Dugaan Pungli, Saber Pungli Bakal Panggil Pjs Kades

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 22 Dec 2024 - 22:02

Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Lebong, Kompol. Mulyadi MR, S.I.K.--

dugaan pungli, saber pungli bakal panggil pjs kades                             koranrb.id – tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten lebong, dalam waktu dekat ini akan memanggil penjabat sementara (pjs)kepala desa suka sari.
pemanggilan itu terkait dugaan pungli pembuata sertifikat program proyek operasi nasional agraria (prona) di salah satu desa di kabupaten lebong.
“dalam waktu dekat ini akan kita panggil pjs kades dan perangkatnya untuk dimintai keterangan,” kata ketua tim saber pungli kabupaten lebong, kompol. mulyadi mr, s.i.k, selasa, 22 desember 2024. 
beberapa waktu lalu, mulyadi sudah memerintahkan tim saber pungli untuk menindak lanjuti dugaan pungli prona tersebut. 
“saya sudah minta tim segera menindak lanjuti dugaan pungli di desa suka sari,” katanya. 
baca juga:pemkab mukomuko gelar pasar murah, stabilkan harga bapok jelang nataru
baca juga:lelang mes pemda lebong di bandung batal tahun ini, pad tidak tercapai target
sementara itu, wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta tim saber pungli kabupaten lebong mengusut dugaan ini.
“pungutan itu boleh diambil sesuai skb tiga menteri. jika dugaan ini terbukti, maka tindak tegas, agar ada efek jera,” tegasnya. 
dikonfirmasi, pjs kades suka sari, marian sori tak menampik soal pungutan rp400 ribu ini. 
ia menjelaskan, pungutan rp400 ribu itu bukan tanpa sebab. karena ada beberapa warga yang mengikuti program prona belum memiliki dasar pembuatan sertifikat, seperti surat keterangan hibah, surat keterangan jual beli tidak ada, maka harus dilakukan pengukuran ulang. 
“untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya, jadi mungkin itu perangkat saya ambil rp200 lagi, tambahan dari nilai yang rp200 ribu kemarin, jadi totalnya rp400 ribu. tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” timbal pjs kades, ketika dikonfirmasi.
selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota bpn lebong saat melakukan proses pengukuran. 
baca juga:libur nataru, pelayanan poli rsud mukomuko tutup, operasi tetap buka, begini sistem pelayanannya 
baca juga:libur nataru, pelayanan poli rsud mukomuko tutup, operasi tetap buka, begini sistem pelayanannya 
“untuk makan minum pihak bpn lebong juga dari situ (tambahan biaya rp200 ribu, red),” singkatnya.
untuk diketahui, dugaan pungli program prona mencuat setelah ada salah seorang warga desa suka sari mendatangi wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd di rumah dinas wakil bupati lebong, beberapa waktu lalu.
kedatangan salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya ini, menceritakan bahwa pembuatan sertifikat melalui prona ada pungutan sebesar rp400 ribu. di desa suka sari mendapatkan kuota pembuatan prona lebih kurang 150 sertifikat.
sebagaimana diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, mentri atr/bpn, mendagri, dan menteri pdtt, menetapkan batas maksimal biaya ptsl 2024 untuk kategori iv, meliputi provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan sebesar rp200 ribu.
ia menceritakan, jauh sebelum memutuskan untuk menemui wakil bupati lebong, ia sudah menanyakan kepada pihak desa mengenai pungutan rp400 ribu tersebut. kemudian, ia juga mempertanyakan kepada pihak desa, alasan sertifikat miliknya belum juga dikeluarkan hingga saat ini.
padahal, ada beberapa warga yang juga mengikuti program prona, sertifikatnya sudah keluar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan