Kebijakan Plt Bupati yang Tidak Sesuai Regulasi Tidak Akan Diberlakukan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:02

Bupati Lebong, Kopli Ansori, S.Sos.--FIKI/RB

Karena Plt Bupati tidak hadir, kami meyampaikan beberapa hal yang kami ketahui saja,” singkatnya.

Dalam rakor itu, Kopli Ansori menegaskan, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Lebong harus taat pada kinerja dan amanah yang diberikan, serta tetap menjaga kondusifitas di lingkungan Pemkab Lebong menjelang pencoblosan.

“Kehadiran pegawai di kantor menjadi perhatian,” tegas Kopli.

Ia meminta mekanisme administrasi secara register pengguna anggaran.

Mekanisme pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik serta penuh tanggung jawab.

“Saya tegaskan, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu terhenti.

Tetap layani masyarakat dengan baik,” tutupnya.

kebijakan plt bupati yang tidak sesuai regulasi tidak akan diberlakukan                            lebong, koranrb.id – semua kebijakan pelaksana tugas (plt) bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd yang dinilai tidak sesuai regulasi, serta dikeluarkan tidak sesuai mekanisme yang berlaku, maka tidak akan diberlakukan. 
hal ini disampaikan, penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, mahmud siam, sp, mm usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) hari pertama bupati lebong, kopli ansori masuk kerja. 
rakor dilaksanakan di aula graha bina praja, sekretariat daerah (setda) lebong, senin, 25 november 2024, dipimpin langsung oleh bupati, kopli ansori dan dihadiri oleh seluruh kepala organiasai perangkat daerah (opd) dilingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong. 
dijelaskan mahmud siam, kebijakan yang telah dikeluarkan tidak bisa dibatalkan apalagi digunakan.
baca juga:astra motor bengkulu berikan tips mendahului pengendara di jalan 
karena, dalam mengeluarkan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
“kita tidak berbicara pembatalan.
bupati bilang begini, siapapun yang mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai prosedur, dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, maka itu tidak bisa kita akui,” ujar mahmud siam. 
apabilah ada aturan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, namun tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati, kopli ansori maka akan dibatalkan. 
baca juga:rejang lebong resmi ditetapkan jadi sentra hortikultura bengkulu
“bupati menerangkan, jika ada kebijakan yang dikeluarkan sesuai mekanisme, namun saya (bupati, red) anggap berbeda atau bertentangan dengan saya (bupati, red) baru dibatalkan,” bebernya.
mahmud siam juga mengatakan, semua kejadian dan kinerja pemkab lebong selama bupati kopli cuti, seharusnya dilaporkan oleh plt bupati, fahrurrozi.
karena, dalam rakor tidak dihadiri oleh plt bupati, maka yang menyampaikan laporan itu adalah semua kepala opd yang hadir. 
“ini rakor langsung dipimpin oleh bupati, intinya beliau ingin mendapatkan laporan mengenai kegiatan atau kejadian-kejadian selama beliau (bupati, red) cuti.
baca juga:jaga netralitas asn dan kelancaran pilkada 2024
karena plt bupati tidak hadir, kami meyampaikan beberapa hal yang kami ketahui saja,” singkatnya. 
dalam rakor itu, kopli ansori menegaskan, seluruh kepala opd di lingkungan pemkab lebong harus taat pada kinerja dan amanah yang diberikan, serta tetap menjaga kondusifitas di lingkungan pemkab lebong menjelang pencoblosan.
“kehadiran pegawai di kantor menjadi perhatian,” tegas kopli.
ia meminta mekanisme administrasi secara register pengguna anggaran.
baca juga:40 saksi dana bok diperiksa, minggu ini giliran pejabat dinas kesehatan diperiksa
mekanisme pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik serta penuh tanggung jawab.
“saya tegaskan, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu terhenti.
tetap layani masyarakat dengan baik,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan