Meski Masuk Database BKN, Ini Sebab 800 Honorer Bengkulu Utara Tak Bisa Ikut Tes PPPK

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Meskipun masuh dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun ada honorer atau tenaga non ASN Pemkab Bengkulu Utara yang tidak bisa mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tahun ini Pemda Bengkulu Utara merekrut 200 PPPK. Rinciannya 193 tenaga teknis dan 7 tenaga bidan pendidik.

Seleksi gelombang I dikhususkan bagi skala prioritas, yaitu tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. 

Namun nyatanya ada 800 tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN yang tidak mengkuti seleksi.

BACA JUGA:Lawan Kotak Kosong, Dana Kampanye Arie-Sumarno Hanya Habis Rp1,05 Miliar

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara Syarifah Inayati menerangkan jika ada beberapa sebab 800 tenaga non ASN ini tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. 

Yang terbanyak adalah soal persyaratan pendidikan minimal sarjana. 

“Sedangkan masih banyak tenaga non ASN Bengkulu utara dan masuk dalam database tersebut belum berstatus sarjana sehingga tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi,” terangnya. 

Selain itu pelaksanaan perekrutan PPPK tahun ini dilakukan setelah pendaftaran seleksi tes CPNS. 

BACA JUGA:Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Terpilih Diundur, Ketua KPU: Tunggu Selesai Rakor

Hal ini membuat sebagian tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database tersebut sudah mendaftar dalam tes CPNS. 

“Sedangkan akun CASN hanya bisa digunakan untuk mendaftar di satu kali tes CPNS dalam satu tahun, baik itu PPPK maupun CPNS,” terangnya. 

Namun permasalahan masih banyak tenaga non ASN yang tidak mendaftar seleksi PPPK tersebut bukan hanya ada di Bengkulu Utara melainkan di seluruh daerah.

Saat ini pemerintah pusat juga tengah menyusun skema terkait dengan rencana pengangkatan bertahap pada tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN tersebut.