PPN 12 Persen Hanya Terhadap Barang dan Jasa Mewah Untuk Golongan Masyarakat Mampu

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 05 Jan 2025 - 23:32

AKRAB: Presiden RI, Prabowo Subianto berfoto bersama para jurnalis dan ASN saat kegiatan tutup kas APBN Tahun Anggaran 2024.-foto: ekon.go.id/koranrb.id-

ppn 12 persen hanya terhadap barang dan jasa mewah untuk golongan masyarakat mampu                            koranrb.id - presiden ri, prabowo subianto sudah secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 januari 2025. 
kebijakan tersebut merupakan amanah  undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"supaya jelas, kenaikan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena ppn barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu," tegas prabowo.
prabowo menyampaikan saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan global yang penuh ketidakpastian dan ketegangan yang memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. 
meski hal tersebut berimbas langsung kepada harga-harga komoditas dan memengaruhi penerimaan negara, presiden prabowo subianto menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara prudence, dengan bijak, dan dengan hati-hati serta mampu mengendalikan defisit tetap berada dalam koridor.
baca juga:dbh belum cair, pemkot bengkulu terutang ke 15 kontraktor 
baca juga:menjelang pelantikan bupati dan wabup lebong, azhari-bambang siapkan program 100 hari pertama
pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. 
presiden prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat banyak, melihat kepada kepentingan nasional, serta berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
"untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan ppn, yaitu tarif nol persen. antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkapnya.
seiring dengan pemberlakuan kebijakan ppn tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan 15 (lima belas) paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan nilai mencapai rp 38,6 triliun. 
pemberian insentif tersebut menyasar kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, dan bagi dunia usaha terutama untuk perlindungan kepada umkm dan industri padat karya.
baca juga:dishub bengkulu selatan akan razia kendaraan angkut barang melebihi muatan
baca juga: sk kenaikan pangkat 186 pns tunggu tanda tangan plt. gubernur bengkulu, ditargetkan keluar januari ini
sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor 131 tahun 2024 dimana pengenaan ppn 12% hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai ppnbm berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor.
khusus untuk barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai ppnbm selain kendaran bermotor, ppn 12% akan dikenakan bagi kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual rp30 miliar atau lebih. 
kemudian, kelompok balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan peluru senjata api, kecuali untuk keperluan negara. selanjutnya kelompok pesawat udara selain yang dikenai tarif ppnbm 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter, serta kelompok senjata api seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, kecuali untuk keperluan negara. 
dan yang terakhir yakni kelompok kapal pesiar mewah yang penggunaannya bukan untuk keperluan negara atau angkutan umum seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, dan yacht.
“dengan ini, saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat,” ungkap presiden.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan