Negara Rugi Rp2,6 Miliar, JPU Sebut Tender Proyek Pasar Inpres Bintuhan Direkayasa Ketika Lelang

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:36

TINGGALKAN : Tampak tiga terdakwa tipikor proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur mengenakan rompi hendak tinggalkan ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Kerugian Negara (KN) sebesar Rp2,6 miliar yang timbul dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahuh Anggaran 2022 dimulai dari adanya rekayasa tender ketika lelang.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana agenda dakwaan tujuh terdakwa yang terseret perkara tersebut.

Berlangsung kemarin, 25 November 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu bertindak sebagai Ketua Majelis, Agus Hamzah, SH, MH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur mendakwa tujuh terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Deretan tujuh terdakwa yakni, mantan Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi selaku peminjam perusahaan CV. SYB Soudarmadi Agus.

Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan, Peminjam Perusahaan CV. TJK, Indrayoto dan Wakil Direktur CV. TP selaku Konsultan Perencana, Rustam Effendi.

Surat dakwaan dibacakan JPU Kejari Kaur, Bobbi Muhammad Ali Akbar, SH, MH.

Dalam dakwaan menyatakan 7 terdakwa yang telah merugikan negara hingga Rp2,6 miliar didakwa subsidair dan primair Undang-Undang Tipikor.

"Berdasarkan apa yang dilakukan tujuh terdakwa yang mana mereka telah merugikan negara hingga Rp2,6 miliar. Didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana," ungkap Bobbi di muka persidangan.

negara rugi rp2,6 miliar, jpu sebut tender proyek pasar inpres bintuhan direkayasa ketika lelang                            koranrb.id – kerugian negara (kn) sebesar rp2,6 miliar yang timbul dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahuh anggaran 2022 dimulai dari adanya rekayasa tender ketika lelang.
hal tersebut terungkap dalam sidang perdana agenda dakwaan tujuh terdakwa yang terseret perkara tersebut.
berlangsung kemarin, 25 november 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu bertindak sebagai ketua majelis, agus hamzah, sh, mh.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur mendakwa tujuh terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor.
baca juga:distribusi logistik pilkada seluma dikawal ketat, hari ini ditargetkan rampung
baca juga:pwi dan pemkab seluma komitmen sukseskan pilkada 2024, sekda: mari hadir di tps, jangan golput 
deretan tujuh terdakwa yakni, mantan  kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi. 
kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, direktur cv. syb  melden efendi selaku peminjam perusahaan cv. syb soudarmadi agus.
selanjutnya anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan, peminjam perusahaan cv. tjk, indrayoto dan wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana, rustam effendi. 
surat dakwaan dibacakan jpu kejari kaur, bobbi muhammad ali akbar, sh, mh.
baca juga:potensi longsor sepanjang pantai, pemda bengkulu utara warning warga
baca juga:sudah muncul indikasi, bawaslu bengkulu utara ajak masyarakat tolak politik uang
dalam dakwaan menyatakan 7 terdakwa yang telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar didakwa subsidair dan primair undang-undang tipikor.
"berdasarkan apa yang dilakukan tujuh terdakwa yang mana mereka telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar. didakwa dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana," ungkap bobbi di muka persidangan.
"secara subsidair dan primair pada pasal pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp," papar bobbi di muka persidangan.
baca juga:logistik tps sulit di kabupaten kaur mulai disalurkan
baca juga:logistik tps sulit di kabupaten kaur mulai disalurkan
dia melanjutkan bahwa 7 telah melanggar hukum dengann melakukan korupsi terhadap uang pembangunan pasar inpres bintuhan yang dana tersebut berasal dari negara.
"tindakan para terdakwa berdampak merugikan negara," jelas bobbi.
setelah persidangan usai, bobbi menjelaskan bebarapa tindakan melawan hukum tujuh terdakwa.
“pada perkara ini para terdakwa kita yakini melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengurangi volume, markp up anggaran, rekayasa tender di tingkat lelang,” jelas bobbi.
sementara penasihat hukum (ph) para terdakwa yakni deden abdul hakim, sh mengatakan bahwa pada perkara ini kliennya sudah didakwa.
“pada berkas dakwaan yang diberikan jaksa terhadap perkara ini sudah lengkap. jika ada yang belum lengkap secara materil maka nanti akan kami sanggah pada persidangan dan kami ingin melanjutkan persidangan,” tutup deden.
sekedar mengulas,  pada proses persidangan jpu akan turut menghadirkan saksi demi memperkuat dakwaan. 
sehingga perkara ini nantinya akan didapati fakta terkait korupsi proyek pembangunan pasar inpres bintuhan yang telah merugikan negara hingga rp2,6 milliar.
sementara untuk bukti yang dibawa ke persidangan itu puluhan dan pada barang bukti yang dihadirkan kebanyakan dari berkas dokumen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan