Rapat TEPRA: 6 Dinas Nilai Merah di Bengkulu Utara Diberi Waktu 4 Hari

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 25 Dec 2024 - 22:59

EVALUASI: Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara. SANDI/RB--

Dalam pengerjaan fisik dan saat ini masih dalam masa kontrak, sehingga belum dilakukan pencairan anggaran tahap akhir.

“Maka kita minta masing-masing OPD memantau pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga serapan anggaran dan program bisa terlaksana di atas 94 persen,” terangnya.

Ia juga menyampaikan jika rapat TEPRA ini dilakukan secara periodik, dengan tujuan agar tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas selama masa tahun anggaran.

Maka ia meminta seluruh pekerjaan fisik apalagi yang memang sudah memasuki tahapa pembangunan untuk tuntas sebelum 30 Desember 2024 mendatang.

“Segera tuntaskan pekerjaan sesuai masa kontrak, termasuk serapan anggaran dan sistem pelaporan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan sistem pertangungjawaban anggaran juga harus benar-benar mempedomani aturan terkait pertanggungjawaban anggaran.

Sehingga setiap pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang 2024 ini bisa dipertanggungjawaban secara akuntabel dalam audit nantinya.

Selain itu, Mian juga menegaskan secara khusus pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan atau mendapatkan kucuran program Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ada aturan khusus dalam pelaksanaan serapan dana alokasi khusus yang harus dipatuhi oleh OPD yang memiliki kucuran DAK,” pungkas Mian.

Sekadar mengetahui, sepertinya sorotan Bupati Ir. H Mian terkait OPD yang mengelola dana alokasi khusus bukan tanpa alasan.

Pasalnya, saat ini ada satu pekerjaan fisik di Dinas Kesehatan senilai Rp4,9 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terancam tidak tuntas.

rapat tepra: 6 dinas nilai merah di bengkulu utara diberi waktu 4 hari                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara melakukan rapat pimpinan terakhir tahun 2024 yang merupakan rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra). 
hasilnya, dari 52 organisasi perangkat daerah (opd), 6 opd masih mendapatkan nilai merah serapan anggaran. 
hal ini lantraran serapan anggaran masih di bawah 94 persen. 
keenam organisasi perangkat daerah tersebut adalah  
1. kecamatan hulu palik 
2. inspektorat
3. dinas kesehatan 
4. kecamatan pinang raya 
5. dinas perdagangan 
6. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
baca juga:natal dihadiri ratusan jemaat, gkii lebong usung tema ‘melihat kesukaan besar’ 
baca juga:pengamanan malam tahun baru di lapangan merdeka bintuhan kaur diperketat
bupati bengkulu utara, ir. h mian menerangkan jika serapan anggaran tersebut sangat penting karena menilai tercapainya program dan dapat dirasakan masyarakat.
opd yanng masih mendapatkan nilai merah sebagian besar karena memiliki program pembangunan fisik. 
dalam pengerjaan fisik dan saat ini masih dalam masa kontrak, sehingga belum dilakukan pencairan anggaran tahap akhir. 
“maka kita minta masing-masing opd memantau pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga serapan anggaran dan program bisa terlaksana di atas 94 persen,” terangnya. 
baca juga:tahun depan program magang ke jepang bagi masyarakat kabupaten kaur kembali dibuka
baca juga:sertifikat belum tuntas, mess lebong di bandung batal lelang 
ia juga menyampaikan jika rapat tepra ini dilakukan secara periodik, dengan tujuan agar tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas selama masa tahun anggaran. 
maka ia meminta seluruh pekerjaan fisik apalagi yang memang sudah memasuki tahapa pembangunan untuk tuntas sebelum 30 desember 2024 mendatang. 
“segera tuntaskan pekerjaan sesuai masa kontrak, termasuk serapan anggaran  dan sistem pelaporan,” tegasnya.
ia juga menegaskan sistem pertangungjawaban anggaran juga harus benar-benar mempedomani aturan terkait pertanggungjawaban anggaran. 
sehingga setiap pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang 2024 ini bisa dipertanggungjawaban secara akuntabel dalam audit nantinya. 
selain itu, mian juga menegaskan secara khusus pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan atau mendapatkan kucuran program dana alokasi khusus (dak). 
baca juga:2025 pemkab lebong akan lelang randis, opd masih lakukan pendataan 
baca juga:perbup tuntas, polemik tabat desa dan kelurahan kabupaten lebong berakhir 
“ada aturan khusus dalam pelaksanaan serapan dana alokasi khusus yang harus dipatuhi oleh opd yang memiliki kucuran dak,” pungkas mian.
sekadar mengetahui, sepertinya sorotan bupati ir. h mian terkait opd yang mengelola dana alokasi khusus bukan tanpa alasan. 
pasalnya, saat ini ada satu pekerjaan fisik di dinas kesehatan senilai rp4,9 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak) yang terancam tidak tuntas. 
pekerjaan gedung sudah laboratorium kesehatan tersebut saat akan berakhri masa kontrak hari ini. 
sedangkan kemarin pekerjaan masih dibawah 90 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan