Anggaran Rp200 Miliar di APBD Rejang Lebong Tahun 2025 Khusus Pendidikan
ANGGARAN PENDIDIKAN: DPRD Rejang Lebong telah mengalokasikan Rp200 miliar di APBD 2025--Foto: Arie Saputra.Koranrb.Id
CURUP,KORANRB.ID – Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar khusus untuk sektor pendidikan.
Anggaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan pendidikan di wilayah Rejang Lebong. "Dari seluruh APBD Tahun 2025, Rp200 miliar sudah dialokasikan untuk lini pendidikan," ujar Hidayatullah.
Dia menjelaskan bahwa alokasi Rp 200 miliar ini mencakup berbagai pengeluaran wajib dan mengikat, seperti gaji pegawai, Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik untuk guru bersertifikasi maupun nonsertifikasi.
Juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta dana untuk kebudayaan, termasuk kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Curup.
BACA JUGA:Pergantian Tahun, Layanan Bank Bengkulu Tais Tetap Normal
"Untuk yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), jumlahnya tidak terlalu besar," tambahnya.
Hidayatullah juga menyoroti defisit anggaran yang semula mencapai Rp300 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2025.
Setelah pembahasan, APBD Rejang Lebong ditetapkan dengan defisit nol, sehingga beberapa usulan kegiatan harus ditunda, termasuk program seragam gratis.
"Kita tidak bisa memaksakan, karena gaji, TPG, dan operasional bersifat wajib dan mengikat. Setelah kewajiban itu terpenuhi, barulah bisa mengakomodir kebutuhan lain. Jangan sampai masyarakat salah paham terkait penundaan program ini, karena struktur anggaran yang tidak memungkinkan," bebernya.
BACA JUGA:Waspada! Beredar Akun Medsos Palsu Bank Bengkulu, Tawarkan Undian Gratis & Kupon Berhadiah
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Hidayatullah memastikan DPRD Rejang Lebong akan mengupayakan program-program yang belum terakomodasi pada APBD murni tahun 2025 untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan.
"Kami akan berupaya agar usulan yang belum terakomodir dapat direalisasikan pada APBD Perubahan 2025," tutupnya