Permohonan Kasasi Dikabulkan Mahkamah Agung, Upa Labuhari Dibebaskan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 28 Nov 2024 - 00:12

BERSAMA: Upah Labuhari nampak berdiri di tengah jaksa dan PH seusai dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Satu dari 5 terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) korupsi dana BOK Kaur tahun 2022 dinyatakan bebas dari segala hukuman dan pembersihan nama.

Terdakwa tersebut adalah Upa Labuhari yang sebelumnya divonis 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.

Disampaikan Penasihat Hukum (PH)-nya, Syaiful Amri, SH bahwa sebelumnya kliennya mengajukan banding hingga kasasi.

Dan akhirnya kliennya diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak bersalah dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) pada penyidikan korupsi dana BOK Kaur tahun 2022.

"Ya klien kita memanglah telah putus MA bebas dari segala hukuman yang divonis pada dirinya baik itu tahap banding hingga vonis Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu," ungkap Syaiful.

Adapun putusannya, menyatakan terdakwa Upa Labuhari, SH, MH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;

Menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 99, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 22 April 2024 dikembalikan kepada orang dari siapa benda tersebut disita;

permohonan kasasi dikabulkan mahkamah agung, upa labuhari dibebaskan                            koranrb.id – satu dari 5 terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) korupsi dana bok kaur tahun 2022 dinyatakan bebas dari segala hukuman dan pembersihan nama.
terdakwa tersebut adalah upa labuhari yang sebelumnya divonis 3 tahun kurungan penjara dan denda rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.
disampaikan penasihat hukum (ph)-nya, syaiful amri, sh bahwa sebelumnya kliennya mengajukan banding hingga kasasi.
dan akhirnya kliennya diputuskan oleh mahkamah agung (ma) tidak bersalah dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) pada penyidikan korupsi dana bok kaur tahun 2022.
baca juga:peternak berharap penambahan dokter hewan
baca juga:telusuri dugaan perselingkuhan kades air berau usai digerebek warga 
"ya klien kita memanglah telah putus ma bebas dari segala hukuman yang divonis pada dirinya baik itu tahap banding hingga vonis pengadilan negeri tipikor bengkulu," ungkap syaiful.
adapun putusannya, menyatakan terdakwa upa labuhari, sh, mh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal penuntut umum.
memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
baca juga:paslon pilkada mukomuko rebut 139.976 suara pemilih, bawaslu terima 16 laporan 
baca juga:kekurangan pejabat fungsional, ini langkah diambil pemkab bengkulu selatan
memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 99, selengkapnya sebagaimana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri bengkulu nomor 52/pid.sus-tpk/2023/pn bgl tanggal 22 april 2024 dikembalikan kepada orang dari siapa benda tersebut disita;
demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari jumat, tanggal 18 oktober 2024 oleh dr. prim haryadi, sh, mh, hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, dr. agustinus purnomo hadi, sh, mh, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada mahkamah agung dan dr. yanto, sh, mh. hakim agung sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis.
dilanjutkan syaiful bahwa pada perkara ini kliennya upa labuhari divonis secara bersih namanya dari tindak pidana yang sebelumnya dialamatkan padanya.
"bukan hanya hukuman badan kliennya dibebaskan, namun statusnya sebagai terdakwa yang terjerat hukum juga dipulihkan," terang syaiful.
baca juga:gedung berserta isi perpustakaan sdn 107 kaur ludes, kerugian ditaksir rp100 juta 
baca juga: dewan minta, pengadaan bronjong jadi prioritas 2025 mendatang
atas putusan yang diberikan oleh ma tersebut sudah diperkirakan oleh ph, sebab ph meyakini apa yang dilakukan upa sebagai terdakwa tidak tergolong sebagai tindakan perintangan.
"dari awal kami sudah memperkirakan bahwa klien kami ini alamat bebas, sebab dari awal kami juga sudah tahu bahwa pak upa ini tidak bersalah," jelas syaiful.
proses yang dilakukan klien syaiful adalah murni proses pembelaan. sebab upa adalah penasihat hukum ketika itu jadi tidak ada unsur yang didakwakan padanya.
"apa yang dilakukan oleh klien kami itu pada dasarnya dalah sebuah tindakan yang dilakukan ph terhadap perkara yang dia emban bukan penghalangan penyelidikan," terang syaiful.
ia melanjutkan bahwa putusan yang diberikan ma sudah lama diketahui ph, namun memang belum ada pemberitahuan pada penuntutan umum dalam hal ini pihak kejaksaan negeri kaur maupun kejaksaan tinggi bengkulu.
"kami mengetahui bahwa putusan bebas yang diberikan ma pada klien kami itu pada 18 oktober. namun mungkin belum ada petikan yang diturunkan," terang syaiful.
sementara itu kasi pidsus kejaksaan negeri kaur, bobbi muhammad ali akbar, sh, mh mengatakan  bahwa, mereka mendapatkan putusan dari ma pada 26 november 2024 namun untuk menjalan eksekusi pembebasan tidak memungkinkan sebab mereka mendapatkan itu pada malam hari.
"kami mendapatkan putusan ma itu malam 26 november 2024 dan untuk melakukan eksekusi tidak memungkinkan, sebab itu malam hari, dan pada 27 november 2024 kami barulah melakukan eksekusi pembebasan saudara upa labuhari," ungkap bobbi.
ia melanjutkan bahwa saat ini upa labuhari sudah kembali ke keluarganya di jakarta.
"kondisi upa sudah kembali pada keluarganya yang bertempat di jakarta," tutup bobbi. 
sekadar mengulas, 5 terdakwa dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj) dugaan korupsi dana bok kaur, divonis berbeda.
vonis lima terdakwa termuat dalam amar putusan majelis hakim, diketuai majelis hakim, agus hamzah,  sh, mh.
amar putusan ini dibacakan di pengadilan negeri tipikor bengkulu,  senin 22 april 2024.
dalam amar putusan majelis, terdakwa upa labuhari divonis 3 tahun pidana penjara dan dijatuhi denda rp150 juta subsidair 3 bulan. 
untuk empat terdakwa lain,  rianti faulina, rahmat nurul safril,  ardiansyah harahap dan bambang surya saputra,  divonis 4 tahun pidana penjara, denda rp200 juta subsidair 6 bulan pidana penjara.
"para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999," ujar majelis hakim.
untuk diketahui, penangkapan bermula terhadap bambang surya saputra, ardiansyah harahap, dan rahmat nurul safril diamankan pada 28 juli 2023 di restoran cepat saji mcd jalan hasanudin blok m jakarta selatan dan di hotel red doorz seputaran blok m jakarta selatan oleh tim tabur adhyaksa intelijen kejati bengkulu berkolaborasi dengan tim tabur kejagung dan tim penyidik kejari kaur.
kemudian disusul ranti faulina yang diamankan pada 3 september 2023 di jakarta.
selang waktu satu hari, pada 4 september 2023, kejati bengkulu mengamankan tersangka upal labuhari yang berprofesi sebagai lawyer. 
untuk diketahui, dugaan perintangan yang menyeret para terdakwa bermula dari tersangka rahmat nurul safril dihubungi oleh suami kepala puskesmas (kapus) tanjung iman indah, berinisial fa yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana bok yang ditangani kejari kaur.
kemudian, terdawka ardiansyah harahap menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke kejaksaan agung kepada rahmat nurul safril  untuk bisa menyelesaikan perkara dana bok di kabupaten kaur.
dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para terdakwa dari para kapus untuk digunakan sebagai operasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan