Kontraktor Sudah Pulang, Proyek Air Bersih Belum Juga Dapat Dinikmati!

MUARA SAHUNG, KORANRB.ID - Informasi terbaru, Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Rp 5,1 miliar BPPW Bengkulu yang dikerjakan pihak ketiga PT. Riski Utama Jaya Abadi (RUJA) di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung masih tetap belum bisa dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat.

Kepala Desa Bukit Makmur H. M. Zari Aziz mengaku setelah perbaikan sekali yang dilakukan sebelumnya oleh pihak kontraktor pelaksana kegiatan sampai dengan hari ini belum ada lagi perbaikan lanjutan yang dilakukan.

Bahkan saat ini, di beberapa titik pembangunan saluran air bersih tidak ada satu orangpun kontraktor yang melakukan pengawasan ataupun perbaikan terhadap saluran air bersih tersebut. Padahal air sampai dengan saat ini masih belum juga bisa dinikmati.

"Kondisi saluran air bersih masih belum bisa dinikmati, kontraktornya juga sudah tidak ada lagi di lokasi," ucap Zari Sabtu, 4 Januari 2024.

BACA JUGA:Dapat Sebabkan Halusinasi, inilah Madu Termahal di Dunia, Harga 1 Kg Setara Motor Second

Dari pihak kontraktor ataupun BPPW pun sampai dengan saat ini beluma dan yang melakukan komunikasi dengan pihak desa mengenai kelanjutan perbaikan saluran air bersih tersebut.

Sehingga Zari mengaku, dirinya tidak mengetahui seperti apa nanti tindakan lanjutan yang akan dilakukan dalam proses pengerjaan kegiatan ini. Padahal di bulan April nanti, masa pemeliharaan sudah selesai dan bangunan sudah harus di serah terimakan.

"Komunikasi dari kontraktor maupun BPPW ke pihak desa pun sampai kini tidak ada," ujarnya.

Ditegaskannya, apabila nanti sampai masa pemeliharaan berakhir dan bangunan juga tidak bisa berfungsi dengan normal masyarakat tidak bisa menikmati. Dirinya insyaallah akan siap bersama semua warga penerima manfaat untuk membuat petisi ungkapan ketidak kepuasan dengan pembangunan saluran air bersih tersebut.

BACA JUGA:Realisasi PAD RL Hanya 69 Persen, Andy: Bertahun - tahun Tak Pernah Capai Target

"Kalau tidak selesai juga nanti, insyaallah kita akan buat petisi. Atau laporan ke APH untuk mengusut kegiatan ini," tegasnya.

Sementara itu, pembangunan saluran air bersih Proyek PKE ini juga banyak disoroti oleh para pengamat hukum. Setelah masa pemeliharaan nanti jika bangunan tidak bisa dimanfaatkan maka tanda tanya besar jika sampai Aparat Penegak Hukum (APH) tidak masuk untuk mengusut kegiatan ini.

Seperti yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Randy Pradityo SH, MH, meskipun dirinya tidak terlalu paham dengan detail permasalahan kegiatan tersebut namun apa yang muncul dari pemberitaan, pengakuan masyarakat, serta peninjauan yang dilakukan anggota DPRD Kaur harusnya APH di wilayah tersebut sudah mendapatkan gambaran apa permasalahan yang sebenarnya terjadi disana.

Sehingga nanti setelah masa pemeliharaan sangat harus dilakukan audit langsung yang melibatkan para ahli untuk menguji apakah pembangunan proyek yang menelan anggaran cukup fantastis ini sudah sesuai dengan spesifikasi atau adakah permasalahan lain didalamnya.