THR ASN Kepahiang Aman, Honorer? Pekan Ini Rp18 Miliaran Mulai Disalurkan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 16 Mar 2025 - 22:06

Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Kepahiang, Jon Indi--Heru/RB

KORANRB.ID - Para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Kepahiang sudah bisa menikmati kucuran Tunjangan Hari Raya (THR) hari raya Idul Fitri 1446.

Sesuai regulasi, Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jon Indi menerangkan THR dapat disalurkan paling lambat 13 hari sebelum lebaran. Atau bisa lebih cepat, sesuai dengan putusan resmi dari pemerintah pusat.

"Di kita anggaran buat THR PNS dan PPPK sudah disiapkan sekitar Rp18 miliaran. Kapan disalurkan, tinggal menunggu putusan resmi dari pemerintah saja," ujar Jon.

Lantas bagaimana dengan THR para honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL)? Sejauh ini, belum ada kepastian kapan pengalokasian THR buat THL diberikan.

Sebagaimana diketahui, sejak 31 Desember 2024 seluruh THL di Pemkab Kepahiang sudah dirumahkan. Hanya sebagian kecil saja diantara mereka masih dipekerjakan, sesuai kebutuhan OPD masing-masing.

Mengenai THR buat THL, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci. Ia menyerahkan sepenuhnya putusan tersebut kepada pimpinan.

Untuk diketahui, besaran THR dihitung berdasarkan lima komponen.

Yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Lalu, ditambah tambahan penghasilan dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Secara umum, ketentuan mengenai THR diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu dalam Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan UU ini, pemberian THR juga berlaku bagi pekerja swasta. Pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya.

thr asn kepahiang aman, honorer? pekan ini rp18 miliaran mulai disalurkan                            koranrb.id - para aparatur sipil negara (asn), baik pns maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di lingkungan pemkab kepahiang sudah bisa menikmati kucuran tunjangan hari raya (thr) hari raya idul fitri 1446. 
sesuai regulasi, kabid perbendaharaan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang, jon indi menerangkan thr dapat disalurkan paling lambat 13 hari sebelum lebaran. atau bisa lebih cepat, sesuai dengan putusan resmi dari pemerintah pusat. 
"di kita anggaran buat thr pns dan pppk sudah disiapkan sekitar rp18 miliaran. kapan disalurkan, tinggal menunggu putusan resmi dari pemerintah saja," ujar jon. 
lantas bagaimana dengan thr para honorer atau tenaga harian lepas (thl)? sejauh ini, belum ada kepastian kapan pengalokasian thr buat thl diberikan. 
baca juga:rp22 miliar disiapkan untuk thr asn mukomuko
baca juga:fmpr pertanyakan pansus ke dprd bengkulu selatan, walhi laporkan pt abs ke kejagung
sebagaimana diketahui, sejak 31 desember 2024 seluruh thl di pemkab kepahiang sudah dirumahkan. hanya sebagian kecil saja diantara mereka masih dipekerjakan, sesuai kebutuhan opd masing-masing. 
mengenai thr buat thl, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci. ia menyerahkan sepenuhnya putusan tersebut kepada pimpinan. 
untuk diketahui, besaran thr dihitung berdasarkan lima komponen. 
yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. lalu, ditambah tambahan penghasilan dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. 
baca juga:rp22 miliar disiapkan untuk thr asn mukomuko
baca juga:fmpr pertanyakan pansus ke dprd bengkulu selatan, walhi laporkan pt abs ke kejagung
secara umum, ketentuan mengenai thr diatur dalam hukum ketenagakerjaan di indonesia, yaitu dalam pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
berdasarkan uu ini, pemberian thr juga berlaku bagi pekerja swasta. pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan thr kepada seluruh pekerjanya. 
bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban tunjangan ini, maka akan dikenakan sanksi.
bagi karyawan swasta, thr keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
baca juga:mulai dibuka hari ini, dapatkan sembako harga miring di pasar murah 
baca juga:lubang jalan di tengah kota kepahiang makin menganga
baik itu berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas.
bagi pekerja/buruh swasta yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, mereka berhak menerima thr sebesar satu bulan upah.
bagi pekerja/buruh swasta yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, mereka akan menerima thr secara proporsional sesuai dengan masa kerja mereka, dengan menggunakan rumus; masa kerja x 1 bulan upah : 12.
setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan yang berbeda terkait pencairan thr. 
baca juga:jelang idul fitri, bupati bengkulu utara arie pastikan warga dapat sembako murah 
baca juga:15 kecamatan akan terima mobil ambulans gratis, gubernur safari ramadan di rejang lebong
beberapa perusahaan mungkin cenderung untuk membayarkan thr lebih awal, sedangkan yang lain mungkin memilih untuk menunggu mendekati hari raya.
namun, bagi pengusaha yang terlambat dalam membayarkan thr, mereka bisa terkena sanksi administratif berupa denda 5 persen dari total thr baik individu atau berapa pekerja yang tidak dibayar.
sanksi ini juga berlaku bagi perusahaan yang mencicil thr.
selain itu, keterlambatan ini juga bisa berdampak pada hubungan antara pengusaha dan karyawan, serta reputasi perusahaan di mata publik. 
meskipun tanggal pencairan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan faktor-faktor lainnya, namun pencairan ini umumnya dilakukan menjelang perayaan hari raya yang bersangkutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan