Tanyakan Dana CSR Tambak, Warga Kelurahan Bandar Datangi DPRD Kaur

BINTUHAN, KORANRB.ID - Masyarakat Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan terus mengeluhkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan tambak di wilayahnya. Sebab tidak sampai ke Kelurahan Bandar untuk membantu pembangunan di kelurahan itu.

 "Kita terus mempertanyakan dana CSR Tambak udang ini kemana saja. Pada saat kita mau meminta bantuan untuk melakukan pembangunan masjid, mengadakan kegiatan sosial, para pengusaha tidak pernah mau memberikan bantuan," ucap Rodiah Kanda salah satu perwakilan warga Kelurahan Bandar saat menggelar adiensi dengan DPRD Kaur di ruang Komisi III, Senin (4/12).

Dalam audiensi tersebut, ia membeberkan ada 6 tambak udang yang berdiri di Kelurahan Bandar. Warga meminta dana CSR dari tambak tersebut memang diprioritaskan untuk pembangunan di wilayah perusahaan tersebut berdiri.

BACA JUGA:Konser Terakhir NOAH Sebelum Hiatus Panjang

"Kita sudah sering koordinasi dengan pihak tambak, dalih pemilik tambak sudah melakukan pembayaran ke Pemkab Kaur," jelasnya.

Masyarakat mengharapkan pihak pengusaha tambak dapat memberikan kontribusi pada masyarakat. Sebab dengan begitu banyaknya tambak udang yang berdiri di wilayah mereka, seharusnya bisa dapat memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, jalan, dan kegiatan lainnya.

"Jika memang telah membayar langsung ke Pemkab Kaur, kita minta rinciannya. Harusnya dana CSR itu juga harus diprioritaskan untuk kegiatan dan pembangunan di wilayah berdirinya tambak," tegas Rodiah.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaur Maharda Kurniawan dalam rapat Paripurna yang digelar beberapa waktu yang lalu juga turut mempertanyakan dana CSR dari tambak udang yang berdiri di Kaur. 

Ia meminta agar Pemkab Kaur memprioritaskan wilayah tempat berdirinya tambak udang untuk mendapatkan CSR yang dibayar pengusaha tambak.

BACA JUGA:Prioritaskan Bayar TPP

"Seperti di Kelurahan Bandar Kaur Selatan, banyak tambak udang yang yang sudah lama berdiri. Tapi masyarakat setempat tidak dapat pernah mendapatkan bantuan apapun dari perusahaan tersebut," kata Mahandra.

Ia meminta, agar Pemkab Kaur benar-benar mengawasi aliran dana CSR jangan sampai dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan bantuan masyarakat disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Harus benar-benar diawasi, kalau memang para pengusaha membayar CSR dengan Pemkab maka masyarakat setempat juga harus merasakan dampaknya," pungkasnya. (cil)