DBH Belum Cair, Pemkot Bengkulu Terutang ke 15 Kontraktor

BENGKULU, KORANRB.ID - Pemerintah Kota Bengkulu masih terutang pada 15 kontraktor yang menjadi rekanan dalam proyek pembangunan tahun anggaran 2024.

Pembayaran hasil pekerjaan kontraktor tersebut terpaksa ditunda, lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu belum ditransfer ke Kasda Pemkot Bengkulu. 

Jumlah utang Pemkot ke 15 kontraktor itu cukup banyak, yakni Rp16 miliar.

Disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Dr. Eko Agusrianto, M.Si  bahwa DBH dari Pemprov Bengkulu yang diharapkan masuk hingga akhir Desember 2024, tidak terealisasi.

BACA JUGA:Menjelang Pelantikan Bupati dan Wabup Lebong, Azhari-Bambang Siapkan Program 100 Hari Pertama

"Pembayaran untuk pihak ketiga belum bisa dilaksanakan karena DBH yang dijanjikan tidak masuk sampai akhir Desember," ungkap Eko.

Meskipun Pemkot Bengkulu terutang pada 15 kontraktor, namun pihaknya memastikan kewajiban tersebut tetap akan dipenuhi atau terbayarkan.

"Kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu tetap ada. Kami akan review di awal Januari dan melakukan pengakuan utang sesuai dengan ketentuan yang ada," jelas Eko.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengakuan utang ini akan mengikuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terbit pada 13 Desember, yang memungkinkan pembayaran beberapa kewajiban di tahun 2025 jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.

BACA JUGA:Pengumuman PPPK Tahap I Baru untuk 2 Formasi, RSKJ Mulai Dipadati Peserta Lulus CASN

"Kewajiban ini akan tetap dibayar pada 2025, namun tergantung keadaan keuangan daerah," jelasnya.

Pemkot Bengkulu juga memastikan bahwa bukan karena faktor tahun politik, tetapi karena kondisi keuangan daerah yang mempengaruhi pencairan DBH.

"Dana Bagi Hasil ini sudah direncanakan sebagai sumber penerimaan.

Namun karena belum masuk, penerimaan kita akan lebih baik di 2025 dibandingkan 2024," ungkap Eko Agusrianto.