DBH Belum Cair, Pemkot Bengkulu Terutang ke 15 Kontraktor

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 05 Jan 2025 - 23:28

Pj. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Dr. Eko Agusrianto, M.Si --ABDI/RB

Dengan adanya penundaan ini, Pemkot Bengkulu tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga pada tahun mendatang, sambil menunggu evaluasi keuangan yang akan dilakukan pada awal Januari 2025.

“Kalau tidak ada halangan di 2025 dana untuk 15 kontaraktor yang menjalin kerja sama dengan Pemkot Bengkulu akan dibayar secara penuh,” tutup Eko.

Sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa DBH untuk pemerintah kabupaten/kota triwulan III dan IV 2024, belum dapat dicairkan.

Hal itu dikarenakan, Pemprov Bengkulu tengah mengalami defisit anggaran untuk mencairkan DBH ke kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

Diungkapkan, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi SP.d, M.Si bahwa, saat ini pemprov tengah menunggu keuangan daerah stabil terlebih dahulu.

Atas pernyataan, Plh. Sekda tersebut. DBH belum dapat dipastikan kapan akan dicairkan ke kabupate/kota.

"Menunggu ada dananya, secepatnya direalisasikan," ungkap Haryadi,

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mengingatkan agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan kewajiban ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

dbh belum cair, pemkot bengkulu terutang ke 15 kontraktor                             bengkulu, koranrb.id - pemerintah kota bengkulu masih terutang pada 15 kontraktor yang menjadi rekanan dalam proyek pembangunan tahun anggaran 2024.
pembayaran hasil pekerjaan kontraktor tersebut terpaksa ditunda, lantaran dana bagi hasil (dbh) dari provinsi bengkulu belum ditransfer ke kasda pemkot bengkulu. 
jumlah utang pemkot ke 15 kontraktor itu cukup banyak, yakni rp16 miliar.
disampaikan pj. sekretaris daerah (sekda) kota bengkulu, dr. eko agusrianto, m.si  bahwa dbh dari pemprov bengkulu yang diharapkan masuk hingga akhir desember 2024, tidak terealisasi.
baca juga:menjelang pelantikan bupati dan wabup lebong, azhari-bambang siapkan program 100 hari pertama
"pembayaran untuk pihak ketiga belum bisa dilaksanakan karena dbh yang dijanjikan tidak masuk sampai akhir desember," ungkap eko.
meskipun pemkot bengkulu terutang pada 15 kontraktor, namun pihaknya memastikan kewajiban tersebut tetap akan dipenuhi atau terbayarkan.
"kewajiban pemerintah kota bengkulu tetap ada. kami akan review di awal januari dan melakukan pengakuan utang sesuai dengan ketentuan yang ada," jelas eko.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengakuan utang ini akan mengikuti surat edaran kementerian dalam negeri (kemendagri) yang terbit pada 13 desember, yang memungkinkan pembayaran beberapa kewajiban di tahun 2025 jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
baca juga:pengumuman pppk tahap i baru untuk 2 formasi, rskj mulai dipadati peserta lulus casn
"kewajiban ini akan tetap dibayar pada 2025, namun tergantung keadaan keuangan daerah," jelasnya.
pemkot bengkulu juga memastikan bahwa bukan karena faktor tahun politik, tetapi karena kondisi keuangan daerah yang mempengaruhi pencairan dbh.
"dana bagi hasil ini sudah direncanakan sebagai sumber penerimaan.
namun karena belum masuk, penerimaan kita akan lebih baik di 2025 dibandingkan 2024," ungkap eko agusrianto.
baca juga:dishub bengkulu selatan akan razia kendaraan angkut barang melebihi muatan
dengan adanya penundaan ini, pemkot bengkulu tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga pada tahun mendatang, sambil menunggu evaluasi keuangan yang akan dilakukan pada awal januari 2025.
“kalau tidak ada halangan di 2025 dana untuk 15 kontaraktor yang menjalin kerja sama dengan pemkot bengkulu akan dibayar secara penuh,” tutup eko. 
sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa dbh untuk pemerintah kabupaten/kota triwulan iii dan iv 2024, belum dapat dicairkan.
hal itu dikarenakan, pemprov bengkulu tengah mengalami defisit anggaran untuk mencairkan dbh ke kabupaten/kota se provinsi bengkulu.
baca juga:nasib 2.394 pegawai tidak tetap pemkot bengkulu menggantung
diungkapkan, pelaksana harian (plh) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu dr. haryadi sp.d, m.si bahwa, saat ini pemprov tengah menunggu keuangan daerah stabil terlebih dahulu.
atas pernyataan, plh. sekda tersebut. dbh belum dapat dipastikan kapan akan dicairkan ke kabupate/kota.
"menunggu ada dananya, secepatnya direalisasikan," ungkap haryadi, 
diberitakan sebelumnya, anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, mengingatkan agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan kewajiban ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan