Pajaki Kantin Sekolah Demi PAD, Dewan Setuju Tarif Parkir Tetap Rp 1.000

pajaki kantin sekolah demi pad, dewan setuju tarif parkir tetap rp 1.000 kepahiang, koranrb.id - raperda pajak dan retribusi daerah (prd) 2023 yang diusulkan eksekutif disetujui semua fraksi di dprd kepahiang, selasa (24/10).  dalam paripurna pandangan fraksi terhadap prd 2023 tersebut, mencakup di dalamnya pemungutan pajak daerah terhadap kantin sekolah.  artinya, terhitung raperda prd 2023 ini nantinya disahkan seluruh kantin di sekolah kabupaten kepahiang wajib menyetorkan pajak daerah. mengenai hal ini, ketua pansus i dprd kepahiang franco escobar menerangkan ada sejumlah alasan yang membuat pihaknya menyetujui alasan penarikan pajak daerah terhadap kantin sekolah. baca juga: 205 kafilah bersaing di mtq tingkat kabupaten selain dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, penerapan pajak daerah terhadap kantin sekolah sebagai upaya penertiban aset daerah.  sebab, lanjutnya mayoritas penggunaan bangunan kantin sekolah menggunakan aset sekolah yang notabene adalah aset daerah.    "menurut tenaga ahli kami diberapa daerah hal itu menjadi temuan. karena kantin sekolah merupakan aset daerah," kata franco escobar. tak bisa dipungkiri juga, selama ini pengelola kantin juga menyetorkan sejumlah iuran yang tak baku jumlahnya kepada pihak-pihak mengatasnamakan sekolah.  ‘’di sini, juga tak diketahui jelas penggunaan iuran yang sudah dipungut dari pengelola kantin di sekolah. dengan raperda ini nantinya, semua aliran dana penarikan retribusi menjadi jelas untuk pajak daerah,’’ ujar franco escobar.  dari data yang disampaikan dikbud kabupaten kepahiang, tak kurang 80 sekolah berpotensi ditarik pajak kantin. nantinya, nominal pajak dari kantin sekolah sebesar rp 180 ribu per tahun.  baca juga: satpol pp buru ternak berkeliaran besaran pajak daerah dari kantin sekolah tersebut dianggap tak memberatkan. hanya berlaku untuk kantin sekolah di tingkat sd dan smp se kabupaten kepahiang.  bupati kepahiang dr. ir. hidayattullah sjahid, mm,ipu yang ikut menghadiri paripurna menyampaikan, penerapan retribusi kantin hendaknya dikenakan terhadap sekolah yang sudah maju dan berkembang.  dia berharap penerapan retribusi kantin sekolah ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang gunanya untuk pembangunan daerah.   parkir motor tetap rp 1.000 masih terkait dengan pembahasan raperda pdrd 2023, pansus i dprd kepahiang juga memutuskan penerapan tarif parkir kendaraan tak berubah.  usulan dishub kepahiang menaikan tarif parkir rp 1.000 menjadi rp 2.000 untuk sepeda motor dan mobil dari rp 2.000 menjadi rp 3.000, ditolak.   artinya tarif parkir kendaraan di kabupaten kepahiang tetap pada nominal sebelumnya, rp 1.000 untuk kendaraan roda 2 dan rp 2000 untuk kendaraan roda empat.    guna menyiasati pendapatan darah, kepala dishub kepahiang, febrian hendra, s.sos menyebutkan akan menggunakan jalan lain. menambah titik parkir yang bisa menjadi sumber pad. disampaikan, penambahan titik lokasi parkir, akan diajukan setelah raperda prd disahkan. sebagai gambaran, di kabupaten kepahiang hanya ada 18 titik parkir. dirancang, akan ada penambahan 12 titik baru sehingga totalnya menjadi 30 titik.  untuk lokasi parkir yang diwacanakan, diantaranya, desa tebat monok, kelurahan dusun kepahiang dan kelurahan pasar ujung. lebih lanjut, pada item lainnya di dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten kepahiang juga dibahas. di sini akan ada perubahan pada penarikan retribusi sampah hotel.  dari rp 30 ribu per bulan, ditetapkan naik rp 20 ribu atau menjadi rp 50 ribu per bulan. semula retribusi sampah hotel diusulkan mencapai rp 100 ribu per bulan. baca juga: santer demokrat masuk kabinet, istana sebut ada pelantikan pejabat pansus i dprd kepahiang telah menuntaskan pembahasan raperda prd. selanjutnya dprd kepahiang menggelar rapat gabungan komisi, guna mendengarkan hasil pembahasan terkait raperda prd tersebut. hingga nantinya fraksi-fraksi di dprd kepahiang memberikan pendapat akhirnya terhadap raperda prd, disahkan dan diterapkan terhadap masyarakat dan pengusaha di kabupaten kepahiang. “di kabupaten kepahiang inikan, hotel skala kecil miliknya masyarakat, bukan milik pengusaha besar. makanya hanya dinaikan dari rp 30 ribu menjadi rp 50 ribu per bulan,” jelas franco escobar.(oce)  

Tag

• # dewan setuju
• # dikenai pajak
• # kantin sekolah

Share

• 
• 
• 
• 
•