UMK Rejang Lebong Masih Mengacu pada UMP Bengkulu, Dewan Pengupahan Baru Terbentuk

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 09 Dec 2024 - 21:45

Kepala Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, Syamsir, S.KM.-foto: dok/koranrb.id-

Syamsir menambahkan, pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Rejang Lebong merupakan langkah strategis untuk mendorong kebijakan pengupahan yang lebih adil dan terarah. Dewan ini dibentuk berdasarkan keputusan bupati dan melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja.

Menurutnya, salah satu tugas utama Dewan Pengupahan adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait penetapan UMK. Selain itu, dewan ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan riil pekerja dan kondisi ekonomi daerah untuk memasti-kan kebijakan pengupahan yang lebih relevan.

“Dengan adanya Dewan Pengupahan, proses penentuan UMK tidak lagi hanya berdasarkan acuan dari provinsi. Kami berharap ke depan, UMK Rejang Lebong bisa ditetapkan sesuai dengan kondisi lokal, baik dari segi kebutuhan hidup layak maupun potensi ekonomi daerah,” katanya.

Kenaikan UMK secara umum diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja, terutama dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Namun, Syamsir juga mengakui bahwa penerapan UMK yang lebih tinggi dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Oleh karena itu, ia mengimbau para pengusaha untuk mulai mempersiapkan diri dan menyusun strategi agar kenaikan ini tidak mengganggu keberlanjutan usaha mereka. Di sisi lain, ia juga berharap para pekerja dapat meningkatkan produktivitas sebagai respons positif terhadap kenaikan upah.

“Keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha adalah kunci. Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pen-dampingan kepada pengusaha untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan ini,” tegasnya.

Dengan terbentuknya Dewan Pengupahan, Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengupahan di masa mendatang.

Syamsir optimis bahwa kehadiran dewan ini akan membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami akan memastikan bahwa kebijakan pengupahan ke depan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa mengesampingkan keberlanjutan usaha,” tuturnya.

umk rejang lebong masih mengacu pada ump bengkulu, dewan pengupahan baru terbentuk                            koranrb.id - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten rejang lebong memastikan penetapan upah minimum kabupaten (umk) tahun 2025 akan tetap mengacu pada upah minimum provinsi (ump) bengkulu. hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan status dewan pengupahan kabupaten yang baru saja terbentuk.  
“kami masih mengacu pada ump bengkulu untuk menentukan umk rejang lebong tahun 2025. dewan pengupahan kabupaten baru dibentuk, sehingga belum ada formulasi khusus untuk menetapkan umk secara mandiri,” kata kepala disnakertrans kabupaten rejang lebong, syamsir, s.km.
syamsir menjelaskan sejak awal, umk rejang lebong selalu disamakan dengan besaran ump bengkulu. hal ini dikarenakan kabupaten rejang lebong belum memiliki dewan pengupahan yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan pengupahan.
namun, pada akhir november 2024, dewan pengupahan kabupaten rejang lebong resmi dibentuk. pembentukan ini dilaksanakan serentak dengan kabupaten dan kota di provinsi bengkulu. 
syamsir menegaskan dewan ini akan berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan sistem pengupahan yang lebih baik ke depannya. 
baca juga:naik penyidikan, selangkah lagi penetapan tersangka korupsi di setwan kepahiang 
baca juga:polresta bengkulu patroli keliling antisipasi gangguan kamtibmas
“dewan pengupahan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk lebih mandiri dalam menentukan umk di masa depan. selain itu, dewan ini juga akan menjadi forum dialog antara pemerintah, pen-gusaha, dan pekerja,” jelasnya.  
besaran umk rejang lebong tahun 2025 belum ditetapkan secara pasti. penetapannya masih menunggu pengumuman resmi dari gubernur bengkulu.
sebagai gambaran, umk rejang lebong tahun 2024 ditetapkan sebesar rp 2.507.079, sesuai dengan ump bengkulu.
merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, ump tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. jika kenaikan ini diterapkan, maka umk rejang lebong juga diperkirakan akan naik hingga rp 2.670.000.
syamsir berharap kenaikan umk ini dapat segera diterapkan oleh para pengusaha di kabupaten rejang lebong. menurutnya, kenaikan upah minimum merupakan langkah penting untuk mening-katkan kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut.  
“kami memahami bahwa kenaikan ini mungkin menjadi tantangan bagi beberapa pengusaha. namun, kami optimis bahwa hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja di rejang lebong,” terangnya.
baca juga: kejati bengkulu dan jajaran tuntaskan 43 perkara tipikor, tertinggi kejari kaur 10 perkara
baca juga:program pemutihan pkb 2025 di provinsi bengkulu, tunggu pelantikan gubernur 
syamsir menambahkan, pembentukan dewan pengupahan kabupaten rejang lebong merupakan langkah strategis untuk mendorong kebijakan pengupahan yang lebih adil dan terarah. dewan ini dibentuk berdasarkan keputusan bupati dan melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja.  
menurutnya, salah satu tugas utama dewan pengupahan adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait penetapan umk. selain itu, dewan ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan riil pekerja dan kondisi ekonomi daerah untuk memasti-kan kebijakan pengupahan yang lebih relevan.
“dengan adanya dewan pengupahan, proses penentuan umk tidak lagi hanya berdasarkan acuan dari provinsi. kami berharap ke depan, umk rejang lebong bisa ditetapkan sesuai dengan kondisi lokal, baik dari segi kebutuhan hidup layak maupun potensi ekonomi daerah,” katanya.  
kenaikan umk secara umum diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja, terutama dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. namun, syamsir juga mengakui bahwa penerapan umk yang lebih tinggi dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (ukm).  
oleh karena itu, ia mengimbau para pengusaha untuk mulai mempersiapkan diri dan menyusun strategi agar kenaikan ini tidak mengganggu keberlanjutan usaha mereka. di sisi lain, ia juga berharap para pekerja dapat meningkatkan produktivitas sebagai respons positif terhadap kenaikan upah.
“keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha adalah kunci. kami akan terus melakukan sosialisasi dan pen-dampingan kepada pengusaha untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan ini,” tegasnya.  
dengan terbentuknya dewan pengupahan, disnakertrans kabupaten rejang lebong berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengupahan di masa mendatang.
syamsir optimis bahwa kehadiran dewan ini akan membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.  
“ini adalah langkah awal yang baik. kami akan memastikan bahwa kebijakan pengupahan ke depan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa mengesampingkan keberlanjutan usaha,” tuturnya.