Sanksi Oknum ASN dan DPRD Kepahiang Langgar Netralitas, Tunggu Verifikasi PPK

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 29 Nov 2024 - 23:07

BAWASLU: Jajaran Bawaslu Kabupaten Kepahiang. HERU/RB --

sanksi oknum asn dan dprd kepahiang langgar netralitas, tunggu verifikasi ppk                            koranrb.id - para oknum asn dan anggota dprd kabupaten kepahiang yang terdeteksi melanggar netralitas selama jalannya tahapan pilkada 2024, harap-harap cemas menantikan hukuman yang diberi. 
selama tahapan pilkada serentak 2024, hingga berita ini diturunkan bawaslu kabupaten kepahiang telah memproses laporan dan temuan 6 oknum asn ditambah 1 oknum anggota dprd kabupaten kepahiang. 
dari jumlah penanganan tersebut, 6 rekomendasi dilayangkan ke bkn dan 1 laporan ke badan kehormatan dprd kepahiang. 
terkini, jumat 29 november 2024 sebagaimana disampaikan anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni untuk pemberian hukuman kepada oknum asn dan anggota dprd kepahiang tinggal menunggu verifikasi dari pejabat pembuat komitmen (ppk). 
baca juga:optimis investasi dorong pertumbuhan ekonomi, dalam 12th us-indonesia investment summit
baca juga:dprd seluma ketok palu rapbd defisit rp36 miliar, anggaran pengadaan mobnas dipangkas
"dari laporan yang kita terima, saat ini tinggal menunggu hasil verifikasi ppk di daerah saja," terang asuan. 
sebelumnya, bkn yang telah menerima laporan dari bawaslu tengah melakukan verifikasi rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas 1 asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
proses verifikasi ini dilakukan bkn, tentunya terkait dengan pemberian sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. 
diketahui, keenam oknum asn tersebut memiliki jabatan eselon iii setingkat kepala bagian (kabag) di sekretariat daerah, 2 orang kepala bidang (kabid) di salah satu opd lingkungan pemkab kepahiang. 
baca juga:wamendag roro minta pelaku usaha tingkatkan daya saing
baca juga:kepala bappebti: pembentukan harga komoditas pbk jadi fokus renstra bappebti 2025-2029
kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan opd lingkungan pemkab kepahiang. 
terkait pemberian sanksi, sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka, pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. 
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
baca juga:lelang 7 jabatan eselon ii tahun depan 
baca juga:seleksi penerimaan pppk tahap 2 belum ada pelamar 
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas. 
asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya. 
mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
hingga kepada pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.
dalam kesempatan ini pihaknya mengingatkan, paslon tak menganggap sepele terkait pelanggaran netralitas asn di masa kampanye. 
sebab, saat ada sengketa phpu (perselisihan hasil pemilihan umum), seorang paslon bisa saja gagal status sebagai pemenang, saat prosesnya di mk.
karena nantinya, sudah tak berbicara lagi soal perselisihan hasil. pelanggaran administrasi, legal formal atau pun pelanggaran lain bisa menjadi penyebab.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan