhadap cagub rohidin m itu, pada bagian mananya. perlu kita ketahui, pada waktu itu cagub rohidin mersyah baru pulang kampanye. kalau ada uang di mobilnya itu biasa, karena dalam kegiatan itu cagub rohidin mersyah butuh membeli makan, bbm dan lainnya," ujar aizan.
forum penyelamat provinsi bengkulu (fppb) dan aliansi masyarakat bengkulu (amb) sampaikan kekecewaan terhadap kpk republik indonesia (ri), senin, 25 november 2024. setelah cagub bengkulu rohidin mersyah diperiksa dan ditetapkan tersangka oleh kpk. 
pada orator masa aksi aliansi masyarakat bengkulu mengatakan bahwa kegiatan kpk ri tidak sesuai dengan kesepakatan antara mahakamah agung (ma), polri beberapa waktu lalu.
baca juga:3 hari tertimbun, jasad pemancing yang tertimbun longsor di bengkulu utara ditemukan 
baca juga:mantan kadis perindag kaur dan 6 terdakwa tipikor pasar inpres bintuhan didakwa 2 pasal 
diamana kesepakatan itu terkait, dilarang adanya proses hukum yang dilakukan saat masa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di seluruh indonesia.
"kpk tidak taati kesepakan yang disepakati, harusnya kalau memang ada tindak pidana seperti apa yang dituduhkan maka, itu harus dilakukan setelah pilkada," sampai ferry dalam orasinya, senin, 25 november 2024.
ferry mengatakan, bahwa kegiatan tersebut sangat mencederai hati masyarakat bengkulu lantaran saat ini hanya menghitung hari saat penyelenggaraan pencoblosan 27 november 2024.
"ini syarat kepentingan, mengapa harus menjelang masa pencoblosan. ini kita telah menyampaikan protes, dipastikan aksi lanjutan kami akan kepung bengkulu," ancam ferry.
baca juga:berbahaya jika dikonsumsi! berikut 4 fakta unik kepiting mitten china
baca juga: mampu melihat sinar ulatraviolet dan inframerah, inilah 7 menarik fakta ikan mas
lebih jauh, ferry mengatakan aksi hari serupa dilakukan di jakarta, tepatnya di depan gedung merah putih, kpk ri.
"kami bukan pendukung paslon. namun ini mencederai nama bengkulu itu sendiri," terang ferry.
pada hari yang sama, forum penyelamat provinsi bengkulu menyebutkan kpk ri kegiatan yang menyasar cagub bengkulu tidak sesuai dengan kesepakatan kaporli, jaksa agung, dan kpk.
adapun isi dari surat kesepakatan forum penyelamat provinsi bengkulu tersebut, berbunyi sebagai berikut.
pertama, bahwa diduga ada konspirasi hukum yang digunakan oleh kpk karna tidak sesuai dengan kesepakatan kaporli, jaksa agung, dan kpk.
bilamana terjadi pelanggaran hukum maka dilakukan proses hukun terhadap calon kepala daerah dilakukan setelah selesai proses pilkada. 
kedua, bahwa diduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kpk karna proses hukum yang dilakukan terhadap rohidin masih dalam masa kampanye.
jika ada pelanggaran, yang melakukan penindakan adalah badan pengawas pemilu (bawaslu) bukan kpk ri.
berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka forum penyelamat provinsi bengkulu mewajibkan masyarakat provinsi bengkulu untuk memilih pasangan calon gubernur bengkulu rohidin mersyah meriani no urut 02 pada tanggal 27 november 2024
pernyataan itu dibacakan koordinator forum penyelamat provinsi bengkulu, hermen karmaryah didampingi rekan-rekan yang bersal dari 9 kabupaten dan 1 kota.
"kita minta ini ditindaklanjuti, oleh para instansi terkait," sampai hermen, di rm. bang juned, kota bengkulu.
sementara sebelumnya saat pengumuman status rohidin sebagai tersangka, pimpinan kpk ri alexander marwata menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (ott) terhadap petahana gubernur bengkulu tidak ada unsur politis tetapi murni penegakan hukum.
"apakah ada nuansa politik. saya kira tidak. saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dilakukan bahkan sudah beberapa bulan lalu. sebelum pendaftaran (pilkada red),” jelas alexander saat konferensi pers penetapan tersangka di gedung kpk jakarta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan